Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara merespons polemik yang mencuat terkait dugaan keberadaan 5.000 dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini mencuat setelah muncul laporan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar dalam portal mitra, namun belum terealisasi pembangunannya di lapangan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, dalam keterangan resminya pada Senin (22/9/2025), menegaskan bahwa semua SPPG yang telah beroperasi dan terverifikasi tidak mungkin fiktif. Ia menjelaskan bahwa setiap SPPG operasional harus memiliki perwakilan dari yayasan dan kepala SPPG yang bertanggung jawab.
"Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," tegas Sony.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan secara rinci mengenai proses pengajuan dan verifikasi setiap dapur SPPG. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan krusial, mulai dari verifikasi pengajuan awal, persiapan dokumen, survei lapangan untuk memastikan kelayakan lokasi, hingga penentuan akhir apakah usulan tersebut layak untuk dilanjutkan.
"Setiap usulan dapur SPPG wajib melewati sejumlah tahap, mulai dari verifikasi pengajuan, persiapan, survei lapangan, hingga penentuan kelayakan," jelasnya.
Sony juga menambahkan bahwa sistem yang digunakan oleh BGN dirancang untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan. Apabila ditemukan progres pembangunan yang stagnan atau mencapai nol persen, sistem secara otomatis akan mengembalikan status usulan tersebut ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya SPPG yang benar-benar memenuhi syarat dan siap beroperasi yang akan mendapatkan persetujuan.
"Apabila progres pembangunan nol persen, sistem akan otomatis mengembalikan status usulan ke tahap awal," imbuhnya.
Menanggapi laporan mengenai ribuan usulan SPPG yang belum terealisasi, Sony mengakui bahwa BGN telah melakukan langkah-langkah korektif. Saat ini, BGN sedang melakukan peninjauan (review) secara menyeluruh terhadap semua usulan yang masih berstatus "proses persiapan" namun belum menunjukkan progres pembangunan yang signifikan. Usulan-usulan tersebut akan dikembalikan ke tahap awal verifikasi untuk dievaluasi kembali.
"Saat ini BGN telah melakukan langkah review terhadap usulan dengan status proses persiapan namun progres pembangunannya nol persen. Usulan titik-titik SPPG tersebut dikembalikan statusnya oleh sistem ke tahap awal, yaitu verifikasi pengajuan," papar Sony.
Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Sony adalah mekanisme pencairan dana untuk program MBG. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak mungkin dicairkan tanpa melalui prosedur resmi yang ketat. Pencairan dana hanya dapat dilakukan melalui akun virtual (virtual account) yang dikendalikan oleh perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
"Dana MBG tidak mungkin dicairkan tanpa mekanisme resmi karena pencairan hanya bisa dilakukan melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," tegasnya.
Sony menjelaskan bahwa proses pencairan dana melibatkan dua pihak utama, yaitu perwakilan yayasan sebagai "maker" dan kepala SPPG sebagai "approver". Masing-masing pihak harus memiliki username dan password yang valid untuk dapat mengakses dan menyetujui transaksi pencairan dana.
"Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password," jelas Sony.
Dengan mekanisme kontrol yang ketat ini, Sony meyakinkan publik bahwa sangat tidak mungkin dana MBG dapat dicairkan secara ilegal atau tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang.
"Tanpa adanya usulan dari perwakilan yayasan (maker) dan persetujuan (approval) dari Kepala SPPG maka sangat tidak mungkin satu rupiah pun anggaran MBG akan keluar dari virtual account," lanjut Sony.
Selain memberikan klarifikasi mengenai isu dapur fiktif, Sony juga menyampaikan informasi mengenai penanganan pengaduan yang diterima oleh BGN terkait program MBG. Hingga saat ini, BGN telah menerima sebanyak 3.520 komplain dari berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, 3.470 komplain telah direspons oleh tim BGN.
Lebih lanjut, Sony mengungkapkan bahwa sebanyak 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG. Bukti-bukti ini digunakan untuk memverifikasi bahwa SPPG yang bersangkutan benar-benar dibangun dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sony menyebut, hingga kini, BGN menerima 3.520 komplain. Dari jumlah itu, 3.470 sudah direspons dan 1.942 mitra telah menyampaikan bukti valid berupa video pembangunan SPPG."
Pernyataan resmi dari BGN ini diharapkan dapat meredam polemik yang berkembang di masyarakat terkait dugaan keberadaan dapur fiktif dalam program MBG. BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program ini, serta menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang terjadi.
Meskipun BGN telah memberikan klarifikasi dan penjelasan yang cukup rinci, beberapa pihak masih mempertanyakan validitas data yang disajikan. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik mendesak agar BGN melakukan audit independen terhadap seluruh SPPG yang terdaftar dalam program MBG. Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil di lapangan dan mengungkap potensi masalah yang mungkin belum terdeteksi.
Selain itu, transparansi dalam publikasi data terkait program MBG juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai bahwa BGN perlu membuka akses yang lebih luas kepada publik terhadap data-data seperti daftar SPPG, anggaran yang dialokasikan, dan realisasi penyaluran dana. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan program MBG.
Penting untuk diingat bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra kerja.
Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan masukan yang konstruktif perlu diterima dengan baik dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa mendatang. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Polemik mengenai dugaan dapur fiktif ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam program MBG. Penting untuk terus meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan masyarakat juga sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman.
Ke depan, BGN diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi SPPG. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan untuk memantau progres pembangunan dan operasional SPPG secara real-time. Dengan demikian, potensi terjadinya kecurangan atau penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Selain itu, BGN juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam program MBG. Pelatihan dan pembekalan yang memadai perlu diberikan kepada para petugas agar mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan baik dan profesional.
Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang baik, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.