Pemerintah Indonesia tengah memacu penyelesaian dua Peraturan Presiden (Perpres) yang krusial terkait kecerdasan buatan (AI). Kedua Perpres ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam pengembangan dan sekaligus regulasi pemanfaatan teknologi AI di seluruh pelosok negeri.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang menggarap dua rancangan Perpres secara paralel. Pertama, Perpres yang akan merumuskan peta jalan AI nasional, yang akan dijabarkan dalam bentuk buku putih. Kedua, Perpres yang secara khusus mengatur aspek keselamatan dan keamanan dalam penggunaan AI.
"Mengenai Perpres AI, kami sedang merampungkan draf peta jalan AI nasional dan juga menyusun draf untuk peraturan presiden. Ada dua, yang pertama untuk mengukuhkan semacam buku putih untuk peta jalan AI, lalu yang kedua mengatur tentang keselamatan dan keamanan dalam pemakaian AI," kata Nezar kepada awak media di sela-sela acara Indonesia-UAE Government Experience Exchange Retreat, Jakarta, pada Senin (15/9/2025).
Wamenkomdigi menambahkan bahwa penyusunan aturan AI ini sudah mendekati tahap akhir. Selain proses penyusunan draf, pemerintah juga telah aktif menggelar konsultasi publik untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Drafnya sudah hampir rampung dan konsultasi publik juga sudah berjalan, tapi nanti kita akan melakukan cek dan re-cek lagi agar peraturan ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan adopsi teknologi AI di Indonesia," imbuhnya.
Kehadiran dua Perpres ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mendorong pemanfaatan AI secara strategis di berbagai sektor, tetapi juga memastikan bahwa aspek keamanan, etika, dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan kajian mendalam terhadap regulasi AI yang diterapkan di berbagai negara maju, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan referensi terbaik dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan konteks Indonesia. Namun, pemerintah menegaskan bahwa adaptasi terhadap konteks lokal akan menjadi kunci utama dalam penyusunan regulasi ini.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penilaian komprehensif terhadap kesiapan Indonesia dalam mengadopsi AI di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, layanan keuangan, hingga industri ekstraktif seperti pertambangan. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan yang perlu diatasi agar adopsi AI dapat berjalan lancar dan efektif.
Perpres AI ini akan memperkuat landasan penggunaan teknologi AI di Indonesia, yang sebelumnya masih berada pada level Surat Edaran. Dengan adanya Perpres, penggunaan AI akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberikan kepastian bagi para pelaku industri dan masyarakat.
Pentingnya Regulasi AI di Indonesia
Kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kekuatan transformatif di berbagai sektor kehidupan, membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi AI, muncul pula berbagai tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, regulasi AI yang komprehensif dan adaptif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Di Indonesia, kebutuhan akan regulasi AI semakin mendesak seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi ini di berbagai sektor. Regulasi AI yang tepat akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat.
Dua Perpres yang sedang disiapkan oleh pemerintah merupakan langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan ekosistem AI yang kondusif di Indonesia. Perpres tentang peta jalan AI nasional akan memberikan arah yang jelas bagi pengembangan AI di berbagai sektor, sementara Perpres tentang keselamatan dan keamanan AI akan memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat.
Peta Jalan AI Nasional: Arah Pengembangan AI di Indonesia
Perpres tentang peta jalan AI nasional akan menjadi panduan utama bagi pengembangan AI di Indonesia dalam jangka panjang. Peta jalan ini akan merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis pengembangan AI, serta mengidentifikasiPrioritas sektor-sektor yang akan menjadi fokus utama pengembangan AI, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian, dan layanan keuangan.
Selain itu, peta jalan AI nasional juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan AI di Indonesia, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut. Peta jalan ini juga akan menetapkan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur kemajuan pengembangan AI di Indonesia.
Dengan adanya peta jalan AI nasional, diharapkan pengembangan AI di Indonesia dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan efektif. Peta jalan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI secara optimal.
Aturan Keselamatan dan Keamanan AI: Menjamin Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab
Perpres tentang keselamatan dan keamanan AI akan mengatur berbagai aspek terkait penggunaan AI yang bertanggung jawab, termasuk perlindungan data pribadi, transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko. Perpres ini akan menetapkan standar dan pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan AI yang aman, etis, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Salah satu aspek penting yang akan diatur dalam Perpres ini adalah perlindungan data pribadi. AI seringkali membutuhkan data pribadi dalam jumlah besar untuk melatih modelnya. Oleh karena itu, Perpres ini akan memastikan bahwa data pribadi yang digunakan dalam pengembangan dan pemanfaatan AI dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, Perpres ini juga akan mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan AI. Transparansi berarti bahwa cara kerja AI harus dapat dipahami oleh manusia, sehingga keputusan yang diambil oleh AI dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan AI harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan oleh AI.
Perpres ini juga akan mengatur tentang mitigasi risiko yang terkait dengan penggunaan AI, seperti risiko diskriminasi, bias, dan kesalahan. Perpres ini akan menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi risiko-risiko tersebut.
Dengan adanya Perpres tentang keselamatan dan keamanan AI, diharapkan penggunaan AI di Indonesia dapat berjalan secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat. Perpres ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi penegakan etika dan moral dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
Konsultasi Publik: Melibatkan Masyarakat dalam Penyusunan Regulasi AI
Pemerintah telah menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan dua Perpres AI ini. Konsultasi publik ini melibatkan perwakilan dari industri, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.
Konsultasi publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi AI yang dihasilkan relevan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di Indonesia. Melalui konsultasi publik, pemerintah berharap dapat memperoleh masukan yang berharga untuk menyempurnakan draf Perpres AI.
Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi AI sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi ini diterima dan diimplementasikan dengan baik. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekosistem AI yang inklusif dan partisipatif.
Tantangan dan Harapan dalam Implementasi Regulasi AI
Implementasi regulasi AI di Indonesia tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang AI. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan AI, serta mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia AI.
Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang AI. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang AI kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan AI.
Meskipun ada tantangan, implementasi regulasi AI di Indonesia juga membawa harapan besar. Dengan adanya regulasi AI yang komprehensif dan adaptif, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Regulasi AI yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan AI, serta menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di tingkat regional dan global.
Kesimpulan
Penyelesaian dua Perpres AI merupakan langkah penting dalam mewujudkan ekosistem AI yang kondusif di Indonesia. Perpres tentang peta jalan AI nasional akan memberikan arah yang jelas bagi pengembangan AI di berbagai sektor, sementara Perpres tentang keselamatan dan keamanan AI akan memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak membahayakan masyarakat.
Dengan adanya regulasi AI yang komprehensif dan adaptif, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal untuk meningkatkan daya saing bangsa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan implementasi regulasi AI berjalan lancar dan efektif.