Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan target ambisius untuk pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026, dengan proyeksi mencapai Rp7,6 triliun. Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri dan berkelanjutan, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa target pendapatan tersebut akan ditopang oleh tiga pilar utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD diharapkan menjadi kontributor terbesar dengan target Rp4 triliun, di mana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memegang peranan krusial dengan proyeksi sebesar Rp1,3 triliun. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp111 miliar.
Marindo Kurniawan menekankan bahwa alokasi belanja daerah akan difokuskan pada tiga prioritas utama: pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional, serta pemerataan layanan publik di seluruh wilayah Lampung. Prioritas ini mencerminkan visi pemerintah daerah untuk menciptakan Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran 2026. Pemprov Lampung mengalokasikan Rp476 miliar untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Selain itu, lebih dari Rp100 miliar disiapkan untuk program pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa, sekaligus meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak Lampung.
Program pembebasan biaya pendidikan merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut. Dengan menghilangkan hambatan finansial, diharapkan semakin banyak anak-anak Lampung yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, sehingga mampu bersaing di era global. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Lampung.
Selain pendidikan, sektor infrastruktur juga menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran 2026. Pemprov Lampung menargetkan kemantapan jalan provinsi sebesar 80,88% pada akhir tahun 2026. Untuk mencapai target ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun yang bersumber dari pinjaman daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan provinsi di seluruh wilayah Lampung, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung. Dengan jalan yang mantap dan berkualitas, biaya transportasi akan menjadi lebih murah, waktu tempuh akan menjadi lebih singkat, dan akses ke pasar akan menjadi lebih mudah. Hal ini akan berdampak positif bagi sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata, yang merupakan sektor-sektor unggulan di Lampung.
Pemprov Lampung juga memiliki target jangka panjang untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi hingga 87,95% pada tahun 2029. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp4,72 triliun. Pemerintah daerah berencana untuk mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, dan investasi swasta.
Selain pendidikan dan infrastruktur, Pemprov Lampung juga memberikan perhatian serius pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Lampung, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Di sektor perlindungan sosial, Pemprov Lampung berupaya untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang rentan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Di sektor pemberdayaan ekonomi lokal, Pemprov Lampung berupaya untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses terhadap pasar.
Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara bertanggung jawab dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Lampung.
"Kami berharap, Raperda ini menjadi dasar dalam mewujudkan APBD yang responsif, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta mendorong pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan," pungkas Marindo Kurniawan.
Penyusunan APBD 2026 juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti DPRD Provinsi Lampung, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBD yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Lampung.
Selain itu, Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai cara, seperti meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, mengembangkan potensi ekonomi daerah, dan menarik investasi dari luar daerah. Peningkatan PAD akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Lampung juga menyadari pentingnya kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki infrastruktur.
Dengan komitmen yang kuat, perencanaan yang matang, dan kerjasama yang solid, Pemprov Lampung optimis dapat mencapai target pendapatan Rp7,6 triliun pada tahun 2026. Pencapaian target ini akan menjadi modal penting bagi Lampung untuk mewujudkan visi menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
APBD 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi Lampung untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Keberhasilan Lampung dalam mencapai target pendapatan dan melaksanakan program pembangunan akan menjadi contoh positif bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Lampung memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu provinsi terdepan di Indonesia, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.
Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dengan kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak, Lampung akan semakin maju dan sejahtera.
Dengan target pendapatan Rp7,6 triliun dan fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan ekonomi daerah, Lampung menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya. Langkah ini diharapkan dapat membawa Lampung menuju masa depan yang lebih baik.