Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir baru dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lembaga antirasuah tersebut mengungkapkan adanya "pergantian pemain" dalam struktur internal yang diduga terlibat dalam praktik koruptif ini. Salah satu nama yang mencuat adalah Irvian Bobby Mahendro, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemnaker yang sebelumnya menduduki posisi strategis dalam proses sertifikasi K3.
Menurut KPK, Irvian Bobby Mahendro, yang dikenal dengan julukan "Sultan" di lingkungan Kemnaker, dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak loyal kepada atasannya. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa ketidaksetiaan Irvian menjadi alasan utama di balik pergantian tersebut. "Diganti itu karena IBM (Irvian Bobby Mahendro) dianggap kurang loyal gitu ya, seperti itu. Loyal kepada para petingginya gitu ya, para petingginya. Itu yang sedang kita dalami juga," ujar Asep kepada awak media.
Meskipun Asep belum bersedia merinci lebih jauh mengenai identitas atasan yang dimaksud, ia memastikan bahwa posisi Irvian digantikan oleh ASN Kemnaker lainnya bernama Subhan. Pergantian ini, menurut Asep, terjadi pada awal tahun ini. "Pergantian dari IBM ke SBHN ini, itu kan baru di awal-awal tahun inilah," jelasnya.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 22 Agustus 2025, Irvian Bobby Mahendro dihadirkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 Kemnaker. KPK menduga Irvian telah melakukan praktik pemerasan sejak tahun 2019. Untuk menyembunyikan jejak kejahatannya, Irvian diduga memiliki tiga rekening penampungan yang tidak atas namanya. Salah satu rekening bahkan sengaja dibeli oleh Irvian untuk tujuan tersebut.
"Ada 3 rekeningnya ya, nomineenya itu ada saudaranya, kemudian juga ada stafnya, dan satunya adalah membeli ya," ungkap Asep. KPK saat ini tengah mendalami lebih lanjut mengenai praktik pemerasan yang dilakukan Irvian sebelum tahun 2019. "Jadi, mengapa kok 2019 dipotong di situ ya? Apakah yang tahun sebelumnya tidak ada? itu sedang kita dalami," kata Asep.
Kecurigaan KPK bahwa praktik pemerasan ini telah berlangsung lebih lama didasarkan pada fakta bahwa pergantian posisi juga terjadi pada tahun 2024 atau awal 2025. "Kenapa kami dari penyidik meyakini atau sampai saat ini menduga bahwa memang praktik ini ada sebelumnya? Karena sebetulnya di tahun 2024 atau awal 2025, itu juga terjadi pergantian," imbuh Asep.
Kasus ini terungkap berkat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang, dan 11 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel.
KPK menjelaskan bahwa praktik pemerasan ini terjadi dalam rentang waktu 2019-2024. Dalam proses penerbitan sertifikat K3, harga sertifikat dibuat mahal dan uangnya mengalir ke sejumlah pejabat. Total uang yang berhasil dikumpulkan dari praktik haram ini mencapai Rp 81 miliar.
Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Irvian Bobby Mahendro merupakan pihak yang paling banyak menerima uang hasil pemerasan, yaitu sebesar Rp 69 miliar. Irvian diduga menjadi otak dari praktik pemerasan ini. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, seperti belanja, hiburan, membayar uang muka rumah, hingga melakukan setoran tunai kepada sejumlah pihak. Irvian juga diduga menggunakan uang haram tersebut untuk membeli mobil mewah.
Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer diduga turut menerima bagian sebesar Rp 3 miliar dan sebuah motor Ducati Scrambler. Uang tersebut diterima Noel pada Desember 2024, atau dua bulan setelah ia dilantik menjadi Wamenaker.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah pihak. Ia juga membantah telah di-OTT oleh KPK dan menyebut kasus yang menjeratnya bukanlah terkait pemerasan. Noel bahkan berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, harapan Noel pupus setelah Prabowo memberhentikannya dari jabatan Wamenaker.
Kasus pemerasan di Kemnaker ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih mengakar kuat di berbagai instansi. KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan.
Analisis Lebih Mendalam:
Pengungkapan kasus pemerasan di Kemnaker oleh KPK memunculkan sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab:
-
Siapa saja atasan yang dimaksud oleh KPK? Pernyataan KPK mengenai ketidaksetiaan Irvian Bobby Mahendro kepada atasannya menimbulkan spekulasi mengenai siapa saja pejabat tinggi di Kemnaker yang terlibat dalam praktik pemerasan ini. KPK perlu mengungkap identitas atasan tersebut agar kasus ini dapat diusut tuntas dan tidak ada pihak yang dilindungi.
-
Seberapa luas jaringan pemerasan ini? Dengan total uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 81 miliar, dapat dipastikan bahwa jaringan pemerasan ini sangat luas dan melibatkan banyak pihak. KPK perlu melakukan pendalaman untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, baik di internal Kemnaker maupun di luar instansi tersebut.
-
Bagaimana modus operandi pemerasan ini dilakukan? KPK perlu menjelaskan secara detail bagaimana modus operandi pemerasan ini dilakukan, mulai dari proses penerbitan sertifikat K3 hingga mekanisme pembagian uang haram tersebut. Hal ini penting untuk mencegah praktik serupa terjadi di masa depan.
-
Apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk membersihkan Kemnaker dari praktik korupsi? Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi di Kemnaker dan memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi terjadi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret, seperti melakukan audit internal, memperketat pengawasan, dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku korupsi.
Implikasi Hukum dan Politik:
Kasus pemerasan di Kemnaker ini memiliki implikasi hukum dan politik yang signifikan:
-
Implikasi Hukum: Para tersangka dalam kasus ini akan dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang berat.
-
Implikasi Politik: Kasus ini dapat merusak citra pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi.
Rekomendasi:
Untuk mengatasi masalah korupsi di Kemnaker dan mencegah praktik serupa terjadi di masa depan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:
-
Penguatan Pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap Kemnaker. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran inspektorat jenderal, melibatkan lembaga pengawas independen, dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat.
-
Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan sertifikat K3. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan informasi mengenai biaya sertifikasi, prosedur penerbitan, dan nama-nama pejabat yang bertanggung jawab.
-
Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kemnaker, terutama dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan pembekalan mengenai etika dan integritas.
-
Pemberian Sanksi Tegas: Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada para pelaku korupsi di Kemnaker. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukuman penjara dan denda, tetapi juga pemecatan dari jabatan dan pencabutan hak-hak politik.
-
Partisipasi Masyarakat: Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Kemnaker. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses informasi, membuka ruang dialog, dan memberikan perlindungan kepada para pelapor (whistleblower).
Dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu, diharapkan praktik korupsi di Kemnaker dapat diberantas dan lembaga ini dapat kembali berfungsi secara efektif dan efisien dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan produktivitas nasional.
Tambahan Informasi:
- Sertifikasi K3 merupakan proses penilaian dan pengakuan terhadap kompetensi seseorang atau suatu organisasi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikasi K3 bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang atau suatu organisasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar K3 yang berlaku.
- Kemnaker memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan K3 di Indonesia. Kemnaker bertanggung jawab untuk menyusun peraturan perundang-undangan, memberikan pelatihan dan sertifikasi K3, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di tempat kerja.
- Korupsi dalam proses sertifikasi K3 dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Jika sertifikasi K3 diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka pekerja dapat terpapar risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang lebih tinggi.
- Pemberantasan korupsi di Kemnaker merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan di semua sektor pemerintahan.
Semoga informasi ini bermanfaat.