Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai respons terhadap aspirasi publik yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat." Langkah-langkah ini, menurut Dasco, merupakan wujud komitmen DPR untuk menjadi lembaga yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat merosot.
Dasco, dalam keterangannya pada Sabtu (6/9/2025), menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai bentuk evaluasi bersama antara DPR dan masyarakat. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan signifikan dalam kinerja lembaga legislatif dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Ia menekankan bahwa DPR menyadari pentingnya mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik," tegas Dasco. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran DPR akan perlunya perubahan dan perbaikan internal untuk menjawab tantangan dan harapan masyarakat.
Lebih lanjut, Dasco merinci lima langkah utama yang telah diambil oleh DPR sebagai respons terhadap tuntutan rakyat:
-
Penghentian Tunjangan Perumahan Anggota DPR:
Salah satu poin utama dalam tuntutan rakyat adalah pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup. Menanggapi hal ini, DPR menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran negara dan menunjukkan keseriusan DPR dalam merespons isu kesejahteraan rakyat.
Penghentian tunjangan perumahan ini merupakan simbol komitmen DPR untuk melakukan penghematan anggaran dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat meredakan kritik publik terhadap fasilitas yang dinilai terlalu mewah dan tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara.
-
Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri:
Kunjungan kerja ke luar negeri oleh anggota DPR seringkali menjadi sorotan publik karena dianggap menghambur-hamburkan anggaran negara. Menanggapi hal ini, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan yang bersifat resmi dan penting. Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Moratorium ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara yang signifikan dan dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, moratorium ini juga diharapkan dapat meningkatkan fokus anggota DPR pada tugas-tugas legislasi dan pengawasan di dalam negeri.
-
Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR:
Selain penghentian tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, DPR juga akan melakukan evaluasi dan pemangkasan terhadap sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR lainnya. Tunjangan dan fasilitas yang akan dievaluasi dan dipangkas antara lain biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Langkah ini diharapkan dapat mencerminkan sikap DPR yang lebih responsif terhadap aspirasi publik dan menunjukkan komitmen untuk melakukan penghematan anggaran.
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas ini merupakan langkah konkret DPR untuk mengurangi beban anggaran negara dan menunjukkan solidaritas dengan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan citra DPR di mata publik dan membangun kepercayaan yang lebih baik.
-
Penonaktifan Anggota DPR oleh Partai Politik:
DPR mendukung tindakan partai politik yang telah menonaktifkan anggota DPR yang terlibat dalam kontroversi atau melakukan pelanggaran etika. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya. Pimpinan DPR juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Partai Politik dalam menindaklanjuti kasus ini.
Dukungan DPR terhadap penonaktifan anggota yang bermasalah menunjukkan komitmen untuk menegakkan etika dan integritas di lembaga legislatif. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi anggota DPR lainnya dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Koordinasi antara MKD dan Mahkamah Kehormatan Partai Politik diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kasus dan memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
-
Komitmen Terhadap Transparansi dan Partisipasi Publik:
DPR RI berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat menjadi dasar penting bagi DPR dalam melakukan perbaikan. DPR akan meningkatkan akses publik terhadap informasi mengenai kegiatan legislasi, anggaran, dan kinerja anggota DPR. Selain itu, DPR juga akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam proses pembuatan kebijakan.
Komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Dengan membuka diri terhadap pengawasan dan masukan dari masyarakat, DPR dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas legislasi dan menghasilkan undang-undang yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dasco berharap bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh DPR ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi awal dari perbaikan yang berkelanjutan di lembaga legislatif. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan masukan dan saran kepada DPR agar lembaga ini dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Selain itu, Dasco juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Ia berharap bahwa dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Langkah-langkah yang diambil oleh DPR ini merupakan respons terhadap berbagai kritik dan tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat. Selama ini, DPR seringkali dianggap sebagai lembaga yang kurang responsif terhadap aspirasi rakyat, kurang transparan, dan kurang akuntabel. Dengan mengambil langkah-langkah perbaikan ini, DPR berusaha untuk mengubah citra tersebut dan membangun kepercayaan yang lebih baik dengan masyarakat.
Namun, keberhasilan langkah-langkah ini tidak hanya bergantung pada DPR, tetapi juga pada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi kinerja DPR, memberikan masukan dan saran yang konstruktif, serta berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan kerjasama yang baik antara DPR dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat memiliki lembaga legislatif yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Penting untuk dicatat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh DPR ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga-lembaga negara yang kuat, transparan, dan akuntabel, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas kinerja, DPR dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan demokrasi di Indonesia.
Selain itu, langkah-langkah yang diambil oleh DPR ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, DPR dapat membantu pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh DPR ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, penting untuk diingat bahwa langkah-langkah ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang. DPR perlu terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas kinerja agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan Indonesia yang lebih baik. Masyarakat juga perlu terus mengawasi dan memberikan masukan kepada DPR agar lembaga ini dapat terus berkembang dan menjadi lembaga yang benar-benar representatif dari rakyat Indonesia.