Yogyakarta, kota yang dikenal dengan budaya dan semangat demokrasinya, baru-baru ini menyaksikan pembentukan sebuah aliansi penting yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga sipil. Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL), sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi bantuan hukum dan masyarakat sipil di Yogyakarta, telah secara resmi mendeklarasikan pembentukannya. Tujuan utama dari koalisi ini adalah untuk memberikan pendampingan hukum dan advokasi kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan dan tindakan represif selama aksi unjuk rasa yang terjadi di Jogja pada akhir Agustus lalu.
Deklarasi pembentukan BARA ADIL berlangsung di Kantor Yayasan Badan Wakaf UII, sebuah lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam deklarasinya, BARA ADIL menegaskan komitmennya untuk fokus pada pendampingan hukum bagi korban represi, terutama mereka yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di Yogyakarta. Selain itu, koalisi ini juga membuka layanan aduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban kekerasan atau kriminalisasi terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut.
Pembentukan BARA ADIL didasari oleh keprihatinan mendalam terhadap peningkatan kasus kekerasan dan represi yang terjadi selama aksi unjuk rasa di Yogyakarta. Menurut data yang dikumpulkan oleh koalisi ini, selama periode 29-31 Agustus 2025, tercatat ada 66 warga yang ditahan dan mengalami luka-luka di Yogyakarta, termasuk 24 anak di bawah umur. Tragisnya, salah satu mahasiswa juga dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.
Kharisma Wardhatul Khusniah, salah satu perwakilan dari BARA ADIL, menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan yang terjadi. Ia menekankan pentingnya memberikan bantuan hukum dan dukungan kepada para korban represi agar mereka mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.
Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menunjukkan adanya eskalasi represi secara nasional. Menurut data tersebut, sebanyak 3.337 orang ditangkap di 20 kota, 10 orang meninggal dunia, dan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka akibat tindakan represif aparat keamanan.
BARA ADIL mencatat bahwa pola kekerasan yang terjadi selama aksi unjuk rasa meliputi berbagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Beberapa pola kekerasan yang tercatat antara lain penganiayaan fisik, perusakan barang termasuk kendaraan, pembatasan akses bantuan hukum, hingga pelarangan mural sebagai bentuk ekspresi kritik sosial.
Koalisi ini menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap peserta aksi unjuk rasa. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
BARA ADIL beranggotakan sejumlah lembaga di Yogyakarta yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa lembaga yang tergabung dalam koalisi ini antara lain LBH Yogyakarta, LKBH FH UII, LBH APIK Yogyakarta, PBH Peradi Sleman, hingga Forum Cik Ditiro.
Dengan bergabungnya berbagai lembaga yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum dan advokasi, BARA ADIL diharapkan dapat memberikan bantuan hukum yang komprehensif dan efektif bagi para korban represi. Koalisi ini juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Tujuan utama dari pembentukan BARA ADIL adalah untuk memperjuangkan akses bantuan hukum bagi para korban represi, mendampingi mereka dalam proses hukum, serta mendorong kesadaran kritis warga atas hak-hak sipil yang mereka miliki. Koalisi ini juga berupaya untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan aparat keamanan agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang.
Selain memberikan bantuan hukum secara langsung, BARA ADIL juga berencana untuk melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
BARA ADIL juga akan menjalin kerjasama dengan jaringan organisasi bantuan hukum di tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat upaya advokasi dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui kerjasama ini, koalisi ini berharap dapat memperoleh dukungan teknis dan finansial yang lebih besar untuk menjalankan program-programnya.
Pembentukan BARA ADIL merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak warga sipil di Yogyakarta. Kehadiran koalisi ini diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi para korban represi dan menjadi kekuatan pendorong bagi terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.
Namun, tantangan yang dihadapi oleh BARA ADIL tidaklah kecil. Koalisi ini harus menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum.
Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar BARA ADIL dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat luas diharapkan dapat memberikan dukungan moral, finansial, dan teknis kepada koalisi ini.
Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, BARA ADIL diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak warga sipil di Yogyakarta dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Keberadaan BARA ADIL menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan represif terhadap peserta aksi unjuk rasa harus dihentikan dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan aparat keamanan serta melaporkan setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya tindakan represif dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Pembentukan BARA ADIL merupakan momentum penting untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Koalisi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembentukan aliansi serupa di daerah lain yang menghadapi masalah serupa.
Dengan semangat solidaritas dan kerjasama, gerakan masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi.
BARA ADIL mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia. Koalisi ini percaya bahwa dengan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera dapat tercapai.
Koalisi ini juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dengan memahami hak-hak mereka sebagai warga negara, masyarakat dapat lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan dan melawan segala bentuk penindasan.
BARA ADIL berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada para korban represi. Koalisi ini juga akan terus melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, BARA ADIL berharap dapat menjadi kekuatan pendorong bagi terciptanya masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia di Yogyakarta dan seluruh Indonesia.
Pembentukan BARA ADIL merupakan bukti nyata bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal proses demokrasi. Kehadiran koalisi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
BARA ADIL mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik, di mana hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi, keadilan ditegakkan, dan demokrasi berjalan dengan baik.