Jakarta, Indonesia – Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf terkait video parodi yang ia unggah di media sosial, di mana ia berakting sebagai seorang DJ yang memainkan musik "sound horeg." Kontroversi ini muncul setelah Eko Patrio dan beberapa anggota DPR lainnya menuai kritik karena berjoget saat Sidang Tahunan MPR 2025.
Video parodi tersebut, yang diunggah di akun TikTok pribadinya, menampilkan Eko Patrio seolah-olah sedang memainkan musik dengan sound system yang khas dengan keramaian dan kebisingan. Beberapa orang yang mengenakan seragam partai terlihat berjoget mengikuti irama musik tersebut. Video tersebut disertai keterangan yang dianggap menyinggung kontroversi sebelumnya, yaitu jogetnya di Sidang Tahunan MPR.
"Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja," tulis Eko Patrio dalam keterangan video tersebut.
Unggahan ini justru memperburuk situasi, memicu reaksi negatif dari warganet yang menilai Eko Patrio tidak sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Alih-alih meredam kritik, video parodi tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan atau tantangan terhadap opini publik.
Menanggapi gelombang kritikan tersebut, Eko Patrio akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tidak ada maksud buruk atau niat menantang dalam pembuatan video tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa video tersebut dibuat secara spontan saat acara pembubaran panitia 17 Agustus di partainya.
"Enggak ada (maksud apa-apa). Malah jauh banget itu (tafsirnya). Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaflah," ujar Eko Patrio saat ditemui di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.
Eko Patrio juga menjelaskan bahwa video tersebut merupakan respons terhadap kritikan yang ia terima terkait aksinya berjoget di Sidang Tahunan MPR 2025. Ia mengakui bahwa aksinya tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
"Saya memahami bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan aksi joget saya di Sidang Tahunan MPR. Saya menghargai perbedaan pendapat tersebut," kata Eko Patrio.
Lebih lanjut, Eko Patrio menjelaskan kronologi pembuatan video parodi tersebut. Ia mengatakan bahwa ide pembuatan video tersebut muncul secara spontan saat acara pembubaran panitia 17 Agustus di partainya.
"Saat itu, suasana sedang santai dan penuh keakraban. Tiba-tiba saja, saya terpikir untuk membuat video parodi sebagai respons terhadap kritikan yang saya terima," jelas Eko Patrio.
Eko Patrio juga membantah tudingan bahwa video parodi tersebut dibuat untuk menantang rakyat. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk meremehkan atau mengejek masyarakat.
"Saya sangat menghormati rakyat Indonesia. Saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dapat menyakiti hati rakyat," tegas Eko Patrio.
Kontroversi ini bermula ketika video yang memperlihatkan Eko Patrio dan beberapa anggota DPR lainnya berjoget di sela-sela Sidang Tahunan MPR viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat beberapa anggota Dewan berdiri dan berjoget mengikuti lagu daerah Sajojo dan Gemu Fa Mi Re.
Aksi joget anggota Dewan ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa aksi tersebut tidak pantas dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sulit dan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.
"Di saat rakyat sedang susah, kok anggota DPR malah asyik berjoget? Ini sangat tidak sensitif," ujar salah seorang warganet.
Namun, ada juga sebagian pihak yang membela aksi joget anggota Dewan tersebut. Mereka berpendapat bahwa joget merupakan bagian dari ekspresi kegembiraan dan tidak ada salahnya dilakukan selama tidak mengganggu jalannya sidang.
"Joget itu kan wujud kegembiraan. Selama tidak mengganggu sidang, saya rasa tidak masalah," kata seorang pengamat politik.
Terlepas dari pro dan kontra yang ada, aksi joget anggota Dewan ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di media sosial. Banyak yang mempertanyakan etika dan moralitas anggota DPR sebagai wakil rakyat.
Pasha Ungu, mantan vokalis band Ungu yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Palu, justru memberikan pembelaan terhadap anggota DPR yang berjoget di Sidang Tahunan MPR. Pasha Ungu menilai bahwa aksi joget tersebut merupakan bentuk ekspresi kebahagiaan dan tidak perlu dipermasalahkan.
"Saya melihatnya sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan saja. Tidak perlu dibesar-besarkan," ujar Pasha Ungu.
Namun, pembelaan Pasha Ungu ini justru menuai kritikan dari sebagian pihak. Banyak yang menilai bahwa Pasha Ungu tidak sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat.
"Pasha Ungu seharusnya lebih peka terhadap penderitaan rakyat. Jangan malah membela anggota DPR yang berjoget," kata seorang aktivis sosial.
Kasus Eko Patrio ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara di depan publik. Setiap tindakan dan perkataan pejabat publik akan selalu menjadi sorotan dan dapat memicu reaksi yang beragam dari masyarakat.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya bagi para pejabat publik untuk memiliki rasa empati dan sensitivitas terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Pejabat publik harus mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kontroversi video parodi Eko Patrio ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan mengkritisi kinerja para pejabat publik. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka kepada para pejabat publik, sehingga para pejabat publik dapat bekerja lebih baik dan bertanggung jawab.
Sebagai penutup, Eko Patrio kembali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Ia berharap agar kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi dirinya dan para pejabat publik lainnya.
"Saya sekali lagi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya berharap agar kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua," pungkas Eko Patrio.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital, segala tindakan dan perkataan, terutama dari tokoh publik, dapat dengan cepat menyebar dan memicu berbagai interpretasi. Kehati-hatian dan sensitivitas terhadap isu-isu sosial menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Eko Patrio, sebagai figur publik dan politisi, diharapkan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial di masa depan. Permohonan maafnya diharapkan dapat meredakan ketegangan dan membuka ruang untuk dialog yang lebih konstruktif antara pejabat publik dan masyarakat.