Ratusan massa yang mengklaim diri sebagai bagian dari Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi ini, yang terpusat di Jalan Medan Merdeka Selatan, secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan yang dipimpinnya. Massa yang hadir, mengklaim representasi dari berbagai elemen masyarakat pertanian, termasuk petani, nelayan, pemerhati pertanian, dan buruh tani, secara lantang menyampaikan pujian dan dukungan terhadap ideologi yang mereka sebut sebagai "Prabowoisme".
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan publik, perwakilan massa menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan mengawal implementasi berbagai program unggulan yang telah dicanangkan. Program-program tersebut meliputi swasembada pangan, pengembangan food estate, pendirian sekolah rakyat, hilirisasi produk pertanian, dan penyediaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Massa aksi meyakini bahwa kebijakan dan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto berpihak pada kepentingan rakyat dan petani.
"Dengan kebijakan Bapak Prabowo, dengan program yang sudah hari ini dilakukan, kita yakin dan percaya Pak Prabowo berpihak kepada rakyat dan petani," ujar seorang perwakilan massa dengan nada penuh semangat. Pernyataan ini disambut dengan sorak sorai dan tepuk tangan meriah dari para peserta aksi.
Aksi dukungan ini berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi. Pihak kepolisian terpaksa menutup arus lalu lintas dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan Medan Merdeka Selatan demi menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung. Penutupan jalan ini menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan alternatif.
Pada hari yang sama, kelompok buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), juga merencanakan aksi demonstrasi di lokasi yang berbeda. Kelompok buruh ini membawa sejumlah tuntutan utama, antara lain penghapusan sistem pekerja alih daya (outsourcing), pengeluaran UU ketenagakerjaan dari omnibus law, reformasi pajak perburuhan, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penolakan terhadap upah murah. Aksi demonstrasi dari kelompok buruh ini menambah dinamika sosial dan politik di ibu kota.
Aksi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh massa yang mengklaim sebagai petani ini menjadi sorotan media dan masyarakat. Berbagai tanggapan muncul terkait aksi ini, mulai dari dukungan hingga kritik. Beberapa pihak menilai bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan nyata dari masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, sementara pihak lain meragukan representasi massa aksi dan mempertanyakan motif di balik aksi tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arya Fernandes, menilai bahwa aksi dukungan ini merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan dukungan kepada pemerintah atau tokoh politik yang mereka yakini. Namun, Dr. Arya juga mengingatkan pentingnya untuk memastikan bahwa aksi-aksi semacam ini dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.
"Aksi dukungan atau demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan ini juga memiliki batasan. Aksi harus dilakukan secara damai, tidak anarkis, dan tidak melanggar hak-hak orang lain," ujar Dr. Arya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, berpendapat bahwa aksi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini perlu dicermati secara mendalam. Menurutnya, penting untuk mengetahui latar belakang dan agenda dari kelompok yang mengklaim sebagai petani tersebut. Dedi Kurnia juga menyoroti potensi adanya kepentingan politik tertentu di balik aksi ini.
"Kita perlu melihat lebih jauh siapa sebenarnya kelompok yang mengklaim sebagai petani ini. Apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan petani atau ada agenda politik tertentu yang ingin mereka capai? Ini perlu diinvestigasi lebih lanjut," kata Dedi Kurnia.
Lebih lanjut, Dedi Kurnia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dengan aksi-aksi dukungan semacam ini. Menurutnya, pemerintah tetap harus fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian.
"Pemerintah tidak boleh terlena dengan aksi-aksi dukungan seperti ini. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat mewujudkan janji-janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan petani secara nyata. Aksi dukungan tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan tindakan nyata dari pemerintah," tegas Dedi Kurnia.
Aksi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh massa yang mengklaim sebagai petani ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para petani, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh petani adalah masalah harga komoditas pertanian yang seringkali fluktuatif. Pemerintah perlu mencari solusi untuk menstabilkan harga komoditas pertanian dan memberikan kepastian pendapatan bagi petani. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akses petani terhadap modal, teknologi, dan pasar.
Peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah perlu mendorong penggunaan teknologi modern dalam pertanian, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani agar mereka dapat meningkatkan hasil panen mereka.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan masalah alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian yang semakin berkurang akibat pembangunan infrastruktur dan perumahan menjadi ancaman bagi keberlangsungan sektor pertanian. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang tegas untuk melindungi lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Dengan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada pangan yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh massa yang mengklaim sebagai petani ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya sektor pertanian bagi pembangunan nasional. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan terhadap sektor pertanian harus terus ditingkatkan.
Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memajukan sektor pertanian Indonesia. Dengan kerja sama yang baik, sektor pertanian Indonesia dapat menjadi sektor yang maju, modern, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat ditingkatkan dan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.
Aksi dukungan ini, meskipun memiliki berbagai interpretasi dan potensi kepentingan, tetap menjadi bagian dari dinamika politik yang mewarnai perjalanan bangsa. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah merespons aspirasi yang disampaikan dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para petani yang merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa.