Industri telekomunikasi Indonesia, melalui Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), menyampaikan usulan krusial kepada Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mereview dan menurunkan beban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini membebani sektor tersebut. Usulan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa tingginya pungutan PNBP menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat laju pembangunan infrastruktur digital di seluruh pelosok negeri.
Mastel berpendapat bahwa beban regulasi yang berat, terutama dalam bentuk PNBP, secara langsung memengaruhi kemampuan operator telekomunikasi untuk berinvestasi secara optimal dalam pengembangan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan jangkauan internet. Kondisi ini pada akhirnya berdampak negatif pada upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing.
Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengungkapkan bahwa saat ini operator telekomunikasi harus menanggung beban regulasi PNBP yang mencapai rata-rata 10% dari total biaya operasional mereka. Beban ini terutama berasal dari kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan berbagai pungutan lainnya yang dikenakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Mastel mengusulkan agar beban tersebut diturunkan menjadi sekitar 8% untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif.
"Kami berharap Pak Menkeu Purbaya segera mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan debottlenecking aturan yang selama ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri digital," ujar Sarwoto kepada detikINET, Kamis (11/9/2025). Sarwoto menekankan bahwa penurunan tarif atau pemberian keringanan formula PNBP dapat dipandang sebagai bentuk investasi tidak langsung dari pemerintah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam bentuk layanan telekomunikasi dan internet yang lebih berkualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, Mastel juga mendorong agar insentif regulasi yang diberikan kepada industri telekomunikasi diimbangi dengan kewajiban bagi penyelenggara jaringan internet untuk menyediakan akses yang mendukung program-program strategis pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan demikian, investasi yang dilakukan oleh industri telekomunikasi dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
Mastel meyakini bahwa terobosan kebijakan fiskal yang berani dan inovatif sangat penting untuk memperkuat fondasi digitalisasi di Indonesia. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur 5G yang masif, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara luas, hingga pengembangan GovTech untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
"Digitalisasi adalah enabler utama pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Industri telekomunikasi harus diberi ruang yang cukup agar bisa berinvestasi lebih efisien dan berdaya saing," tegas Mastel. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran industri telekomunikasi sebagai motor penggerak utama dalam transformasi digital Indonesia.
Penurunan beban PNBP diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi operator telekomunikasi untuk melakukan investasi yang lebih agresif dalam pengembangan infrastruktur jaringan, peningkatan kapasitas bandwidth, dan penerapan teknologi-teknologi baru. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan internet, penurunan harga, dan perluasan jangkauan internet ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal.
Selain itu, penurunan beban PNBP juga dapat meningkatkan daya saing industri telekomunikasi Indonesia di tingkat regional dan global. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, operator telekomunikasi Indonesia akan lebih mampu bersaing dengan operator dari negara-negara lain dalam menarik investasi, mengembangkan inovasi, dan menyediakan layanan yang berkualitas tinggi.
Usulan Mastel ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Pemerintah telah menargetkan untuk mencapai konektivitas internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur jaringan, pemberian subsidi kepada operator telekomunikasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Namun, upaya pemerintah ini akan sulit tercapai jika industri telekomunikasi masih dibebani dengan regulasi yang berat. Oleh karena itu, penurunan beban PNBP merupakan langkah yang penting dan strategis untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Pemerintah perlu mempertimbangkan usulan Mastel ini secara serius dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menurunkan beban PNBP yang membebani industri telekomunikasi. Penurunan beban PNBP ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi industri telekomunikasi, masyarakat, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Selain penurunan beban PNBP, pemerintah juga perlu melakukan reformasi regulasi lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi. Reformasi regulasi ini harus mencakup penyederhanaan proses perizinan, penghapusan regulasi yang tumpang tindih, dan peningkatan kepastian hukum.
Dengan melakukan reformasi regulasi yang komprehensif, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi industri telekomunikasi dan mempercepat transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kualitas hidup.
Usulan Mastel ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang membebani industri telekomunikasi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, industri telekomunikasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Pemerintah juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan dan regulasi di sektor telekomunikasi. Keterlibatan pemangku kepentingan ini akan memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dihasilkan relevan, efektif, dan berkelanjutan.
Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri telekomunikasi, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing. Visi ini akan membawa manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.
Oleh karena itu, usulan Mastel untuk menurunkan beban PNBP merupakan langkah yang penting dan strategis untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing. Pemerintah perlu mempertimbangkan usulan ini secara serius dan mengambil langkah-langkah konkret untuk merealisasikannya. Dengan dukungan pemerintah yang kuat, industri telekomunikasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang pesat, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi ekonomi Indonesia yang besar. Dengan mempercepat transformasi digital, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Transformasi digital juga dapat membantu Indonesia mengatasi berbagai tantangan pembangunan, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadikan transformasi digital sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung transformasi digital, termasuk investasi dalam infrastruktur jaringan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengembangan ekosistem digital yang kondusif.
Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan visi sebagai negara digital yang maju dan berdaya saing. Visi ini akan membawa manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.