Dua isu utama mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi pada Selasa, 23 September 2025. Pertama, respons Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap wacana penggantian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemberian uang tunai langsung. Kedua, pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berkomitmen untuk memberantas praktik pemerasan pajak oleh oknum pegawai pajak. Kedua isu ini, meskipun berbeda substansi, sama-sama menyentuh kepentingan publik secara luas, baik dari aspek kesejahteraan sosial maupun keadilan dalam sistem perpajakan.
Penolakan BGN terhadap Penggantian MBG dengan Uang Tunai
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan ibu hamil. Program ini dirancang untuk memberikan makanan bergizi secara langsung kepada kelompok sasaran, dengan harapan dapat mengatasi masalah kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, muncul wacana untuk mengganti program MBG dengan pemberian uang tunai langsung kepada penerima manfaat. Alasan di balik wacana ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada penerima manfaat dalam memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.
Menanggapi wacana tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana secara tegas menyatakan penolakannya. Dadan berpendapat bahwa program MBG memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu intervensi gizi secara langsung. Dengan memberikan makanan bergizi secara terstruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa anak-anak dan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang optimal. Selain itu, Dadan juga menyoroti adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berjalan. Jika program MBG diganti dengan uang tunai, maka akan terjadi tumpang tindih program pemerintah, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kebingungan di kalangan penerima manfaat.
"Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu," tegas Dadan saat memberikan keterangan di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025). Dadan menjelaskan bahwa jika MBG diganti dengan uang tunai, ada risiko bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk membeli makanan bergizi, tetapi untuk keperluan lain yang kurang mendesak. Hal ini tentu akan menggagalkan tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat.
Lebih lanjut, Dadan menyoroti dampak positif program MBG terhadap perekonomian lokal. Ia menjelaskan bahwa program MBG saat ini telah membentuk rantai pasok yang melibatkan banyak petani dan produsen pangan lokal. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG dapat menyerap berbagai produk pangan lokal, seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan daging. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dukungan ekonomi bagi petani dan produsen pangan lokal.
Penolakan BGN terhadap penggantian MBG dengan uang tunai didukung oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah. Mereka berpendapat bahwa program MBG merupakan intervensi gizi yang efektif dan perlu dipertahankan. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat, agar mereka lebih memahami pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak.
Komitmen Menteri Keuangan Berantas Pemerasan Pajak
Isu kedua yang menjadi sorotan publik adalah komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas praktik pemerasan pajak oleh oknum pegawai pajak. Praktik ini telah lama menjadi masalah serius dalam sistem perpajakan di Indonesia. Wajib pajak seringkali menjadi korban pemerasan oleh oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kewenangan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Praktik ini tidak hanya merugikan wajib pajak secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa praktik pemerasan pajak tidak boleh lagi terjadi. Ia berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum pegawai pajak yang terlibat dalam praktik tersebut. Untuk mencegah praktik pemerasan pajak, Purbaya akan menyiapkan kanal khusus pengaduan bagi wajib pajak. Kanal ini akan menjadi wadah bagi wajib pajak untuk melaporkan jika mereka menjadi korban pemerasan atau tindakan tidak menyenangkan lainnya dari oknum pegawai pajak.
"Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu," kata Purbaya di Kompleks Parlemen RI, Selasa (23/9). Purbaya menekankan bahwa wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka harus mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak boleh diganggu oleh oknum pegawai pajak yang tidak bertanggung jawab.
Selain menyiapkan kanal pengaduan, Purbaya juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai pajak. Ia akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pegawai pajak dan memberikan sanksi tegas terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Purbaya juga akan meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak, sehingga wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.
Komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas praktik pemerasan pajak mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pelaku ekonomi. Mereka berharap bahwa tindakan tegas yang diambil oleh Purbaya dapat membersihkan institusi pajak dari praktik-praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
Namun, Purbaya juga menegaskan bahwa sikap keras tetap ditujukan bagi para penunggak pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar dengan status hukum inkrah. Nilai kewajiban mereka mencapai Rp 60 triliun yang ditargetkan masuk tahun ini. Purbaya berkomitmen untuk menindak tegas para penunggak pajak dan memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Kedua isu yang mencuat ini memiliki implikasi yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Penolakan BGN terhadap penggantian MBG dengan uang tunai menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui intervensi gizi yang terstruktur. Program MBG diharapkan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat gizi yang optimal bagi anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, program MBG juga diharapkan dapat memberikan dukungan ekonomi bagi petani dan produsen pangan lokal.
Komitmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memberantas praktik pemerasan pajak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Tindakan tegas yang diambil oleh Purbaya diharapkan dapat membersihkan institusi pajak dari praktik-praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat dioptimalkan.
Ke depan, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas program MBG dan memastikan bahwa program tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat terus melakukan reformasi di sektor perpajakan, sehingga sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern, adil, dan transparan. Dengan demikian, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Kedua isu ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait program MBG dan sistem perpajakan. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan jika mereka menemukan praktik-praktik korupsi atau tindakan tidak menyenangkan lainnya dari oknum pegawai pemerintah. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.