Gelombang protes yang melanda Nepal, didorong oleh energi dan idealisme generasi Z, telah menarik perhatian dunia. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh pembatasan akses media sosial, kini telah bertransformasi menjadi ekspresi mendalam dari kemarahan publik terhadap korupsi yang merajalela, ketidakadilan sosial yang mengakar, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang menghimpit negara Himalaya tersebut. Aksi turun ke jalan ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan cerminan dari akumulasi kekecewaan dan frustrasi yang telah lama dipendam oleh generasi muda Nepal.
Menurut laporan dari berbagai sumber, termasuk Al Jazeera, ribuan pemuda Nepal, yang sebagian besar masih mengenakan seragam sekolah dan universitas mereka, membanjiri jalanan Kathmandu pada tanggal 8 September 2025. Mereka berbaris dengan semangat yang membara, membawa tuntutan yang jelas dan tegas: pencabutan segera blokir media sosial dan perbaikan tata kelola negara yang dianggap penuh dengan praktik nepotisme dan korupsi yang menggerogoti fondasi masyarakat. Aksi ini bukan hanya tentang akses ke platform digital, tetapi juga tentang hak untuk bersuara, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.
Pemicu utama dari gelombang protes ini adalah keputusan pemerintah Nepal untuk memblokir akses ke 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, dan YouTube. Pemerintah berdalih bahwa tindakan ini diambil karena perusahaan teknologi tersebut dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Namun, bagi generasi muda Nepal, alasan ini terasa tidak masuk akal dan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemblokiran tersebut.
Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan generasi Z. Lebih dari sekadar hiburan, platform ini adalah ruang di mana mereka berkomunikasi, belajar, berkreasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Media sosial adalah tempat mereka membangun jaringan, mencari informasi, dan mengekspresikan pandangan mereka tentang berbagai isu sosial dan politik. Bagi banyak aktivis muda, media sosial adalah alat penting untuk mengorganisir aksi protes, menyebarkan informasi, dan menggalang dukungan. Oleh karena itu, pemblokiran media sosial dianggap sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi bentrokan yang penuh kekerasan ketika massa mencoba menerobos barikade polisi menuju gedung parlemen di Kathmandu. Aparat keamanan merespons dengan menembakkan gas air mata, meriam air, dan bahkan peluru tajam untuk membubarkan kerumunan. Tindakan represif ini justru memicu kemarahan yang lebih besar dan memperburuk situasi.
Akibat bentrokan tersebut, setidaknya 19 orang dilaporkan tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah korban dilaporkan terkena tembakan di kepala dan dada, menunjukkan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Pemerintah kemudian memberlakukan jam malam di beberapa wilayah strategis, termasuk sekitar parlemen dan kediaman pejabat tinggi negara, dalam upaya untuk meredam aksi protes. Namun, tindakan ini justru semakin memicu kemarahan dan perlawanan dari generasi muda Nepal.
Aksi protes yang dilakukan oleh generasi Z Nepal bukan hanya tentang pemblokiran media sosial. Lebih dari itu, aksi ini merupakan ekspresi dari akumulasi kekecewaan dan frustrasi terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh negara tersebut. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan sosial yang mengakar, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.
Korupsi telah menjadi masalah kronis di Nepal selama bertahun-tahun. Skandal-skandal besar, seperti pengadaan pesawat Airbus yang merugikan negara, dinilai tidak pernah ditangani secara transparan dan akuntabel. Hal ini telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Generasi Z, yang tumbuh dengan menyaksikan praktik korupsi yang merajalela, merasa muak dan ingin melihat perubahan yang nyata.
Ketidakadilan sosial juga merupakan isu penting yang mendorong generasi Z untuk turun ke jalan. Distribusi kekayaan yang timpang, minimnya lapangan kerja, dan gaji rendah telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin. Banyak pemuda Nepal merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup, terlepas dari seberapa keras mereka bekerja. Tren #NepoKids dan #NepoBaby yang viral di media sosial adalah bentuk kritik terhadap anak-anak pejabat yang hidup mewah di tengah rakyat yang kesulitan.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga telah memperburuk situasi. Minimnya lapangan kerja, inflasi yang tinggi, dan ketidakpastian ekonomi telah membuat banyak pemuda kehilangan harapan di negeri sendiri. Banyak dari mereka yang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka demi masa depan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan banyak yang merasa terjebak dalam situasi yang sulit.
Generasi Z Nepal adalah generasi yang sadar akan hak-hak mereka dan memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan. Mereka adalah generasi yang terhubung secara global, yang memiliki akses ke informasi dan teknologi, dan yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan negara mereka. Aksi protes yang mereka lakukan adalah bukti dari semangat dan idealisme mereka. Mereka ingin melihat Nepal yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih makmur.
Namun, mewujudkan visi ini tidak akan mudah. Generasi Z Nepal akan menghadapi banyak tantangan, termasuk perlawanan dari kekuatan-kekuatan konservatif yang ingin mempertahankan status quo. Mereka juga akan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.
Pemerintah Nepal memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan tuntutan generasi muda dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Ini termasuk memberantas korupsi, meningkatkan tata kelola negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga harus menghormati hak-hak sipil dan politik generasi muda, termasuk hak untuk berekspresi, berkumpul, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendukung gerakan generasi Z. Organisasi-organisasi non-pemerintah, media, dan tokoh-tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh generasi muda dan memfasilitasi dialog antara generasi muda dan pemerintah. Mereka juga dapat memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada para pengunjuk rasa yang ditangkap atau terluka.
Komunitas internasional juga dapat memberikan bantuan kepada Nepal dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Ini termasuk memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk program-program pembangunan, mempromosikan tata kelola yang baik, dan mendukung hak-hak asasi manusia.
Aksi protes yang dilakukan oleh generasi Z Nepal adalah momen penting dalam sejarah negara tersebut. Ini adalah kesempatan bagi Nepal untuk melakukan reformasi yang mendalam dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warganya. Namun, keberhasilan reformasi ini akan bergantung pada kemauan politik pemerintah, dukungan dari masyarakat sipil, dan bantuan dari komunitas internasional. Generasi Z Nepal telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk berjuang demi masa depan mereka. Sekarang, giliran para pemimpin mereka untuk mendengarkan dan bertindak.