Keputusan TikTok untuk menangguhkan fitur Live di Indonesia, di tengah situasi politik yang memanas dan maraknya demonstrasi, telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan. Meskipun TikTok berdalih bahwa langkah ini diambil demi menjaga keamanan dan kenyamanan platform, seorang pakar justru menyoroti akar masalah yang lebih dalam dan kompleks. Menurut Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, penangguhan fitur Live hanyalah solusi sementara yang tidak akan efektif membendung arus informasi dan aspirasi masyarakat. Ia berpendapat bahwa akar permasalahan sebenarnya terletak pada kualitas hubungan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan rakyat Indonesia.
Heru Sutadi menjelaskan bahwa dalam era digital yang serba terhubung ini, informasi akan selalu menemukan jalannya, terlepas dari platform mana yang dibatasi atau dimatikan. Masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan terkini akan dengan mudah beralih ke platform media sosial lain, seperti YouTube, atau bahkan mendapatkan informasi melalui grup-grup WhatsApp yang semakin menjamur. Dengan demikian, mematikan fitur Live di TikTok tidak akan serta merta menghentikan penyebaran informasi terkait demonstrasi atau isu-isu politik lainnya.
"Informasi akan menemukan jalannya sendiri. Akar persoalan bukan medianya, tapi hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan DPR dengan rakyat," tegas Heru Sutadi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan DPR menjadi pemicu utama munculnya demonstrasi dan penyebaran informasi terkait hal tersebut. Jika hubungan antara pemerintah dan rakyat terjalin dengan baik, didasari oleh kepercayaan dan komunikasi yang efektif, maka potensi munculnya demonstrasi dan penyebaran informasi negatif dapat diminimalisir.
Heru Sutadi juga menyoroti fakta bahwa TikTok bukanlah satu-satunya platform yang memiliki fitur Live. Namun, mengapa hanya TikTok yang mengambil langkah drastis dengan menangguhkan fitur tersebut? Ia menduga bahwa faktor audiens menjadi salah satu pertimbangan utama. TikTok dikenal sebagai platform yang sangat populer di kalangan generasi Z dan milenial, yang notabene lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Meskipun demikian, Heru Sutadi kembali menegaskan bahwa langkah penangguhan fitur Live tetaplah percuma, karena generasi Z dan milenial juga aktif menggunakan platform media sosial lainnya, seperti YouTube, yang juga menjadi sumber informasi utama mereka.
"Mungkin karena TikTok penggunanya adalah Gen Z dan milenial, dibanding YouTube dan Facebook. Tapi mereka ini nggak cuma lihat TikTok, mereka lihat YouTube juga. Sekarang YouTube naik juga penontonnya kan (karena demo-red)," jelas Heru Sutadi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengendalikan informasi hanya melalui pembatasan platform tertentu tidak akan efektif, karena masyarakat akan selalu mencari alternatif lain untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Di sisi lain, Heru Sutadi juga menyayangkan dampak negatif dari penangguhan fitur Live terhadap para kreator konten dan pelaku usaha yang memanfaatkan platform tersebut untuk mencari nafkah. Ia mengakui bahwa banyak orang yang telah berhasil membangun komunitas dan menghasilkan pendapatan melalui TikTok Live. Namun, dengan adanya penangguhan ini, mereka terpaksa harus mencari alternatif lain untuk tetap bisa berkarya dan mencari rezeki.
"Cukup disesalkan banyak yang memburu rezeki lewat fitur itu, tapi situasi lagi begini juga. Mungkin mereka bisa mencari alternatif lain," pungkas Heru Sutadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh TikTok, meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan platform, juga memiliki konsekuensi ekonomi bagi sebagian penggunanya.
Sebelumnya, TikTok secara resmi mengumumkan penangguhan fitur Live di Indonesia sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa. Mereka menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang digital yang aman dan beradab. Selain menangguhkan fitur Live, TikTok juga menegaskan komitmennya untuk terus menghapus konten-konten yang melanggar aturan dan memantau situasi yang ada.
"Sehubungan dengan meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab," kata Jubir TikTok. "Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok Live selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada," lanjutnya.
Keputusan TikTok ini mendapat apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, menyatakan bahwa inisiatif TikTok tersebut merupakan langkah yang positif dan patut didukung. "Inisiatif TikTok, voluntary. Kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh TikTok," kata Alexander Sabar.
Meskipun demikian, apresiasi dari Kominfo tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang mendasari keputusan TikTok untuk menangguhkan fitur Live. Seperti yang telah diungkapkan oleh Heru Sutadi, akar masalah sebenarnya terletak pada hubungan antara pemerintah, DPR, dan rakyat. Jika hubungan ini tidak diperbaiki, maka potensi munculnya demonstrasi dan penyebaran informasi negatif akan tetap ada, dan platform media sosial akan terus menjadi arena bagi penyampaian aspirasi dan kritik masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki hubungan dengan rakyat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, mendengarkan aspirasi masyarakat dengan lebih seksama, serta merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan memperbaiki hubungan antara pemerintah, DPR, dan rakyat, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, sehingga potensi munculnya demonstrasi dan penyebaran informasi negatif dapat diminimalisir. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan stabilitas politik dan sosial yang kondusif bagi pembangunan nasional.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penangguhan fitur Live di TikTok hanyalah solusi sementara yang tidak akan efektif menyelesaikan permasalahan yang mendasarinya. Akar masalah sebenarnya terletak pada kualitas hubungan antara pemerintah, DPR, dan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki hubungan ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat dan stabilitas politik dan sosial dapat terjaga. Platform media sosial, termasuk TikTok, hanyalah sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik mereka. Jika aspirasi dan kritik tersebut didengarkan dan ditanggapi dengan baik, maka platform media sosial dapat menjadi alat yang positif untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan rakyat.