Mahasiswa yang Gelar Aksi Demo di Manado Bergerak ke Kantor DPRD Sulawesi Utara

  • Maskobus
  • Sep 01, 2025

MANADO – Gelombang aksi unjuk rasa kembali menggema di Kota Manado. Pada hari Senin, 1 September 2025, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memulai pergerakan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai isu krusial yang dianggap mendesak untuk disuarakan kepada para wakil rakyat.

Pergerakan massa aksi dimulai sekitar pukul 14.20 WITA. Sebelumnya, para mahasiswa berkumpul di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi, sebuah lokasi yang memiliki nilai historis dan simbolik sebagai tempat penghormatan bagi para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Dari titik kumpul tersebut, mereka bergerak dengan berjalan kaki menuju kantor DPRD Sulut yang berjarak kurang lebih satu kilometer.

Aksi long march ini diwarnai dengan semangat perjuangan yang membara. Sambil berjalan, para mahasiswa menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan. Selain itu, mereka juga secara lantang membacakan tuntutan-tuntutan yang menjadi fokus utama dalam aksi demonstrasi ini.

Dalam aksinya, massa mahasiswa menunjukkan sikap tertib dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya. Mereka berjalan di satu sisi jalan, memberikan kesempatan bagi kendaraan dan pejalan kaki untuk tetap melintas dengan lancar. Sikap ini mencerminkan kesadaran para mahasiswa akan pentingnya menjaga ketertiban umum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Mahasiswa yang Gelar Aksi Demo di Manado Bergerak ke Kantor DPRD Sulawesi Utara

Sementara itu, di kantor DPRD Sulut, aparat keamanan dari kepolisian dan TNI telah bersiaga sejak pukul 09.00 WITA. Kehadiran aparat keamanan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi demonstrasi berlangsung. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga turut ambil bagian dalam pengamanan gedung DPRD Sulut.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan atau tindakan anarkis, sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian, seperti water cannon, telah diparkir di halaman dalam kantor DPRD Sulut. Para anggota kepolisian juga ditempatkan di berbagai titik strategis di sekitar gedung untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Aksi demonstrasi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga menarik perhatian masyarakat umum. Sejumlah warga biasa dan pengemudi ojek online (ojol) terlihat bergabung dalam barisan massa aksi, menunjukkan dukungan mereka terhadap perjuangan para mahasiswa.

Adapun tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi ini meliputi berbagai isu penting yang menjadi perhatian publik. Selain menuntut soal tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak proporsional, massa aksi juga membawa aspirasi terkait penghentian izin tambang di Pulau Sangihe, sebuah pulau kecil yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Selain itu, isu mafia tanah yang merugikan masyarakat kecil juga menjadi salah satu fokus utama dalam tuntutan para mahasiswa.

Latar Belakang dan Isu yang Diangkat

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa HMI di Manado ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor dan isu yang melatarbelakangi aksi tersebut, di antaranya:

  1. Tunjangan Anggota DPR: Tunjangan anggota DPR menjadi salah satu isu yang paling sering disoroti oleh masyarakat. Besaran tunjangan yang dianggap tidak proporsional dengan kinerja para wakil rakyat menjadi pemicu utama kemarahan publik. Mahasiswa HMI dalam aksinya menuntut agar tunjangan anggota DPR dievaluasi kembali dan dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.

  2. Izin Tambang di Sangihe: Pulau Sangihe merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di wilayah Sulawesi Utara. Pulau ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama potensi pertambangan. Namun, aktivitas pertambangan yang dilakukan secara masif dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Mahasiswa HMI menuntut agar pemerintah menghentikan pemberian izin tambang baru di Sangihe dan mengevaluasi kembali izin-izin yang sudah ada.

  3. Mafia Tanah: Mafia tanah merupakan sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang bergerak di bidang pertanahan. Para mafia tanah ini seringkali melakukan tindakan ilegal, seperti pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, dan intimidasi terhadap pemilik tanah yang sah. Aksi mafia tanah ini sangat merugikan masyarakat kecil yang seringkali menjadi korban. Mahasiswa HMI menuntut agar pemerintah bertindak tegas terhadap para pelaku mafia tanah dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban.

Tanggapan DPRD Sulawesi Utara

Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa HMI, pihak DPRD Sulawesi Utara menyatakan kesediaannya untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan berjanji akan membahasnya dalam rapat internal dewan.

"Kami menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Kami akan menampung semua aspirasi yang disampaikan dan akan membahasnya secara internal. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik atas isu-isu yang diangkat," ujar Andi Silangen.

Harapan dan Dampak Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa HMI ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perubahan dan perbaikan di berbagai bidang. Para mahasiswa berharap agar suara mereka didengar oleh para pengambil kebijakan dan tuntutan-tuntutan mereka dapat segera direalisasikan.

Selain itu, aksi demonstrasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan adanya aksi demonstrasi, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis terhadap isu-isu yang berkembang dan berani menyuarakan pendapatnya.

Analisis dan Refleksi

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa HMI di Manado merupakan sebuah cerminan dari kondisi sosial dan politik yang ada di masyarakat. Aksi ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan para wakil rakyat.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Aksi demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan tekanan kepada para pengambil kebijakan.

Namun, aksi demonstrasi juga harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Mahasiswa harus tetap menjaga ketertiban umum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Pemerintah dan para wakil rakyat juga harus membuka diri terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Dialog dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang ada.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa, diharapkan berbagai permasalahan yang ada dapat segera diatasi dan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik lagi.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa HMI di Manado ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam membangun bangsa dan negara. Mari kita bersama-sama berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan bersama demi Indonesia yang lebih baik.

💬 Tinggalkan Komentar dengan Facebook

Related Post :