Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan bahwa pemerintah, melalui pihaknya dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan aliansi mahasiswa. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan antara pejabat pemerintah dan perwakilan mahasiswa di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) malam. Pertemuan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka yang dikenal dengan istilah "17+8" kepada pemerintah.
"Oh iya itu pasti juga disampaikan. Banyak hal sekali, tadi banyak sekali tuntutan yang kita semua catat sama Mensesneg bersama kami juga hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan di berbagai sektor," ujar Brian kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, usai pertemuan tersebut.
Menteri Brian menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyempatkan diri untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Ia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara pemerintah dan mahasiswa, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi sebagai sebuah proses yang berkesinambungan.
"Tentu kita berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan kita juga ingin diskusi ini bisa berlangsung terus secara berkelanjutan tidak hanya ketika kondisi seperti ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa aspirasi yang telah diterima tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor. Ia juga menambahkan bahwa aspirasi tersebut tidak hanya akan disampaikan kepada Presiden, tetapi juga akan diteruskan kepada kementerian-kementerian terkait yang memiliki peran dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di bidang masing-masing.
"Oh iya iya. Tentu akan disampaikan Sesneg tentu dilanjutkan tidak hanya ke bapak presiden tapi ke kementerian-kementerian mana yang perlu kita perbaiki mana yang perlu kita tingkatkan," tegasnya.
Pertemuan antara pemerintah dan perwakilan mahasiswa ini merupakan respons terhadap berbagai isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Tuntutan "17+8" yang disampaikan oleh mahasiswa mencerminkan berbagai aspirasi dan harapan mereka terhadap pemerintah, mulai dari isu-isu terkait pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik.
Pemerintah menyadari pentingnya mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan solusi-solusi yang terbaik untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
Rincian Tuntutan 17+8
Meskipun isi detail dari tuntutan "17+8" tidak disebutkan secara eksplisit dalam pernyataan Menteri Brian, dapat diasumsikan bahwa tuntutan tersebut mencakup berbagai isu krusial yang menjadi perhatian mahasiswa. Berdasarkan konteks dan perkembangan isu-isu terkini, berikut adalah beberapa kemungkinan poin yang termasuk dalam tuntutan tersebut:
17 Tuntutan Utama:
-
Peningkatan Kualitas Pendidikan: Menuntut peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, kurikulum yang relevan, dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
-
Keterjangkauan Biaya Pendidikan: Meminta pemerintah untuk memastikan bahwa biaya pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan beasiswa, subsidi, atau program-program bantuan keuangan lainnya.
-
Peningkatan Lapangan Kerja: Menuntut pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi di sektor-sektor strategis, pengembangan industri kreatif, dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
-
Pemberantasan Korupsi: Meminta pemerintah untuk lebih serius dalam memberantas korupsi di semua tingkatan. Korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab utama permasalahan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial.
-
Penegakan Hukum yang Adil: Menuntut penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan diskriminasi, dan penegakan supremasi hukum.
-
Kedaulatan Pangan: Meminta pemerintah untuk meningkatkan kedaulatan pangan dengan mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan dan melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan.
-
Kemandirian Energi: Menuntut pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan.
-
Perlindungan Lingkungan Hidup: Meminta pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas industri dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Menuntut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang profesional, dan obat-obatan yang terjangkau.
-
Peningkatan Infrastruktur: Meminta pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi.
-
Pengembangan Ekonomi Kreatif: Menuntut pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
-
Peningkatan Kualitas Demokrasi: Meminta pemerintah untuk menjaga kualitas demokrasi dengan menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat.
-
Peningkatan Toleransi: Menuntut peningkatan toleransi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat yang berbeda.
-
Pemberdayaan Perempuan: Meminta pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di semua bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial.
-
Perlindungan Anak: Menuntut perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
-
Peningkatan Kualitas Birokrasi: Meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
-
Peningkatan Kualitas Kepemimpinan: Menuntut peningkatan kualitas kepemimpinan di semua tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional.
8 Tuntutan Tambahan:
-
Transparansi Anggaran: Meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran negara.
-
Partisipasi Publik: Menuntut pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
-
Evaluasi Kebijakan: Meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk mengetahui efektivitasnya.
-
Penanganan Konflik Sosial: Menuntut pemerintah untuk lebih efektif dalam menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
-
Perlindungan Pekerja Migran: Meminta pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri.
-
Peningkatan Diplomasi: Menuntut peningkatan kualitas diplomasi Indonesia di forum internasional.
-
Pengembangan Riset dan Inovasi: Meminta pemerintah untuk meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
-
Peningkatan Kesadaran Hukum: Menuntut peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Implikasi dan Harapan
Penerimaan tuntutan "17+8" oleh pemerintah merupakan langkah positif dalam merespons aspirasi mahasiswa dan masyarakat secara umum. Namun, penerimaan ini hanyalah langkah awal. Implementasi dari tuntutan-tuntutan tersebut akan menjadi kunci untuk mewujudkan perubahan yang signifikan.
Mahasiswa dan masyarakat diharapkan dapat terus mengawal dan mengawasi proses implementasi tuntutan "17+8" agar pemerintah benar-benar serius dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar tercipta pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi di berbagai sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Keberhasilan implementasi tuntutan "17+8" akan menjadiLegacy penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan.
Ke depan, diharapkan pemerintah tidak hanya menerima tuntutan dari mahasiswa, tetapi juga secara proaktif mencari masukan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Pertemuan antara Menteri Brian dan perwakilan mahasiswa di Istana Negara pada tanggal 4 September 2025, menjadi simbol harapan baru bagi perbaikan bangsa. Semoga pertemuan ini bukan hanya sekadar seremonial belaka, tetapi menjadi awal dari perubahan nyata yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Masyarakat menantikan tindakan nyata dari pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat jika pemerintah mampu membuktikan komitmennya dalam mewujudkan aspirasi rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Indonesia bergantung pada kerja sama dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Indonesia akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan meraih cita-cita luhurnya.