Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, menyatakan dukungannya terhadap gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang tengah viral di media sosial. Gerakan ini merupakan bentuk protes masyarakat terhadap penggunaan sirene dan strobo yang berlebihan, khususnya oleh pejabat dan kendaraan sipil yang tidak berhak. Tandra menekankan bahwa penggunaan sirene dan strobo oleh pejabat, seringkali dengan dalih mengejar waktu, mengabaikan prinsip kesetaraan di jalan raya dan melukai perasaan masyarakat.
"Pertanyaannya sederhana," ujar Tandra kepada wartawan pada Minggu, 21 September 2025. "Apakah hanya pejabat yang merasa perlu cepat? Apakah masyarakat tidak punya kepentingan yang sama? Jika memang ingin cepat sampai tujuan, mengapa tidak berangkat lebih awal? Mengapa harus menggunakan arogansi ‘wuk wuk wuk’ yang mengganggu dan meresahkan?"
Tandra mempertanyakan logika di balik penggunaan sirene dan strobo yang seolah-olah memberikan hak istimewa kepada pejabat. Ia menegaskan bahwa jalan raya adalah fasilitas publik yang seharusnya digunakan secara adil dan setara oleh semua pengguna. Penggunaan sirene dan strobo yang tidak semestinya, menurutnya, menciptakan kesan bahwa pejabat merasa lebih penting dan berhak mendapatkan prioritas dibandingkan warga sipil lainnya.
"Ini bukan hanya soal suara bising atau lampu menyilaukan," lanjut Tandra. "Ini adalah soal rasa keadilan dan kesetaraan. Ketika pejabat menggunakan sirene dan strobo untuk membelah kemacetan, mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa waktu mereka lebih berharga daripada waktu orang lain. Ini adalah pesan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat yang juga berjuang dengan kemacetan setiap hari."
Lebih lanjut, Tandra menyoroti potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan strobo dan sirene yang tidak terkendali. Ia menjelaskan bahwa perilaku ini seringkali memicu pelanggaran lalu lintas dan bahkan kecelakaan. Pengemudi yang menggunakan sirene dan strobo cenderung melakukan manuver berbahaya, seperti zig-zag di jalan raya, untuk menghindari kemacetan. Hal ini tentu saja membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
"Kita sering melihat kendaraan dengan sirene dan strobo memotong jalur, menerobos lampu merah, dan bahkan melawan arah," kata Tandra. "Perilaku seperti ini sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Kita tidak ingin jalan raya menjadi arena balap liar hanya karena ada pejabat yang merasa terburu-buru."
Tandra mendesak agar aturan mengenai penggunaan strobo dan sirene diperketat dan ditegakkan. Ia menyarankan agar penggunaan strobo dan sirene dibatasi hanya untuk kendaraan yang benar-benar memiliki kepentingan mendesak, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan polisi yang sedang bertugas. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan strobo dan sirene.
"Kita harus memberikan sanksi yang berat kepada siapa pun yang menyalahgunakan strobo dan sirene," tegas Tandra. "Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal memberikan efek jera kepada para pelanggar. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi pejabat atau warga sipil yang merasa berhak menggunakan strobo dan sirene untuk kepentingan pribadi."
Sebagai contoh, Tandra menceritakan pengalamannya sendiri dalam menghadiri acara penting. Ia mengaku selalu berusaha untuk datang lebih awal jika mengetahui bahwa jalan akan macet. Ia tidak pernah menggunakan pengawalan atau meminta prioritas di jalan raya. Menurutnya, hal ini adalah bentuk penghormatan terhadap pengguna jalan lain dan juga menunjukkan bahwa ia menghargai waktu orang lain.
"Saya tidak pernah menggunakan ‘wuk wuk wuk’ untuk sampai ke suatu tempat," kata Tandra sambil tersenyum. "Kalau saya tahu acaranya penting dan jalanan macet, saya akan berangkat lebih awal. Sederhana saja. Kita harus menghargai waktu orang lain dan tidak merasa lebih penting dari mereka."
Dukungan Tandra terhadap gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" sejalan dengan aspirasi masyarakat yang semakin resah dengan arogansi pejabat di jalan raya. Gerakan ini telah memicu diskusi publik yang luas mengenai etika dan tanggung jawab pejabat publik. Banyak warga yang menyuarakan pendapatnya melalui media sosial, menuntut agar pejabat lebih peka terhadap perasaan masyarakat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.
Sebelumnya, media sosial memang diramaikan dengan berbagai bentuk protes terhadap penggunaan strobo dan sirene. Warga membuat poster digital, stiker satire, dan bahkan video parodi untuk mengekspresikan kekesalan mereka. Keluhan utama ditujukan kepada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan meskipun tidak dalam situasi darurat, serta mobil berpelat sipil yang memasang strobo dan sirene secara ilegal.
Gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" menjadi momentum penting untuk menyoroti masalah kesenjangan dan ketidakadilan di jalan raya. Ini adalah panggilan bagi para pejabat untuk merenungkan kembali perilaku mereka dan lebih menghargai hak-hak masyarakat. Ini juga adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki aturan dan penegakan hukum terkait penggunaan strobo dan sirene.
Selain itu, Tandra juga menyinggung soal evaluasi internal yang dilakukan oleh Korlantas Polri terkait penggunaan sirene "Tot Tot Wuk Wuk". Ia berharap evaluasi ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang signifikan dalam praktik pengawalan pejabat. Ia menekankan bahwa Polri memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya, termasuk menindak tegas pelanggaran penggunaan strobo dan sirene.
"Saya mengapresiasi langkah Korlantas Polri yang melakukan evaluasi internal," kata Tandra. "Namun, evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hasilnya harus dipublikasikan kepada masyarakat dan tindak lanjutnya harus benar-benar dirasakan."
Tandra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi perilaku pejabat publik. Ia percaya bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan pelanggaran penggunaan strobo dan sirene kepada pihak berwajib.
"Jangan biarkan arogansi pejabat merajalela di jalan raya," tegas Tandra. "Laporkan setiap pelanggaran yang Anda lihat. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menciptakan jalan raya yang lebih aman, nyaman, dan adil bagi semua."
Pernyataan Soedeson Tandra ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini merasa gerah dengan perilaku pejabat yang seringkali arogan di jalan raya. Dukungannya terhadap gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" menunjukkan bahwa masih ada anggota DPR yang peduli terhadap aspirasi rakyat dan berani menyuarakan kebenaran. Diharapkan, dukungan ini dapat menjadi pemicu perubahan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.