Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk secara aktif memperluas cakupan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras, di tengah dinamika perekonomian global. Seruan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri acara GPM Serentak yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, pada hari Sabtu, 30 Agustus 2025, sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa menjaga ketahanan pangan merupakan esensi dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto, menurut Mendagri, sangat menaruh perhatian pada upaya mewujudkan swasembada pangan, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
"Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Di antaranya Beliau menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan," ujar Mendagri, mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa GPM merupakan salah satu implementasi nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah, melalui Perum Bulog, memiliki stok beras sekitar 4 juta ton, dan sebanyak 1,3 juta ton di antaranya akan digelontorkan ke pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan gejolak harga.
"Oleh karena itu, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung," tegas Mendagri.
Mendagri memaparkan bahwa Bulog akan mendistribusikan minimal 7 ribu ton beras SPHP setiap harinya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk pasar tradisional, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), program pasar murah yang diinisiasi oleh Pemda, serta jaringan ritel modern. Selain itu, berbagai pihak seperti TNI, Polri, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga turut berpartisipasi dalam program ini dengan memberikan subsidi harga, sehingga beras SPHP dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
"Kemudian juga melibatkan retail modern, masuk ke retail-retail, mini-mini market, kami sudah ngecek langsung juga, betul sudah masuk di sana. Nah, inilah gerakan-gerakan untuk menstabilkan harga, terutama beras, menggunakan beras stok yang disebut SPHP, kemasan 5 kilogram, dengan harga [per kilogram] Rp12.000, yang dijual Rp60.000," jelas Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri secara khusus meminta kepada seluruh Pemda untuk memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, kecamatan merupakan garda terdepan pemerintahan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran GPM di tingkat kecamatan akan lebih efektif dalam memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat di wilayah tersebut.
"Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan, Kabulog, yang telah menginisiasi gerakan ini, untuk me-launching melalui metode kecamatan. Karena jumlah kecamatan kita adalah 7.285 se-Indonesia. Dan kemudian yang sudah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini, pada hari ini, itu totalnya sebanyak 4.663 kecamatan," ungkap Mendagri.
Mendagri menambahkan bahwa pemerintah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, akan terus berupaya memperluas jangkauan program GPM agar stok beras dari Bulog benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menyoroti bahwa berdasarkan data inflasi yang dievaluasi setiap minggu, pelaksanaan GPM secara masif telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah.
"Acara ini adalah semata-mata kita bekerja untuk rakyat, agar rakyat kita khususnya, beras tetap dapat terjangkau, tersedia, dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat," pungkas Mendagri.
Acara GPM Serentak ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Selain itu, acara ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara Mendagri dan perwakilan dari beberapa Pemda terpilih yang hadir secara daring, termasuk perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Yapen, Kabupaten Pinrang, dan Kota Yogyakarta. Diskusi ini bertujuan untuk membahas berbagai strategi dan tantangan dalam pelaksanaan GPM di daerah masing-masing, serta mencari solusi bersama untuk meningkatkan efektivitas program ini.
Analisis Mendalam Mengenai Gerakan Pangan Murah (GPM)
Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mengatasi permasalahan fluktuasi harga pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu dianalisis lebih lanjut:
-
Tujuan dan Sasaran:
- Tujuan utama GPM adalah untuk menstabilkan harga pangan, khususnya beras, dan memastikan ketersediaannya bagi masyarakat.
- Sasaran utama program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan.
- Selain itu, GPM juga bertujuan untuk mendukung petani lokal dengan membeli hasil panen mereka dengan harga yang wajar.
-
Mekanisme Pelaksanaan:
- GPM dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum Bulog, dan berbagai pihak terkait lainnya.
- Bulog berperan sebagai penyedia stok beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijual dengan harga subsidi.
- Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan GPM di wilayah masing-masing, termasuk menentukan lokasi penjualan dan memastikan distribusi yang tepat sasaran.
- Berbagai saluran distribusi digunakan untuk menjangkau masyarakat, termasuk pasar tradisional, BUMD, ritel modern, dan program pasar murah.
-
Tantangan dan Hambatan:
- Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan GPM adalah memastikan distribusi yang tepat sasaran, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
- Koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog, juga menjadi kunci keberhasilan program ini.
- Selain itu, fluktuasi harga pangan global dan faktor cuaca juga dapat mempengaruhi efektivitas GPM.
-
Dampak dan Manfaat:
- GPM diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan.
- Program ini juga dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah-daerah yang rentan terhadap gejolak harga pangan.
- Selain itu, GPM dapat memberikan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan.
-
Keberlanjutan Program:
- Keberlanjutan GPM sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak terkait.
- Peningkatan kapasitas produksi pangan dalam negeri juga menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka panjang.
- Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan juga perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas GPM:
-
Penguatan Koordinasi:
- Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan pelaksanaan GPM yang efektif dan efisien.
- Perlunya pembentukan tim koordinasi yang solid di tingkat pusat dan daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala.
-
Peningkatan Distribusi:
- Perluasan jaringan distribusi GPM hingga ke pelosok desa dan daerah terpencil untuk memastikan jangkauan yang lebih luas.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengoptimalkan sistem distribusi GPM.
-
Pengendalian Harga:
- Pengawasan yang ketat terhadap harga pangan di pasar untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.
- Pemberian sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terkait harga pangan.
-
Peningkatan Produksi:
- Pemberian dukungan kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk penyediaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan pelatihan teknis.
- Pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan usaha tani, untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
-
Edukasi Masyarakat:
- Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan dan konsumsi makanan bergizi seimbang.
- Promosi produk-produk pangan lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung petani lokal.
Dengan implementasi GPM yang efektif dan didukung oleh kebijakan yang komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.