Irjen Pol Rusdi Hartono, Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya memberikan pernyataan publik pada Minggu (31/8), pasca-unjuk rasa berujung ricuh yang mengguncang Kota Makassar, Sulsel, pada Jumat (29/8). Unjuk rasa tersebut, yang menelan empat korban jiwa, memicu pertanyaan besar tentang keberadaan aparat kepolisian di lapangan. Ketidakhadiran polisi yang mencolok selama aksi demonstrasi menimbulkan spekulasi dan kecaman dari berbagai pihak.
Menanggapi pertanyaan mengenai absennya polisi saat demo berlangsung, Irjen Pol Rusdi Hartono dengan tegas membantah tudingan tersebut. "Kata siapa?" ujarnya, seolah menyiratkan ketidakpercayaan atas persepsi publik yang berkembang. Ia mengklaim bahwa Polda Sulsel telah mengerahkan sejumlah personel untuk mengamankan jalannya demonstrasi pada Jumat (29/8). "Ada kami, semua ada, kita ada," tegasnya.
Namun, pernyataan Kapolda Sulsel ini kontras dengan pantauan langsung di lapangan. Menurut laporan dari kumparan, yang berada di lokasi kejadian, tidak terlihat kehadiran polisi selama demonstrasi berlangsung, mulai dari sore hingga malam hari. Massa aksi bergerak bebas, melakukan tindakan anarkis seperti perusakan dan pembakaran tanpa adanya upaya pencegahan yang signifikan dari pihak kepolisian.
Lebih lanjut, Irjen Pol Rusdi Hartono mengungkapkan bahwa pengamanan demonstrasi ricuh tersebut turut dibantu oleh prajurit TNI dari Kodam XIV/Hasanuddin. "Semua ada, ya jadi kami di-back up oleh Pangdam," jelasnya, mengindikasikan adanya keterlibatan unsur TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi unjuk rasa.
Kejadian pada Jumat (29/8) tersebut menjadi catatan kelam bagi Kota Makassar. Massa aksi melakukan pengerusakan dan pembakaran secara leluasa, tanpa adanya perlawanan berarti dari aparat keamanan. Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Kota Makassar menjadi sasaran amuk massa, mengalami kerusakan parah akibat kobaran api. Selain itu, dua pos polisi lalu lintas turut dibakar, serta puluhan kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, hancur akibat aksi vandalisme tersebut. Tercatat, 71 unit mobil dan 16 motor menjadi korban keganasan massa.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang strategi pengamanan yang diterapkan oleh Polda Sulsel. Mengapa aparat kepolisian tidak terlihat di lapangan saat demonstrasi berlangsung? Apakah ada instruksi khusus yang diberikan kepada personel kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap massa aksi? Atau, apakah ada faktor lain yang menyebabkan ketidakhadiran polisi di lokasi kejadian?
Pernyataan Kapolda Sulsel yang mengklaim kehadiran polisi di lapangan, namun tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, semakin memperkeruh suasana. Masyarakat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.
Tragedi unjuk rasa ricuh di Makassar ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat di negara demokrasi. Namun, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, tanpa melakukan tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Pemerintah dan aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Aparat kepolisian harus mampu mengendalikan massa aksi tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Dialog dan komunikasi yang baik antara aparat keamanan dan perwakilan massa aksi sangat penting untuk mencegah terjadinya bentrokan dan tindakan anarkis.
Selain itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan perusakan dan pembakaran fasilitas publik merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan. Pelaku tindakan anarkis harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kondusif dan mencegah terjadinya konflik sosial. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Tragedi Makassar ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri. Aparat kepolisian harus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam mengendalikan massa aksi. Pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ada. Masyarakat juga harus lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta menghindari tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Ke depan, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif di Kota Makassar dan seluruh wilayah Indonesia. Dialog, komunikasi, dan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Selain itu, perlu adanya investigasi mendalam terkait dengan peristiwa unjuk rasa ricuh di Makassar. Investigasi ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, termasuk penyebab terjadinya kericuhan, identitas pelaku tindakan anarkis, dan peran aparat kepolisian dalam mengendalikan massa aksi. Hasil investigasi ini harus diumumkan secara transparan kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.
Penting juga untuk memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam tragedi unjuk rasa ricuh di Makassar. Pemerintah daerah dan pihak terkait harus memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga korban, baik secara moril maupun materiel. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap warga yang terkena dampak dari peristiwa tersebut.
Tragedi Makassar ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan pendapat dan pandangan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Semua pihak harus saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dipupuk dan ditingkatkan. Masyarakat harus saling membantu dan mendukung satu sama lain, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dengan bersatu padu, Indonesia akan mampu mengatasi segala tantangan dan meraih kemajuan yang lebih besar.
Pemerintah dan aparat keamanan harus lebih proaktif dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Deteksi dini terhadap potensi konflik harus dilakukan secara intensif. Dialog dan mediasi harus diutamakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Pendekatan yang humanis dan persuasif harus menjadi landasan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang terdidik dan sadar hukum akan lebih mampu berpikir kritis, bertindak rasional, dan menghormati hak-hak orang lain. Pendidikan dan kesadaran hukum merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Tragedi Makassar ini merupakan luka bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun, luka ini harus menjadi pelajaran berharga untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, Indonesia akan mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kemajuan yang gemilang.
Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil, dan makmur. Mari kita jadikan tragedi Makassar sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun Indonesia yang lebih baik bagi generasi mendatang.