Telkom terus berupaya mempercepat pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua System 2 (SMPCS 2), sebuah infrastruktur vital yang mengalami gangguan dan berimbas pada konektivitas internet di wilayah Papua. Putusnya kabel laut ini menjadi perhatian serius, mengingat ketergantungan masyarakat dan berbagai sektor penting di Papua terhadap akses internet yang stabil dan cepat.
Gangguan pada SMPCS 2, khususnya pada ruas Sorong-Merauke, disebabkan oleh double shunt fault yang terjadi di dua titik berbeda. Jenis kerusakan ini tergolong kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dengan peralatan dan tenaga ahli yang mumpuni. Telkom, sebagai perusahaan telekomunikasi plat merah yang bertanggung jawab atas infrastruktur ini, menargetkan penyelesaian tahap awal perbaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama September 2025. Setelah tahap awal ini selesai, akan dilanjutkan dengan tahap perbaikan permanen yang bertujuan untuk memastikan kualitas layanan yang optimal dan berkelanjutan. Target ini menunjukkan komitmen Telkom untuk segera memulihkan konektivitas internet di Papua dan meminimalisir dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat.
Ahmad Reza, SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, menyampaikan bahwa kapal perbaikan khusus telah berada di perairan Wakatobi dan sedang dalam pelayaran menuju lokasi titik gangguan. Pernyataan ini mengindikasikan keseriusan Telkom dalam menangani masalah ini. Pemilihan Wakatobi sebagai titik keberangkatan kapal perbaikan kemungkinan besar mempertimbangkan faktor logistik dan ketersediaan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Reza juga menekankan bahwa Telkom terus memantau perkembangan perbaikan dan memastikan seluruh langkah percepatan dilakukan secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik di internal Telkom dan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi mempercepat proses pemulihan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat Papua, TelkomGroup mendirikan Posko Merah Putih di beberapa lokasi strategis di Merauke, yaitu Komdigi Kabupaten Merauke, Kantor BPKD (area kantor Gubernur), dan Kantor Polres Merauke. Pendirian posko ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai perkembangan perbaikan, menerima keluhan dari masyarakat, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi posko yang berada di pusat pemerintahan dan kepolisian menunjukkan koordinasi Telkom dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menangani dampak gangguan internet ini.
Selain upaya perbaikan infrastruktur, TelkomGroup juga telah menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan yang terdampak gangguan internet. Kompensasi ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggannya dan upaya untuk mengurangi dampak negatif yang mereka rasakan.
Bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa. Kebijakan ini sangat membantu pelanggan yang kesulitan melakukan pengisian pulsa karena gangguan internet. Selain itu, Telkomsel juga memberikan bantuan komunikasi berupa paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp 1,- (Satu Rupiah) melalui UMB 88820#. Paket SMS ini dapat diklaim setiap hari satu kali selama masa gangguan, sehingga pelanggan tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat. Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian. Pemberian kuota data ini diharapkan dapat membantu pelanggan untuk kembali beraktivitas online setelah layanan internet pulih.
Sementara itu, bagi pelanggan IndiHome, Telkom memberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Potongan tagihan ini merupakan bentuk kompensasi yang adil bagi pelanggan yang tidak dapat menikmati layanan IndiHome secara optimal selama masa gangguan. Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Telkom menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan korporat dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ahmad Reza kembali menyampaikan permohonan doa dan dukungan dari masyarakat agar proses perbaikan berjalan lancar. Permohonan ini menunjukkan bahwa Telkom menyadari pentingnya dukungan masyarakat dalam upaya pemulihan layanan internet di Papua. Reza juga menegaskan komitmen Telkom untuk memastikan layanan komunikasi dapat segera kembali normal dan stabil bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini merupakan janji Telkom kepada masyarakat Papua bahwa perusahaan akan terus berupaya memberikan layanan terbaik.
Sebagai informasi tambahan, SKKL SMPCS 2 mengalami putus pada tanggal 16 Agustus lalu. Akibatnya, layanan internet di sebagian wilayah Papua mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Gangguan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemerintahan. Oleh karena itu, pemulihan layanan internet menjadi prioritas utama bagi Telkom dan pemerintah daerah.
Putusnya kabel laut SMPCS 2 ini menyoroti pentingnya diversifikasi infrastruktur telekomunikasi di wilayah Papua. Ketergantungan pada satu jalur kabel laut membuat wilayah ini rentan terhadap gangguan. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan jalur alternatif, seperti pembangunan jaringan serat optik darat atau penggunaan teknologi satelit, untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur telekomunikasi di Papua.
Selain itu, kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan dan pengawasan yang rutin terhadap infrastruktur telekomunikasi. Kerusakan pada kabel laut seringkali disebabkan oleh faktor eksternal, seperti aktivitas penangkapan ikan, pergerakan kapal, atau bencana alam. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara Telkom, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap potensi kerusakan.
Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemulihan layanan internet di Papua. Pemerintah daerah dapat membantu Telkom dalam berkoordinasi dengan masyarakat setempat, memfasilitasi perizinan, dan memberikan dukungan logistik. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga infrastruktur telekomunikasi dan melaporkan potensi gangguan kepada pihak yang berwenang.
Secara keseluruhan, penanganan gangguan kabel laut SMPCS 2 di Papua membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Telkom, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Dengan upaya bersama, diharapkan layanan internet di Papua dapat segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas online dengan lancar. Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil dan rentan di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa target waktu perbaikan awal September 2025 adalah estimasi. Proses perbaikan kabel laut sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cuaca, kondisi laut, dan ketersediaan peralatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memahami jika terjadi penundaan yang tidak terduga. Telkom berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini mengenai perkembangan perbaikan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perbaikan secepat mungkin.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memanfaatkan kompensasi yang diberikan oleh Telkom dengan bijak. Perpanjangan masa aktif kartu, paket SMS murah, dan potongan tagihan merupakan bentuk perhatian Telkom terhadap pelanggannya. Dengan memanfaatkan kompensasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengurangi dampak negatif dari gangguan internet dan tetap terhubung dengan keluarga dan kerabat.
Terakhir, kejadian ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur telekomunikasi dan perlunya menjaga aset negara ini. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan potensi gangguan dan menjaga keamanan infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya.