Anggota DPR RI sekaligus artis Nafa Urbach menuai kecaman publik setelah membela kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Pernyataan tersebut, yang seharusnya diharapkan mendapat dukungan, justru memicu gelombang kemarahan dari warganet yang merasa tidak dihargai dan diabaikan.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Nafa Urbach mencoba menjelaskan alasan di balik kebijakan tunjangan tersebut. Ia berdalih bahwa sebagian besar anggota DPR berasal dari daerah luar Jakarta, sehingga mereka membutuhkan tunjangan untuk menyewa tempat tinggal yang dekat dengan kompleks parlemen di Senayan. Dengan tinggal dekat, diharapkan mobilitas mereka menuju dan dari kantor akan lebih mudah dan efisien.
"Dewan itu tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu, banyak yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR," ujar Nafa dalam video tersebut. Penjelasan ini seolah ingin menekankan bahwa tunjangan tersebut merupakan solusi logis untuk mengatasi kendala tempat tinggal yang dihadapi oleh para anggota dewan.
Namun, Nafa tidak berhenti di situ. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem ini juga menyinggung masalah kemacetan parah yang kerap ia alami saat berangkat dari kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, menuju Senayan. Ia menggambarkan betapa melelahkannya perjalanan tersebut, seolah ingin menunjukkan bahwa tunjangan perumahan juga akan meringankan beban transportasi para anggota dewan. "Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa," imbuhnya.
Pernyataan Nafa Urbach ini, alih-alih mendapat pemakluman, justru menjadi bumerang baginya. Warganet merasa bahwa argumen yang ia sampaikan sangat tidak sensitif terhadap realitas kehidupan masyarakat biasa yang setiap hari berjuang menghadapi tantangan serupa, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih sulit, tanpa mendapatkan fasilitas tunjangan sebesar itu. Mereka menilai bahwa Nafa, sebagai wakil rakyat, seharusnya lebih memahami dan merasakan kesulitan yang dialami oleh masyarakat luas.
Berbagai komentar pedas dan kritikan tajam pun membanjiri media sosial, khususnya di kolom komentar unggahan Nafa Urbach. Banyak warganet yang merasa geram dan tidak habis pikir dengan logika berpikir seorang anggota DPR yang terkesan mengeluhkan kemacetan dan kesulitan transportasi, sementara jutaan rakyat Indonesia setiap hari harus berjuang lebih keras untuk mencari nafkah.
Seorang warganet dengan akun @yudachuu menulis, "Nafa urbach kok ignorant banget sih kamu, gatau ya ada yg kerja pp dari bogor ke bekasi. Atau dari purwakarta ke bekasi. NAPAK MAKANYA 💢,". Komentar ini secara jelas menunjukkan kekecewaan dan kemarahan terhadap Nafa yang dianggap tidak memahami realitas kehidupan para pekerja yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari tanpa fasilitas apapun.
Komentar senada juga dilontarkan oleh akun @caokyoot yang menulis, "Shame on you nafa urbach! Lu gatau gimana kita harus berangkat 3 jam sebelum jam kerja biar bisa on time dan ga kena macet????? Emg kita ribut minta rumah sm bos kita??? Yg milih dia siapa pantek?????? Tolol,". Komentar ini bahkan menggunakan bahasa yang lebih kasar untuk mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan yang mendalam terhadap Nafa Urbach.
Tidak hanya itu, ada juga warganet yang menyarankan Nafa untuk mencoba menggunakan transportasi umum seperti KRL atau Transjakarta agar bisa merasakan langsung bagaimana perjuangan masyarakat biasa dalam menghadapi kemacetan dan kesulitan transportasi. Akun @haechantique_ menulis, "nafa urbach kata gue lo coba sesekali dah naik krl atau tije pas rush hour, biar napak tanah tuh moncong lo kalo ngomong,".
Kritik juga datang dari warganet yang menceritakan pengalaman pribadinya dalam menghadapi kesulitan mencari pekerjaan dan berjuang untuk bertahan hidup. Akun @petalice_id menulis, "Aku resign (now fulltime florist) dari kerjaan selain jobdescnya ampun ampunan, jarak tempat kerja jauh dan lembur sampai jam set 12 malam. Dan kita ga ngeluh tuh nuntut 50jt. Cetek amat mental pejabat perkara macet doang,". Komentar ini menggambarkan betapa banyak orang yang harus bekerja keras dan menghadapi berbagai kesulitan tanpa mengeluh atau menuntut fasilitas mewah.
Bahkan, ada warganet yang menyayangkan sikap Nafa Urbach yang dinilai tidak menghargai upaya pemerintah dalam menyediakan sarana transportasi massal yang nyaman dan terjangkau. Akun @syueb2011 menulis, "@nafaurbach15 anda sebagai anggota @DPR_RI tidak menghargai @KAI121 @CommuterLine yang telah susah payah menyediakan sarana transportasi masal dan nyaman. Akan lebih mulia bila anda bisa ikut merasakan seperti para-para komuter daerah Tangerang menuju Jakarta. Tersedia KRL dari jam 04 pagi sampai jam 01 malam. Belum lagi @PT_Transjakarta @TransJakarta,".
Komentar lain yang juga menarik perhatian datang dari akun @moonbae18 yang menceritakan pengalamannya sendiri dalam menghadapi kemacetan dan kesulitan transportasi setiap hari. "Yaelaaah nafa, gw jg ngantor dr bintaro, pondok jaya dianter suami ke scbd naik motor pulang pergi santai bae, ujan yaa keujanan, panas yaa keringetan, pulang naek mrt ke lebak bulus nyambung dijemput suami motoran ke bintaro, buset dah," tulisnya.
Reaksi keras dari warganet ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja dan sensitivitas para wakil rakyat. Mereka berharap agar para anggota DPR lebih memahami dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Kenaikan tunjangan perumahan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak pantas, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik, khususnya anggota DPR, untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Mereka harus lebih sensitif terhadap realitas kehidupan masyarakat dan menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat memicu kemarahan dan kekecewaan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara juga menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.
Polemik tunjangan DPR ini juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja para wakil rakyat dan menyuarakan aspirasi mereka. Media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada para pejabat publik, serta untuk mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan para anggota DPR dapat lebih bertanggung jawab dan berpihak kepada kepentingan rakyat.