Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, menandai dimulainya kembali aktivitas legislatif setelah masa reses yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Agustus 2025, ini menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk kembali fokus pada tugas-tugas konstitusional, terutama dalam membahas isu-isu strategis terkait kepentingan nasional.
Sidang paripurna dibuka secara resmi pada pukul 10.42 WIB oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Meskipun demikian, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad belum tampak hadir dalam pembukaan sidang. Ketidakhadiran pimpinan DPR tersebut menjadi sorotan tersendiri, menimbulkan spekulasi mengenai agenda atau kepentingan lain yang mungkin sedang mereka jalankan.
Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna kali ini menjadi perhatian utama. Dari total 580 anggota DPR RI, hanya 307 orang yang tercatat hadir dan menandatangani daftar kehadiran pada awal sidang. Angka ini menunjukkan tingkat kehadiran sekitar 53%, yang dapat dikatakan cukup memprihatinkan mengingat pentingnya agenda yang akan dibahas dalam paripurna tersebut. Meski demikian, Adies Kadir memastikan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPR RI terwakili dalam rapat paripurna tersebut.
"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, kehadiran permulaan ditandatangani oleh hadir 307 orang anggota dari 580 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Adies Kadir dalam pidato pembukaannya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun jumlah anggota yang hadir tidak mencapai mayoritas, namun proses pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan secara representatif karena seluruh fraksi telah mengirimkan perwakilannya.
Dengan mengucapkan basmalah, Adies Kadir secara resmi membuka rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pembukaan sidang ini menandai dimulainya agenda-agenda penting yang telah menanti untuk dibahas dan diputuskan oleh para wakil rakyat.
Agenda utama dalam rapat paripurna kali ini adalah penerimaan pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025-2026. Pembahasan mengenai APBN merupakan agenda krusial karena menyangkut alokasi anggaran negara untuk berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan. Pandangan umum dari fraksi-fraksi akan menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyempurnakan RUU APBN agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Selain pembahasan mengenai APBN, agenda lain yang tak kalah penting dalam rapat paripurna ini adalah penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2025-2026. Alat kelengkapan DPR RI, seperti komisi-komisi dan badan-badan, memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI akan menentukan komposisi dan arah kerja dari masing-masing alat kelengkapan tersebut.
Rapat paripurna DPR RI ini menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Kehadiran yang representatif, partisipasi aktif dalam pembahasan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana akan menjadi tolok ukur kinerja DPR RI dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
Namun, tingkat kehadiran anggota DPR yang hanya mencapai 53% menjadi catatan penting yang perlu dievaluasi. Rendahnya tingkat kehadiran ini dapat mengurangi efektivitas dan kualitas pembahasan dalam rapat paripurna, serta mencerminkan kurangnya komitmen dari sebagian anggota DPR terhadap tugas-tugas konstitusional mereka. Perlu ada upaya serius dari pimpinan DPR dan fraksi-fraksi untuk meningkatkan disiplin dan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan legislatif.
Selain itu, ketidakhadiran Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam pembukaan sidang juga menimbulkan pertanyaan. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan arahan dan memastikan kelancaran jalannya sidang. Ketidakhadiran mereka dapat menimbulkan kesan kurangnya perhatian terhadap agenda penting yang sedang dibahas.
Di sisi lain, rapat paripurna ini juga menjadi ajang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh bangsa. Pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap RUU APBN 2025-2026 akan menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI juga akan menentukan arah kerja dari masing-masing alat kelengkapan tersebut. Komposisi anggota yang tepat akan memastikan bahwa alat kelengkapan DPR RI dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal.
Secara keseluruhan, rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 merupakan momentum penting bagi para wakil rakyat untuk kembali fokus pada tugas-tugas konstitusional mereka. Pembahasan mengenai APBN 2025-2026 dan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI akan menjadi agenda utama yang akan menentukan arah kebijakan dan kinerja DPR RI dalam satu tahun ke depan.
Namun, tingkat kehadiran anggota DPR yang masih rendah dan ketidakhadiran sebagian pimpinan DPR menjadi catatan penting yang perlu dievaluasi. Peningkatan disiplin dan partisipasi anggota dalam setiap kegiatan legislatif, serta kehadiran pimpinan DPR dalam setiap agenda penting, akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja DPR RI.
Rakyat Indonesia berharap agar para wakil rakyat dapat menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya, serta mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Rapat paripurna ini menjadi awal dari perjalanan panjang DPR RI dalam mewujudkan harapan dan aspirasi rakyat Indonesia.