Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan urgensi intervensi stok beras sebagai strategi krusial dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Penegasan ini disampaikan saat Mendagri membuka secara resmi Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di Plataran eks-MTQ Tugu Religi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, 26 Agustus 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk menyoroti isu strategis terkait ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyoroti bahwa beras menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian inflasi. Meskipun produksi beras nasional menunjukkan angka yang menggembirakan, mencapai sekitar 30 juta ton, dan cadangan beras di Bulog (Badan Urusan Logistik) mencapai sekitar 4 juta ton, Mendagri menekankan bahwa langkah intervensi yang terukur dan berkelanjutan tetaplah esensial. Intervensi ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat luas.
"Nah, kemudian yang kita perlu waspada betul adalah beras," tegas Mendagri Tito Karnavian, menggarisbawahi pentingnya fokus pada komoditas strategis ini. Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan stabilitas harga beras sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi secara efektif.
Data perkembangan harga beras di berbagai daerah menunjukkan bahwa stabilitas harga belum sepenuhnya tercapai. Dari total 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, tercatat 233 daerah yang sempat mengalami kenaikan harga beras. Upaya intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah berhasil menurunkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga menjadi 191. Namun, dinamika pasar kembali menunjukkan peningkatan, dengan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga kembali meningkat menjadi sekitar 193 hingga 200 daerah. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa intervensi yang lebih intensif dan terkoordinasi sangat diperlukan untuk menstabilkan harga beras secara berkelanjutan.
"Artinya apa? Persoalannya, ini kita perlu genjot lagi untuk intervensi beras," tegas Tito Karnavian. Pernyataan ini merupakan seruan untuk meningkatkan upaya intervensi beras secara signifikan, dengan tujuan menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa stabilitas harga beras memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian secara keseluruhan, sehingga diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi potensi gejolak harga.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan salah satu bentuk intervensi yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah, yaitu melalui program Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Program ini bertujuan untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Beras SPHP dikemas dalam paket kantong lima kilogram dan dijual dengan harga Rp 60 ribu, atau sekitar Rp 12 ribu per kilogram. Harga ini masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp 12.500 per kilogram, sehingga konsumen dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih ekonomis.
Program Beras SPHP merupakan salah satu upaya konkret pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau, program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.
Namun, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa program Beras SPHP tidak boleh hanya menjadi solusi jangka pendek. "Ini gerakan temporer, harus ada gerakan yang lebih berkesinambungan," jelasnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan intervensi sesaat, tetapi juga mencakup upaya peningkatan produksi, distribusi, dan pengelolaan stok beras yang lebih efisien.
Mendagri mendorong agar beras SPHP didistribusikan secara lebih luas ke pasar-pasar rakyat. Menurutnya, pasar perlu dibanjiri dengan beras SPHP agar harga beras tetap stabil dan tidak kalah bersaing dengan beras lainnya yang cenderung mengalami kenaikan harga. Dengan memastikan ketersediaan beras SPHP di pasar-pasar rakyat, pemerintah berharap dapat menekan praktik spekulasi dan menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, untuk memastikan kelancaran distribusi beras SPHP dan mencegah terjadinya penyelewengan atau praktik curang yang dapat merugikan masyarakat.
Menutup sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Gerakan Pangan Murah di Kendari. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjaga stabilitas pangan di seluruh Sulawesi Tenggara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan akses pangan terjangkau kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.
"Saya doakan dengan acara ini, insyaallah pangan bisa terkendali di seluruh, seluruh Sulawesi Tenggara, seluruh kabupaten [dan] kota yang ada," tandasnya. Doa dan harapan Mendagri Tito Karnavian mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Gerakan Pangan Murah di Kendari merupakan contoh konkret dari upaya pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Selain itu, Gerakan Pangan Murah juga menjadi ajang untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dalam konteks yang lebih luas, penekanan Mendagri Tito Karnavian terhadap intervensi stok beras merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi secara komprehensif. Inflasi merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan pasokan, permintaan, nilai tukar, dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan berbagai sektor dan instansi pemerintah.
Selain intervensi stok beras, pemerintah juga melakukan berbagai upaya lain untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan harga energi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Keberhasilan pengendalian inflasi akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan, termasuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga, mengonsumsi pangan secara bijak, dan mendukung upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, serta mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.