Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengambil langkah cepat dan tegas dalam merespon penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan delapan pegawai lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan ini mencerminkan komitmen kuat untuk membersihkan internal kementerian dan mempercepat reformasi layanan serta penguatan integritas.
Sebagai langkah awal, Menaker Yassierli segera memanggil seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penataan dan digitalisasi layanan perizinan yang selama ini telah berjalan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta merumuskan solusi konkret untuk menutup celah tersebut.
"Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat," tegas Menaker Yassierli pada Selasa, 26 Agustus 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi prioritas utama kementerian, yaitu menjaga kelancaran pelayanan publik dan mempercepat agenda reformasi internal.
Dalam arahannya kepada para pimpinan JPT Pratama, Menaker Yassierli menekankan pentingnya penandatanganan pakta integritas di seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen nyata dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemnaker untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Menaker juga menyoroti pentingnya implementasi pakta integritas secara konsisten dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa seluruh ASN memahami dan mematuhi isi pakta integritas tersebut.
Selain itu, Menaker Yassierli juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama secara aktif dengan KPK dalam proses pendalaman data dan fakta terkait kasus yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan penuh Kemnaker terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta wujud transparansi dan akuntabilitas kementerian dalam menjalankan roda pemerintahan.
Untuk memperkuat komitmen integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan, Menaker Yassierli mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Ditjen Binwasnaker K3.
Lebih lanjut, Menaker Yassierli menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh layanan yang ada di Kemnaker. Tim ini akan melakukan analisis mendalam terhadap proses bisnis, sistem, dan prosedur pelayanan, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, Tim Manajemen Perubahan juga akan bertugas untuk memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemnaker, guna mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Menaker Yassierli menegaskan komitmennya untuk melakukan rotasi atau pencopotan terhadap pejabat dan staf yang terindikasi bermasalah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan. Tindakan tegas ini merupakan wujud komitmen Menaker untuk memberantas praktik-praktik koruptif di lingkungan Kemnaker, serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran.
"Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan dikuatkan. Antara lain mencakup penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel," tegas Menaker Yassierli. Pernyataan ini menegaskan komitmen Kemnaker untuk terus melakukan reformasi internal secara berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
Penataan ulang layanan dan regulasi merupakan salah satu fokus utama dalam agenda reformasi struktural Kemnaker. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan proses pelayanan, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan menghilangkan potensi terjadinya praktik pungli dan pemerasan. Selain itu, penataan ulang regulasi juga bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik.
Penguatan manajemen risiko juga menjadi prioritas dalam agenda reformasi struktural Kemnaker. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya sistem manajemen risiko yang efektif, Kemnaker dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.
Percepatan digitalisasi merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Kemnaker dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Digitalisasi juga dapat mempermudah akses informasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah.
Langkah-langkah yang diambil oleh Menaker Yassierli ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan. Diharapkan, dengan adanya reformasi internal yang berkelanjutan, Kemnaker dapat menjadi lembaga yang profesional, akuntabel, dan terpercaya, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penting untuk diingat bahwa reformasi internal bukan hanya tanggung jawab pimpinan dan pegawai Kemnaker, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders, termasuk pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan agenda reformasi di sektor ketenagakerjaan dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia.
Keberhasilan reformasi di Kemnaker akan menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari korupsi dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan.