Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat merespons dampak banjir bandang yang melanda Bali pada Rabu, 10 September 2025. Guna memulihkan infrastruktur jalan yang terdampak, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 miliar. Dana ini akan difokuskan untuk memperbaiki ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir, longsor, dan erosi.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam keterangannya yang dikutip dari Kantor Berita Antara pada Sabtu, 20 September 2025, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, terdapat 15 titik infrastruktur yang mengalami kerusakan signifikan. Kerusakan tersebut meliputi jalan yang tergenang banjir, badan jalan yang ambles atau retak, jembatan yang rusak, hingga tebing penahan jalan yang longsor.
"Kami menganggarkan sekitar Rp 8 miliar untuk penanganan 15 titik ini. Macam-macam ada kerusakan, rata-rata rusak lah. Kami juga lakukan bersih-bersih," ujar Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menegaskan bahwa anggaran Rp 8 miliar ini merupakan dana tanggap darurat yang berasal dari pos anggaran khusus untuk penanganan bencana. Alokasi dana ini tidak akan mengganggu atau mengurangi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun yang telah disiapkan Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Bali secara keseluruhan.
"Tidak (dialihkan), skemanya dana tanggap darurat, tidak mengurangi apa yang sudah kita anggarkan untuk Bali," jelasnya.
Adapun 15 titik yang terdampak banjir dan menjadi prioritas penanganan tersebar di lima wilayah kabupaten/kota di Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. Dari 15 titik tersebut, lima titik mengalami kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, tujuh titik mengalami longsor yang mengancam badan jalan, dan lima titik mengalami banjir yang menggenangi ruas jalan.
Menteri Dody menjelaskan bahwa saat ini, sebagian besar titik kerusakan telah ditangani dan lalu lintas sudah dapat berjalan normal. Namun, terdapat satu titik yang masih membutuhkan penanganan lebih intensif, yaitu kerusakan pada Jembatan Muntur yang terletak di Kabupaten Gianyar, tepatnya di kilometer 6+400.
"Sudah hampir kami selesaikan semua kecuali jembatan masih ada proses sedikit. Mudah-mudahan dalam waktu dua minggu paling lama bisa selesai secara total," ujar Dody.
Kerusakan pada Jembatan Muntur disebabkan oleh saluran air di bawah jembatan yang ambrol akibat derasnya arus banjir. Selain itu, railing atau pagar pengaman jembatan di sisi kanan dan kiri juga hilang terseret arus banjir. Meskipun demikian, setelah dilakukan pembersihan puing-puing dan material longsoran, lalu lintas di sekitar jembatan sudah dapat dilalui dengan pengaturan lalu lintas sementara.
Sementara itu, 14 titik kerusakan lainnya telah ditangani secara intensif oleh petugas dari Kementerian PUPR dan instansi terkait. Beberapa titik yang telah diperbaiki antara lain:
- Banjir yang menggenangi Underpass Simpang Dewa Ruci di Kabupaten Badung.
- Jalan jebol di Jalan Kargo kilometer 4+800 dan kilometer 5+100 di Kota Denpasar.
- Banjir yang menggenangi ruas Jalan Mengwitani kilometer 11+550 di Kota Denpasar.
- Longsor yang terjadi di ruas Jalan A. Yani kilometer 16+825 di Kabupaten Tabanan.
- Longsor yang terjadi di Banjar Bunut Puhun Bantas kilometer 30+300 di Kabupaten Tabanan.
- Longsor yang terjadi di Siban-BTS kilometer 32+800 di Kabupaten Klungkung.
- Longsor yang terjadi di Kota Negara-Pekutatan kilometer 78+400 di Kabupaten Jembrana.
- Longsor yang terjadi di Jalan Sudirman-Gajahmada kilometer 90+950 di Kabupaten Jembrana.
Penanganan kerusakan di titik-titik tersebut meliputi pembersihan material longsoran dan sampah, perbaikan badan jalan yang rusak, penguatan tebing penahan jalan, serta normalisasi saluran drainase.
Analisis Dampak Banjir dan Upaya Mitigasi
Banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025 merupakan kejadian yang cukup signifikan dan menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Banjir ini dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, yang mengakibatkan sungai-sungai meluap dan menggenangi wilayah dataran rendah. Selain itu, kondisi drainase yang kurang memadai dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga menjadi faktor yang memperparah dampak banjir.
Kerusakan infrastruktur jalan akibat banjir dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain:
- Gangguan Mobilitas: Kerusakan jalan dapat menghambat mobilitas masyarakat dan barang, yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial.
- Kerugian Ekonomi: Terhambatnya mobilitas dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha, terutama sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali.
- Kenaikan Biaya Transportasi: Kerusakan jalan dapat menyebabkan kenaikan biaya transportasi karena kendaraan harus memutar atau menggunakan jalan alternatif yang lebih jauh.
- Risiko Kecelakaan: Kondisi jalan yang rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Menyadari dampak negatif tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR berupaya untuk melakukan penanganan yang cepat dan efektif. Selain perbaikan infrastruktur jalan, upaya mitigasi jangka panjang juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
- Perbaikan dan Peningkatan Sistem Drainase: Sistem drainase yang baik sangat penting untuk mengalirkan air hujan dengan cepat dan mencegah terjadinya genangan.
- Pengendalian Tata Ruang: Tata ruang yang baik dapat mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan memastikan kawasan resapan air tetap terjaga.
- Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir: Pembangunan waduk, embung, dan tanggul dapat membantu menampung air hujan dan mengurangi risiko banjir.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya dapat membantu mengurangi risiko banjir.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Penanganan dampak banjir di Bali bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan Bali dapat pulih dengan cepat dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
Meskipun anggaran Rp 8 miliar yang dialokasikan oleh Kementerian PUPR merupakan langkah awal yang positif, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain:
- Keterbatasan Waktu: Perbaikan infrastruktur harus dilakukan dengan cepat agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.
- Kondisi Cuaca: Cuaca yang tidak menentu dapat menghambat proses perbaikan infrastruktur.
- Koordinasi Antar Instansi: Koordinasi yang baik antar instansi terkait sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif dan efisien.
Meskipun demikian, dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, diharapkan semua tantangan tersebut dapat diatasi dan perbaikan infrastruktur di Bali dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan, perbaikan infrastruktur ini tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur yang lebih baik dan tahan terhadap bencana.
Selain itu, diharapkan pula bahwa kejadian banjir ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan upaya mitigasi bencana secara berkelanjutan. Dengan demikian, Bali dapat menjadi daerah yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dapat memperkuat sistem peringatan dini bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa mendatang.
Dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Bali dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana dan pembangunan yang berkelanjutan.