Meta Platforms dan TikTok berhasil memenangkan tantangan hukum terhadap cara regulator Uni Eropa (UE) menghitung biaya pengawasan yang dikenakan kepada mereka berdasarkan aturan teknologi penting. Meskipun demikian, mereka tidak akan menerima pengembalian dana apa pun sementara para pejabat merumuskan kembali pungutan tersebut.
Meta dan TikTok milik ByteDance menggugat Komisi Eropa setelah mereka dikenakan biaya pengawasan sebesar 0,05% dari pendapatan bersih tahunan mereka di seluruh dunia. Biaya ini dimaksudkan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh eksekutif UE dalam memantau kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang Layanan Digital (DSA).
Besaran biaya tahunan tersebut terkait dengan jumlah rata-rata pengguna aktif bulanan untuk setiap perusahaan dan apakah masing-masing perusahaan membukukan laba atau rugi pada tahun keuangan sebelumnya. Kedua perusahaan tersebut berpendapat bahwa metodologi yang digunakan cacat, sehingga menghasilkan biaya yang tidak proporsional.
Pengadilan Umum yang berbasis di Luksemburg memihak Meta dan TikTok, memberikan waktu 12 bulan kepada regulator Uni Eropa untuk memperbaiki metodologi mereka dengan menggunakan tindakan hukum yang berbeda.
"Metodologi itu… seharusnya tidak diadopsi dalam konteks keputusan pelaksanaan tetapi dalam tindakan delegasi, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam DSA," kata hakim.
Mereka mengatakan bahwa regulator tidak perlu mengembalikan biaya tahun 2023 yang telah dibayarkan oleh perusahaan untuk saat ini, sementara mereka menyusun dasar hukum baru untuk metodologi yang digunakan untuk menentukan besaran biaya.
Komisi Eropa menyatakan bahwa pengadilan telah mengkonfirmasi bahwa metodologi biayanya sudah tepat dan tidak melihat masalah dengan prinsip biaya maupun jumlahnya.
"Putusan pengadilan hanya memerlukan koreksi formal pada prosedur. Kami sekarang memiliki waktu 12 bulan untuk mengadopsi tindakan delegasi untuk memformalkan perhitungan biaya dan mengadopsi keputusan pelaksanaan baru," kata seorang juru bicara Komisi Eropa.
DSA, yang mulai berlaku pada November 2022, mengharuskan platform online yang sangat besar untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi konten ilegal dan berbahaya di situs mereka atau menghadapi risiko denda hingga 6% dari omset global tahunan mereka.
Perusahaan lain yang diharuskan membayar biaya pengawasan termasuk Amazon, Apple, Booking.com, Google, Microsoft, platform media sosial X milik Elon Musk, Snapchat, dan Pinterest.
Kasus-kasus tersebut adalah T-55/24 – Meta Platforms Ireland v Komisi dan T-58/24 – TikTok Technology v Komisi.
Implikasi Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Umum merupakan kemenangan bagi Meta dan TikTok, yang berpendapat bahwa metodologi yang digunakan oleh regulator UE untuk menghitung biaya pengawasan tidak adil dan tidak proporsional. Putusan tersebut memaksa regulator UE untuk merumuskan kembali metodologi mereka, yang dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah untuk perusahaan-perusahaan ini di masa depan.
Namun, putusan tersebut juga merupakan kemunduran bagi regulator UE, yang telah menghabiskan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi biaya pengawasan. Regulator UE sekarang harus menghabiskan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengembangkan metodologi baru yang sesuai dengan hukum.
Dampak pada Perusahaan Teknologi Lainnya
Putusan Pengadilan Umum juga dapat berdampak pada perusahaan teknologi lain yang diharuskan membayar biaya pengawasan berdasarkan DSA. Jika regulator UE merumuskan kembali metodologi mereka, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan dikenakan biaya yang lebih rendah di masa depan.
Namun, putusan tersebut juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan ini, karena mereka tidak tahu berapa biaya yang harus mereka bayar di masa depan. Hal ini dapat mempersulit perusahaan-perusahaan ini untuk merencanakan dan menganggarkan biaya kepatuhan mereka terhadap DSA.
Masa Depan DSA
Putusan Pengadilan Umum merupakan perkembangan penting dalam implementasi DSA. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan teknologi bersedia menantang tindakan yang diambil oleh regulator UE berdasarkan DSA. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan UE bersedia untuk memeriksa tindakan yang diambil oleh regulator UE dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum.
Masa depan DSA masih belum pasti. Namun, putusan Pengadilan Umum menunjukkan bahwa implementasi DSA akan menjadi proses yang kompleks dan kontroversial. Perusahaan teknologi kemungkinan akan terus menantang tindakan yang diambil oleh regulator UE berdasarkan DSA, dan pengadilan UE kemungkinan akan memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan ini.
Analisis Mendalam Terhadap Argumen Meta dan TikTok
Meta dan TikTok berpendapat bahwa metodologi yang digunakan oleh regulator UE untuk menghitung biaya pengawasan cacat karena dua alasan utama:
- Metodologi tersebut tidak memperhitungkan perbedaan ukuran dan kompleksitas platform online yang berbeda. Sebagai contoh, Meta dan TikTok berpendapat bahwa mereka harus membayar biaya yang lebih rendah daripada perusahaan yang mengoperasikan platform online yang lebih kecil dan kurang kompleks.
- Metodologi tersebut tidak memperhitungkan profitabilitas perusahaan yang berbeda. Sebagai contoh, Meta dan TikTok berpendapat bahwa mereka harus membayar biaya yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih menguntungkan.
Pengadilan Umum setuju dengan Meta dan TikTok bahwa metodologi yang digunakan oleh regulator UE cacat. Pengadilan memutuskan bahwa metodologi tersebut seharusnya diadopsi dalam tindakan delegasi, bukan dalam keputusan pelaksanaan. Pengadilan juga memutuskan bahwa regulator UE perlu mempertimbangkan perbedaan ukuran, kompleksitas, dan profitabilitas platform online yang berbeda ketika menghitung biaya pengawasan.
Tanggapan Komisi Eropa
Komisi Eropa telah menyatakan bahwa pihaknya kecewa dengan putusan Pengadilan Umum. Komisi tersebut telah menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau putusan tersebut dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Komisi tersebut juga telah menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menerapkan DSA dan untuk memastikan bahwa platform online yang sangat besar bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Kesimpulan
Putusan Pengadilan Umum merupakan perkembangan penting dalam implementasi DSA. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan teknologi bersedia menantang tindakan yang diambil oleh regulator UE berdasarkan DSA. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengadilan UE bersedia untuk memeriksa tindakan yang diambil oleh regulator UE dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum. Masa depan DSA masih belum pasti. Namun, putusan Pengadilan Umum menunjukkan bahwa implementasi DSA akan menjadi proses yang kompleks dan kontroversial.
Putusan ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam penyusunan peraturan teknologi yang berdampak luas. Regulator perlu memastikan bahwa metodologi yang mereka gunakan adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan tantangan hukum dan penundaan dalam implementasi peraturan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa perusahaan teknologi bersedia untuk membela diri terhadap peraturan yang mereka yakini tidak adil atau tidak proporsional. Hal ini dapat menyebabkan perdebatan dan negosiasi yang lebih panjang antara regulator dan perusahaan teknologi di masa depan.
Lebih lanjut, putusan ini menggarisbawahi kompleksitas regulasi platform digital global. DSA berupaya untuk mengatur platform yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dan memiliki model bisnis yang beragam. Tugas regulator untuk mengembangkan peraturan yang efektif dan adil untuk semua platform ini sangat menantang. Putusan ini menunjukkan bahwa regulator perlu mempertimbangkan dengan cermat perbedaan antara platform yang berbeda dan untuk menyesuaikan peraturan mereka agar sesuai.
Pada akhirnya, putusan Pengadilan Umum dalam kasus Meta dan TikTok adalah pengingat bahwa regulasi teknologi adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Regulator perlu terus memantau dan menyesuaikan peraturan mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Perusahaan teknologi perlu terlibat secara konstruktif dengan regulator untuk memastikan bahwa peraturan tersebut adil dan proporsional. Dan pengadilan UE akan terus memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan antara regulator dan perusahaan teknologi.