Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno memberikan tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan di berbagai instansi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Putusan ini menjadi sorotan publik karena implikasinya terhadap para pejabat negara yang saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki jabatan di perusahaan-perusahaan pelat merah.
"Ya sudah, nggak boleh (rangkap jabatan)," ujar Havas singkat saat ditemui di Kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 September. Pernyataan ini mencerminkan sikap patuh terhadap hukum yang berlaku dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia.
Lebih lanjut, Havas menambahkan, "Ya kan, sudah ada keputusan dokumennya, sudah. Ya sesuai aturannya aja, nunggu dari Danantara, itu aja sudah. Ikut aturan aja, clear, jelas." Dalam penjelasannya, Havas menekankan bahwa putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap dan harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menyinggung mengenai koordinasi dengan pihak Danantara, yang kemungkinan besar merupakan pihak yang berwenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan putusan tersebut.
Sebagai informasi, Havas saat ini juga menjabat sebagai komisaris di PT Pertamina International Shipping (PIS), sebuah anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik. Jabatan ini telah diemban oleh Havas sejak Juli 2025. Dengan adanya putusan MK ini, Havas kemungkinan besar harus memilih salah satu antara jabatannya sebagai Wamenlu atau komisaris PIS, mengingat putusan tersebut secara tegas melarang rangkap jabatan bagi wakil menteri.
Putusan MK yang dimaksud adalah putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa rangkap jabatan bagi wakil menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK berpendapat bahwa rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi efektivitas kinerja, dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
MK memberikan waktu selama dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Penyesuaian ini meliputi perubahan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang BUMN, serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Pemerintah juga diberikan waktu untuk menata kembali komposisi pejabat negara yang saat ini merangkap jabatan, sehingga sesuai dengan putusan MK.
Putusan MK ini disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pengamat politik, akademisi, dan aktivis antikorupsi. Mereka menilai bahwa putusan ini merupakan langkah maju dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya larangan rangkap jabatan, diharapkan para pejabat negara dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di pemerintahan, serta terhindar dari potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Namun demikian, putusan MK ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini. Siapa yang akan bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa para wakil menteri tidak lagi merangkap jabatan? Bagaimana sanksi yang akan diberikan jika ada wakil menteri yang melanggar putusan ini?
Selain itu, putusan MK ini juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mencari pengganti para pejabat negara yang harus melepaskan jabatannya di BUMN. Pemerintah harus memastikan bahwa pengganti yang ditunjuk memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, serta mampu membawa BUMN yang bersangkutan menjadi lebih baik.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan tantangan tersebut, pemerintah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan putusan MK dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, serta menata kembali komposisi pejabat negara yang merangkap jabatan. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini, serta memberikan sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar.
Pemerintah juga akan berupaya untuk mencari pengganti para pejabat negara yang harus melepaskan jabatannya di BUMN dengan selektif dan transparan. Pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam proses seleksi, termasuk para ahli di bidang manajemen, keuangan, dan hukum. Pemerintah juga akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam proses seleksi ini.
Dengan adanya putusan MK ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Para pejabat negara akan lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di pemerintahan, serta terhindar dari potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. BUMN juga diharapkan akan menjadi lebih profesional dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
Putusan MK ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur negara, serta memperbaiki sistem dan prosedur kerja di pemerintahan. Dengan reformasi birokrasi yang komprehensif, diharapkan pemerintahan di Indonesia akan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, putusan MK ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat negara untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pejabat negara harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pejabat negara juga harus selalu bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Putusan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia, serta memberikan manfaat yang besar bagi negara dan masyarakat.
Sebagai penutup, pernyataan Wamenlu Havas yang singkat dan lugas, "Ya sudah, nggak boleh (rangkap jabatan)," mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghormati dan melaksanakan putusan MK. Selanjutnya, implementasi putusan ini akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional. Masyarakat akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif agar putusan MK ini dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara.