BNPB Tetapkan Bali Tanggap Darurat Bencana Selama 1 Minggu

  • Maskobus
  • Sep 10, 2025

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status tanggap darurat bencana di Provinsi Bali selama satu minggu, terhitung mulai Rabu, 10 September 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap curah hujan ekstrem yang memicu banjir signifikan di berbagai wilayah Pulau Dewata, menyebabkan dampak yang meluas dan membutuhkan penanganan segera.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengumumkan penetapan status tanggap darurat ini setelah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Banjir di Rumah Jabatan Gubernur Bali pada Rabu malam. Awalnya, rencana penetapan status tanggap darurat adalah selama dua minggu. Namun, setelah mempertimbangkan situasi lapangan dan skala bencana yang dinilai tidak terlalu besar, diputuskan untuk memangkas durasi menjadi satu minggu.

"Tadi diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu," ujar Letjen Suharyanto.

Keputusan ini didasarkan pada evaluasi cepat terhadap kondisi banjir yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak telah mengalami penurunan signifikan genangan air pada pukul 21.00 WITA. Aktivitas masyarakat pun berangsur-angsur kembali normal. Meskipun demikian, status tanggap darurat tetap diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.

BNPB Tetapkan Bali Tanggap Darurat Bencana Selama 1 Minggu

"Sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana," jelas Kepala BNPB.

Banjir yang melanda Bali telah berdampak pada 123 titik yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Data sementara mencatat adanya 9 korban jiwa, 6 orang masih dinyatakan hilang, dan ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Wilayah-wilayah yang paling terdampak meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah berupaya maksimal untuk menangani para pengungsi dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bantuan logistik berupa selimut, sembako, matras, genset, dan pompa air telah didistribusikan ke posko-posko pengungsian. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk mendukung upaya penanggulangan banjir dan membantu masyarakat terdampak.

"Yang kita bawa baru selimut, sembako, matras, genset, pompa, besok ke tempat pengungsi mungkin butuh lagi ini bajunya lama gak ganti ini jadi basah, ya berarti butuh baju, oh pakaian dalamnya butuh pakaian dalam, ini banyak perempuan, kan perempuan harus ada pakaian khusus ada pembalut, gitu berkembang, intinya semua kebutuhan masyarakat terdampak, kita akan lengkapi ya," terang Letjen Suharyanto.

BNPB dan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak lainnya bagi para pengungsi, seperti pakaian ganti, pakaian dalam, dan perlengkapan khusus untuk perempuan, termasuk pembalut. Prinsipnya, semua kebutuhan masyarakat terdampak akan diupayakan untuk dipenuhi secepat mungkin.

Penetapan status tanggap darurat ini memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dan BNPB untuk mengakses sumber daya dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Beberapa langkah yang akan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat meliputi:

  • Evakuasi dan Penyelamatan: Melanjutkan upaya pencarian dan penyelamatan korban hilang, serta memastikan evakuasi warga dari wilayah-wilayah yang masih berpotensi banjir.
  • Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Memastikan ketersediaan dan distribusi logistik yang memadai bagi para pengungsi, termasuk makanan, air bersih, pakaian, selimut, dan obat-obatan.
  • Pelayanan Kesehatan: Menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi para pengungsi, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan dukungan psikologis.
  • Pengelolaan Pengungsi: Mengelola posko-posko pengungsian secara efektif dan efisien, serta memastikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi.
  • Perbaikan Infrastruktur: Melakukan perbaikan sementara terhadap infrastruktur yang rusak akibat banjir, seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik, untuk memulihkan aksesibilitas dan layanan publik.
  • Pendataan Kerusakan dan Kerugian: Melakukan pendataan yang akurat dan komprehensif mengenai kerusakan dan kerugian akibat banjir, sebagai dasar untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain upaya-upaya tanggap darurat, pemerintah juga akan melakukan kajian mendalam mengenai penyebab banjir di Bali. Curah hujan ekstrem memang menjadi faktor utama, tetapi faktor-faktor lain seperti tata ruang yang tidak tepat, drainase yang buruk, dan kerusakan lingkungan juga perlu diinvestigasi. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana mitigasi bencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah mengimbau kepada masyarakat Bali untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat terjadi hujan deras. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan dari petugas berwenang dan segera mengungsi jika diperlukan.

BNPB dan pemerintah daerah akan terus memberikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi banjir dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan. Masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan website resmi BNPB dan pemerintah daerah.

Berikut adalah data sementara mengenai korban meninggal dunia akibat banjir di Bali:

  • [Data korban meninggal dunia akan diperbarui secara berkala]

Berikut adalah data sementara mengenai korban hilang akibat banjir di Bali:

  • [Data korban hilang akan diperbarui secara berkala]

Pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia dan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan korban yang masih hilang. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam upaya penanggulangan banjir, termasuk petugas BNPB, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat.

Penetapan status tanggap darurat ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan Bali dari dampak banjir dan mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam menghadapi bencana, serta membangun budaya sadar bencana di kalangan masyarakat.

Situasi banjir di Bali menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Perubahan iklim yang semakin ekstrem meningkatkan risiko terjadinya bencana alam, sehingga kita perlu lebih serius dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadopsi praktik-praktik pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan membangun Bali yang lebih tangguh terhadap bencana. Dengan kerja sama dan gotong royong, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Bali.

Selain itu, BNPB juga akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi pascabencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Rencana aksi ini akan memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memulihkan kondisi Bali pascabanjir.

BNPB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan dukungan teknis dan pendanaan dalam pelaksanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi. Diharapkan dengan dukungan dari berbagai pihak, Bali dapat segera bangkit kembali dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sistem peringatan dini bencana di Bali dan meningkatkan kapasitasnya agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

Pemerintah menyadari bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran drainase, dan menanam pohon.

Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, Bali akan menjadi lebih tangguh terhadap bencana dan dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua orang.

Pemerintah juga mengimbau kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk tetap waspada dan berhati-hati, terutama saat terjadi hujan deras. Wisatawan juga diimbau untuk mengikuti arahan dari petugas berwenang dan menghindari aktivitas yang berisiko, seperti berenang di pantai saat ombak besar.

Dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, wisatawan dapat menikmati keindahan Bali dengan aman dan nyaman. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan keselamatan para wisatawan, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka.

BNPB dan pemerintah daerah akan terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi Bali pascabanjir dan mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, Bali akan dapat mengatasi tantangan ini dan terus berkembang sebagai destinasi wisata yang unggul dan berkelanjutan.

💬 Tinggalkan Komentar dengan Facebook

Related Post :