Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan pesan penting usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 1 September 2025. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk soal kebebasan berpendapat yang belakangan menjadi sorotan publik. Kardinal Suharyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan jaminan penuh terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat.
Jaminan ini diberikan di tengah maraknya aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Pemerintah menyadari pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan.
"Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi, beliau menjamin kebebasan berpendapat," ujar Kardinal Suharyo kepada awak media setelah pertemuan. Pernyataan ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang selama ini merasa khawatir akan adanya pembatasan atau represi terhadap kebebasan berekspresi.
Namun, Kardinal Suharyo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar penyampaian pendapat di muka umum tetap mengindahkan aturan dan norma yang berlaku. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi tidak boleh sampai merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban masyarakat.
"Jangan sampai kebebasan pendapat itu diperlebar atau disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik kita bersama," tegasnya. Fasilitas umum merupakan aset negara yang dibangun dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Merusak fasilitas umum berarti merugikan diri sendiri dan masyarakat luas.
Kardinal Suharyo juga mengajak semua pihak yang hendak menyampaikan pendapat untuk melakukannya dengan santun dan tanpa kekerasan. Ia menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kekerasan hanya akan memperkeruh suasana dan menghambat proses penyelesaian masalah.
"Maka marilah kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bebas, namun tetap dalam koridor yang sopan," imbaunya. Kesantunan dalam berpendapat akan menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya solusi yang terbaik bagi semua pihak.
Pesan yang disampaikan Kardinal Suharyo ini sejalan dengan semangat Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan. Pancasila memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan, namun juga mengingatkan akan pentingnya tanggung jawab dan kesantunan.
Pernyataan Kardinal Suharyo ini juga menjadi penegasan kembali komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpendapat dan berekspresi. Pemerintah menyadari bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi.
Namun, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, seperti tidak melanggar hak orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Batasan-batasan ini diperlukan untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik.
Pemerintah berharap agar masyarakat dapat menggunakan kebebasan berpendapat ini dengan sebaik-baiknya, untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik yang membangun, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Pemerintah juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Selain itu, pemerintah juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun perbedaan tersebut tidak boleh sampai memecah belah bangsa. Kita harus tetap mengedepankan semangat toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
Pertemuan antara Kardinal Suharyo dan Presiden Prabowo ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama. Tokoh agama memiliki peran penting dalam membimbing umat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan tokoh agama dalam membangun karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Kardinal Suharyo sendiri merupakan tokoh agama yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang moderat, toleran, dan selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah. Pesan-pesan yang beliau sampaikan selalu menyejukkan dan memberikan inspirasi bagi banyak orang.
Kehadiran Kardinal Suharyo dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Beliau mengajak semua pihak untuk bersatu padu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Pemerintah berharap agar pesan yang disampaikan Kardinal Suharyo ini dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai sarana untuk membangun bangsa, bukan untuk memecah belah. Mari kita kedepankan kesantunan dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Mari kita jaga fasilitas umum sebagai aset bersama. Dan mari kita bersatu padu membangun Indonesia yang lebih baik.
Selain itu, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat juga harus diimbangi dengan literasi media yang baik. Di era digital ini, informasi begitu mudah menyebar, namun tidak semuanya benar dan akurat. Kita harus pandai memilah dan memilih informasi yang kita konsumsi, agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau ujaran kebencian.
Literasi media juga membantu kita untuk memahami berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, kita dapat lebih menghargai perbedaan pendapat dan menghindari konflik yang tidak perlu.
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi media di masyarakat. Pemerintah dapat melakukan berbagai program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya literasi media, serta menyediakan platform informasi yang akurat dan terpercaya.
Dengan literasi media yang baik, kita dapat menggunakan kebebasan berpendapat ini dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Kita dapat menyampaikan pendapat dengan аргумен yang kuat dan berdasarkan fakta yang akurat. Kita juga dapat lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan menghindari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian.
Pada akhirnya, kebebasan berpendapat adalah anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga bersama. Dengan kebebasan berpendapat, kita dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Namun, kebebasan berpendapat juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, kesantunan, dan literasi media yang baik.
Mari kita jadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang matang, di mana setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat dengan bebas dan bertanggung jawab, tanpa takut akan adanya pembatasan atau represi. Mari kita bangun Indonesia yang bersatu, adil, dan sejahtera, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.