Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menegaskan komitmen TNI AD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses rekrutmen prajurit. Penegasan ini disampaikan di tengah perhatian publik terhadap integritas lembaga TNI, khususnya setelah mencuatnya beberapa kasus yang melibatkan oknum prajurit. Jenderal Maruli menekankan bahwa tidak ada tempat bagi praktik "orang dalam" atau nepotisme dalam proses seleksi calon anggota TNI AD.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan memiliki potensi, memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan TNI AD, tanpa memandang latar belakang atau koneksi," ujar Jenderal Maruli dalam keterangan persnya, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, TNI AD menyadari bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama kekuatan dan legitimasi lembaga. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas rekrutmen menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk memperketat pengawasan, melibatkan pihak eksternal dalam proses seleksi, dan memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir potensi kecurangan.
Lebih lanjut, Jenderal Maruli mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi proses rekrutmen TNI AD. Ia membuka pintu lebar bagi laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait indikasi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Kami sangat menghargai setiap informasi yang diberikan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan akan kami tindak lanjuti secara serius dan profesional. Identitas pelapor akan kami lindungi sepenuhnya," tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menanggapi aspirasi masyarakat, TNI AD berencana untuk membuka saluran pengaduan khusus, baik melalui telepon maupun aplikasi pesan singkat (WhatsApp). Dengan adanya saluran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan informasi atau keluhan terkait proses rekrutmen.
"Kami menyadari bahwa tidak semua orang memiliki akses atau keberanian untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menyediakan platform yang lebih mudah dan aman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan," jelas Jenderal Maruli.
Selain itu, TNI AD juga akan menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang pengawasan dan advokasi. Keterlibatan pihak eksternal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang independen dan obyektif dalam proses rekrutmen.
"Kami percaya bahwa kolaborasi dengan pihak eksternal akan semakin memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen. Kami terbuka terhadap masukan dan saran dari semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap TNI AD," kata Jenderal Maruli.
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Maruli juga menyinggung tentang pentingnya integritas dan profesionalisme bagi setiap prajurit TNI AD. Ia mengingatkan bahwa menjadi anggota TNI AD bukanlah sekadar profesi, tetapi juga sebuah panggilan jiwa untuk mengabdi kepada negara dan bangsa.
"Setiap prajurit TNI AD harus memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Mereka harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal disiplin, kejujuran, dan pengabdian," tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, TNI AD terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para prajurit. Selain kemampuan teknis dan taktis, para prajurit juga dibekali dengan pengetahuan tentang etika, moral, dan hukum.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap prajurit TNI AD memiliki landasan moral yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang hukum. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab," jelas Jenderal Maruli.
Terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan oknum prajurit, Jenderal Maruli menegaskan bahwa TNI AD tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum dan disiplin. Ia memastikan bahwa setiap kasus akan diproses secara transparan dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami tidak akan melindungi oknum prajurit yang melakukan pelanggaran. Siapapun yang terbukti bersalah, akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya," tegasnya.
Jenderal Maruli berharap, upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI AD dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik minat generasi muda terbaik untuk bergabung menjadi prajurit. Ia yakin bahwa dengan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, TNI AD akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.
"Kami ingin mengajak generasi muda Indonesia yang memiliki semangat patriotisme dan cinta tanah air, untuk bergabung dengan TNI AD. Bersama-sama, kita bangun TNI AD yang kuat, profesional, dan dicintai rakyat," pungkas Jenderal Maruli.
Pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Pengamat militer, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, mengapresiasi komitmen TNI AD dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.
"Ini adalah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI AD. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam membangun lembaga yang profesional dan modern," ujar Connie.
Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekrutmen. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kontrol yang efektif untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
"Masyarakat harus berani melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan atau praktik yang tidak benar dalam proses rekrutmen. Jangan takut, karena TNI AD telah menjamin perlindungan bagi pelapor," tegas Connie.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menyambut baik rencana TNI AD untuk membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat. Ia berharap, saluran ini dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi atau keluhan terkait proses rekrutmen.
"Saluran pengaduan ini harus mudah diakses dan responsif terhadap laporan dari masyarakat. Selain itu, TNI AD juga harus memastikan bahwa identitas pelapor dilindungi sepenuhnya," kata Al Araf.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam proses pengawasan rekrutmen. Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal akan memberikan perspektif yang independen dan obyektif.
"LSM dan OMS dapat membantu TNI AD dalam mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Keterlibatan mereka akan semakin memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi," jelas Al Araf.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan TNI AD dapat menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, dan dicintai oleh rakyat. Sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan prajurit-prajurit yang berkualitas dan berintegritas, yang siap mengabdi kepada negara dan bangsa.