Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberikan penjelasan mendalam terkait penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus malaria yang signifikan sejak Januari 2025 menjadi perhatian serius, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah responsif demi mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas.
Penetapan status KLB ini menjadi sorotan karena sebelumnya, Parimo telah dinyatakan bebas malaria pada Juni 2024. Namun, dalam rentang waktu Januari hingga Agustus 2025, terjadi lonjakan kasus yang mengkhawatirkan, mencapai 168 orang yang terkonfirmasi positif malaria. Kondisi ini memicu kekhawatiran dan mendorong tindakan cepat dari pemerintah daerah serta dukungan dari Kemenkes RI.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa penularan pertama kali terdeteksi pada pekerja tambang yang terinfeksi malaria indigenous. Sumber penularan kemudian ditelusuri berasal dari kasus impor yang dibawa oleh pekerja tambang dari Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Mobilitas penduduk, terutama pekerja tambang, menjadi faktor penting dalam penyebaran penyakit ini.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut, termasuk surveilans intensif sebagai bagian dari penyelidikan epidemiologi. Surveilans ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber penularan, melacak kontak, dan memahami pola penyebaran penyakit di wilayah tersebut.
Pada tanggal 15 Agustus 2025, Bupati Parimo mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non-alam KLB Malaria 2025 dengan nomor 300.2.2/809/BPBD. SK ini menetapkan status siaga darurat selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 14 Agustus hingga 12 September 2025. Status siaga darurat ini memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan tindakan penanggulangan, dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya pengendalian malaria.
Penting untuk dicatat bahwa status siaga darurat ini dapat diperpanjang, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah daerah akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil, serta mempertimbangkan perpanjangan status siaga darurat jika diperlukan untuk memastikan pengendalian malaria yang optimal.
Aji Muhawarman menekankan bahwa kejadian di Parigi Moutong menjadi pengingat penting bagi daerah lain, terutama yang memiliki riwayat kasus malaria dan telah mencapai tahap eliminasi. Kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan menjadi kunci untuk mencegah kembalinya malaria dan melindungi masyarakat dari penyakit ini.
Kemenkes RI mengimbau seluruh dinas kesehatan di daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau laporan kasus malaria konfirmasi mingguan dari puskesmas melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dan e-Sismal (Sistem Informasi Surveilans Malaria). Pemantauan yang ketat dan pelaporan yang akurat memungkinkan deteksi dini potensi KLB dan pengambilan tindakan yang cepat dan tepat.
Selain itu, Kemenkes RI juga menekankan pentingnya surveilans vektor, yaitu pemetaan daerah reseptif atau wilayah di mana ditemukan nyamuk Anopheles, vektor utama penular malaria, serta habitat risiko lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk. Pemetaan ini membantu dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap penularan malaria dan merancang strategi pengendalian vektor yang efektif.
Surveilans migrasi juga menjadi perhatian penting. Pemetaan daerah rentan, yaitu wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi dari dan ke daerah endemis malaria, membantu dalam mengidentifikasi potensi kasus impor malaria. Surveilans migrasi memungkinkan penemuan kasus impor secara dini dan penatalaksanaan penanggulangan yang cepat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan ketersediaan obat antimalaria, alat diagnostik cepat (Rapid Diagnostic Test), dan kelambu di tingkat puskesmas. Ketersediaan yang memadai dari sumber daya ini memastikan bahwa diagnosis dan pengobatan malaria dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gigitan nyamuk Anopheles.
KLB malaria di Parigi Moutong menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem surveilans dan respons malaria di seluruh Indonesia. Penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas petugas kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait.
Pemerintah daerah dan pusat perlu bekerja sama secara erat untuk mengatasi tantangan malaria dan mencapai target eliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia. Upaya kolaboratif ini melibatkan berbagai sektor, termasuk kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta partisipasi aktif dari masyarakat.
Pencegahan malaria membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup pengendalian vektor, diagnosis dan pengobatan dini, promosi kesehatan, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Pengendalian vektor dapat dilakukan melalui penyemprotan residual dalam ruangan (IRS), penggunaan kelambu berinsektisida, dan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi tempat perindukan nyamuk.
Diagnosis dan pengobatan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan kematian akibat malaria. Akses terhadap layanan diagnosis dan pengobatan yang berkualitas harus ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Promosi kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang malaria, cara penularan, gejala, dan pencegahan. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya menggunakan kelambu, menghindari gigitan nyamuk, dan segera mencari pengobatan jika mengalami gejala malaria.
Peningkatan sanitasi lingkungan juga berkontribusi dalam mengurangi risiko penularan malaria. Perbaikan drainase, pengelolaan sampah yang baik, dan penyediaan air bersih dapat mengurangi tempat perindukan nyamuk dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
KLB malaria di Parigi Moutong menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan respons cepat dalam menghadapi ancaman penyakit menular. Dengan memperkuat sistem surveilans dan respons, meningkatkan koordinasi, dan melibatkan masyarakat, Indonesia dapat mencapai target eliminasi malaria dan melindungi generasi mendatang dari penyakit ini.
Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Upaya pengendalian malaria merupakan bagian integral dari komitmen ini, dan pemerintah akan terus berupaya untuk mencapai target eliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia.