Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memprioritaskan penanganan inflasi dan menjaga kondusifitas wilayah, terutama pasca gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin (2/9). Mendagri menekankan pentingnya kepala daerah untuk fokus pada penyelesaian masalah-masalah krusial yang dihadapi masyarakat, daripada terlibat dalam kegiatan seremonial yang menghambur-hamburkan anggaran atau memamerkan kemewahan (flexing).
Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk menunda perjalanan dinas ke luar negeri dan tetap berada di daerah masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kehadiran pemerintah daerah dalam merespon cepat setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Selain itu, Mendagri juga mengingatkan agar para pejabat daerah dan keluarga mereka untuk senantiasa menjaga gaya hidup sederhana dan tidak mempertontonkan kemewahan yang dapat memicu kecemburuan sosial.
"Pejabat jangan ke luar negeri dulu, tetaplah berada di daerah mengendalikan kondisi bersama Forkopimda," tegas Tito Karnavian.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, beserta jajaran perangkat daerah dan Forkopimda dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Kehadiran perwakilan daerah dalam rapat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan paparan mengenai perkembangan inflasi nasional. Data menunjukkan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 sebesar 2,31 persen (year-on-year), sedikit menurun dibandingkan Juli yang sebesar 2,37 persen. Dari 38 provinsi, 27 di antaranya mencatatkan deflasi, termasuk Provinsi Lampung. Bahkan, Kota Bandar Lampung mencatatkan deflasi tertinggi di Sumatera sebesar 1,81 persen. Secara tahunan, inflasi di Lampung hanya sebesar 1,05 persen, menjadi yang terendah di Sumatera.
Meskipun demikian, Mendagri mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak terlena dengan capaian positif tersebut dan tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan dan musim liburan. Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau perkembangan harga di pasar dan mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Selain membahas mengenai inflasi, rapat koordinasi juga membahas mengenai dinamika sosial yang terjadi pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah. Tercatat 107 titik aksi unjuk rasa di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025. Mendagri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif.
"Terima kasih kepada kepala daerah yang sudah melaksanakan langkah-langkah proaktif sesuai arahan. Yang belum, segera laksanakan," ujar Mendagri.
Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, serta menggelar doa bersama lintas agama untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Selain itu, program-program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial juga harus digencarkan untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap dampak inflasi dan gejolak ekonomi.
Mendagri juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak anarkis. Tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas umum tidak dapat dibenarkan dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Untuk daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum akibat aksi agar segera melakukan perbaikan, agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi kembali normal serta tidak menimbulkan trauma sosial," kata Mendagri.
Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif dari para kepala daerah. Kepala daerah diminta untuk menggunakan bahasa yang sederhana, santun, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Komunikasi yang baik akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pembangunan.
Arahan Mendagri Tito Karnavian ini merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, mulai dari inflasi, gejolak sosial, hingga gaya hidup pejabat publik yang dianggap kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat. Dengan fokus pada penanganan masalah-masalah krusial dan menjaga kondusifitas wilayah, diharapkan kepala daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kesejahteraan.
Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia meminta kepala daerah untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus diberantas secara tegas.
"Hidup sederhana, fokus bekerja, dan jangan memamerkan kemewahan," pesan Tito Karnavian.
Arahan Mendagri ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kinerja dan pengabdiannya kepada masyarakat. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, diharapkan Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah daerah, serta ikut mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan disegani di dunia.
Arahan Mendagri Tito Karnavian ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberantas korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita luhur tersebut.