Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, mengambil langkah signifikan dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC) menjadi delapan kali selama masa kehamilan, sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini risiko kehamilan dan persalinan, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi dan menyelamatkan nyawa.
Keputusan ini didasari oleh data yang mengkhawatirkan mengenai angka kematian bayi di Indonesia, yang mencapai lebih dari 30 ribu kasus per tahun. Tiga penyebab utama kematian bayi adalah sepsis, gangguan pernapasan, dan kelainan bawaan (kongenital). Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa sebagian besar kasus ini sebenarnya dapat dicegah melalui penilaian risiko yang komprehensif sejak dini selama masa kehamilan.
"Soal kematian ibu dan anak yang masih tinggi, ini ANC-nya kita akan naikkan, ANC di kita itu sebelumnya 6 kali, itu kita naikkan menjadi 8 kali sesuai standar WHO," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam peringatan World Patient Safety Day 2025, yang diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2025.
Peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi tenaga kesehatan untuk memantau kondisi ibu dan bayi secara berkala. Dengan demikian, potensi masalah kesehatan dapat terdeteksi lebih awal dan penanganan yang sesuai dapat segera diberikan. Menkes Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa masa kehamilan selama sembilan bulan merupakan periode krusial untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Jika selama periode ini tidak dilakukan pemantauan yang memadai, maka akan sangat disayangkan karena banyak masalah kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi medis yang tepat.
"Supaya kita bisa lihat secara lebih dini, karena ada waktu 9 bulan untuk menjaga kesehatan si ibu dan bayi, kalau 9 bulan nggak ketemu ini keterlaluan kita, karena secara science bisa dicegah," lanjutnya.
Dengan peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan menjadi delapan kali, diharapkan ibu hamil akan menjalani pemeriksaan hampir setiap bulan selama masa kehamilan. Hal ini akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk memantau perkembangan bayi, mendeteksi potensi masalah kesehatan pada ibu, dan memberikan edukasi mengenai pentingnya nutrisi, gaya hidup sehat, dan persiapan persalinan.
Selain meningkatkan frekuensi pemeriksaan kehamilan, Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk mengatur regulasi persalinan agar tidak semua persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa persalinan normal sebaiknya dilakukan oleh bidan yang kompeten, dengan berkoordinasi bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Untuk memastikan kualitas pelayanan persalinan oleh bidan, Kementerian Kesehatan akan melakukan pengkategorian bidan berdasarkan kemampuan dan kompetensi mereka. Bidan yang memiliki kualifikasi yang memadai akan diberikan bintang tertentu yang menunjukkan tingkat kompetensi mereka dalam melakukan persalinan normal. Jika selama empat kali pemeriksaan kehamilan tidak ditemukan risiko pada ibu dan bayi, maka persalinan dapat dilakukan oleh bidan yang telah terakreditasi.
Namun, jika ditemukan risiko sedang hingga tinggi karena komplikasi atau kondisi bayi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut, maka persalinan disarankan untuk dilakukan oleh dokter di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, seperti puskesmas atau rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang optimal dalam kondisi yang berisiko.
"Dari 6 jadi 8, jadi hampir setiap bulan periksa kondisi bayinya. Diharapkan nanti kita bisa mengkategorisasikan secara lebih dini, ini kondisi normal biar bidan yang urus, ini agak berisiko, dokter yang handle, berisiko tinggi digeser langsung ke rumah sakit," pungkasnya.
Kebijakan peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan dan pengaturan regulasi persalinan ini merupakan bagian dari upaya komprehensif Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan perawatan yang memadai, diharapkan angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan.
Langkah-langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan nomor 3 yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter kandungan, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada ibu hamil dan bayi.
Kementerian Kesehatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Keluarga, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil, memastikan mereka mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan ibu dan anak.
Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Kebijakan peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan dan pengaturan regulasi persalinan ini merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak masih besar, namun dengan komitmen yang kuat dan kerja keras dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang optimal. Kesehatan ibu dan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa, dan pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap ibu dan anak di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hidup sehat dan sejahtera.
Kementerian Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta manfaat dari persalinan yang aman dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak, diharapkan semakin banyak ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya secara rutin dan memilih persalinan yang aman di fasilitas kesehatan yang memadai.
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui program-program seperti Puskesmas Keliling dan bidan desa, diharapkan masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, serta menyediakan peralatan medis yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada ibu hamil dan bayi.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Kesehatan ibu dan anak merupakan prioritas utama pemerintah, dan pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap ibu dan anak di Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hidup sehat dan sejahtera.