Puluhan karyawan Microsoft menggelar aksi demonstrasi di kantor pusat perusahaan raksasa teknologi tersebut yang terletak di Redmond, Washington, Amerika Serikat, sebagai bentuk protes terhadap kerja sama yang dijalin antara Microsoft dan pemerintah Israel. Aksi demonstrasi ini berfokus pada penggunaan perangkat lunak Microsoft, khususnya platform Azure, oleh militer Israel yang kemudian diduga digunakan dalam operasi militer di wilayah Gaza. Para demonstran juga menyoroti penggunaan teknologi Microsoft untuk memantau pergerakan warga Palestina di Gaza, yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan keterlibatan langsung dalam konflik tersebut.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan di kampus timur kantor pusat Microsoft, di mana para demonstran menduduki area tersebut dan mendeklarasikannya sebagai "Free Zone" atau zona bebas. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan pesan-pesan protes, seperti "Join The Worker Intifada – No Labor for Genocide" (Bergabunglah dengan Intifada Pekerja – Tidak Ada Tenaga Kerja untuk Genosida) dan "Martyred Palestinian Children’s Plaza" (Plaza Anak-Anak Palestina yang Mati Syahid). Spanduk-spanduk ini secara jelas menunjukkan fokus utama protes mereka, yaitu dugaan keterlibatan Microsoft dalam tindakan yang mereka anggap sebagai genosida terhadap warga Palestina.
Aksi demonstrasi ini dilakukan sekitar seminggu setelah Microsoft mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan investigasi independen terhadap penggunaan perangkat lunak Azure di Israel. Investigasi ini merupakan respons terhadap meningkatnya tekanan dari karyawan, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil yang menuntut Microsoft untuk bertanggung jawab atas bagaimana teknologinya digunakan dan dampaknya terhadap konflik Israel-Palestina.
Peserta demonstrasi tidak hanya terdiri dari karyawan Microsoft yang masih aktif, tetapi juga mantan karyawan yang merasa terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Kehadiran mantan karyawan menunjukkan bahwa isu ini memiliki resonansi yang kuat di dalam komunitas Microsoft dan bahwa ada kekhawatiran yang mendalam tentang implikasi etis dari kerja sama perusahaan dengan pemerintah Israel.
Kelompok yang mengorganisir demonstrasi ini menamai diri mereka sebagai "No Azure for Genocide" (Tidak Ada Azure untuk Genosida). Nama ini secara eksplisit menargetkan platform Azure Microsoft dan menuduh bahwa platform tersebut digunakan untuk mendukung tindakan yang dianggap sebagai genosida. Kelompok ini menuntut Microsoft untuk melepaskan diri dari Israel dan menghentikan semua kerja sama yang dapat digunakan untuk melanggar hak asasi manusia atau memperburuk konflik.
Salah seorang anggota kelompok "No Azure for Genocide", Joe Lopez, sebelumnya juga melakukan aksi protes saat CEO Microsoft Satya Nadella tengah berpidato di acara developer tahunan Microsoft pada awal tahun 2025. Dalam aksi tersebut, Lopez secara langsung menantang Nadella dengan berteriak, "Satya, coba anda tunjukkan bagaimana Microsoft membunuh warga Palestina." Aksi ini menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian yang signifikan di dalam Microsoft dan bahwa beberapa karyawan bersedia mengambil risiko pribadi untuk menyuarakan keprihatinan mereka.
Salah seorang pendemo yang bernama Hossam Nasr mengaku bahwa mereka mengeskalasi aksi mereka karena sampai saat ini tidak ada tanggapan yang mencukupi dari Microsoft. Nasr merasa perlu untuk melakukan aksi demo ini setelah Israel Defense Forces (IDF) melakukan serangan mematikan yang membunuh jurnalis Al Jazeera bernama Anas al-Sharif.
Nasr, yang bekerja di Microsoft selama tiga tahun namun kemudian dipecat karena melakukan demo serupa pada tahun 2024 lalu, mengatakan, "Saya menonton laporannya di Gaza tanpa kenal lelah, melewati kelaparan, pengeboman, dan aksi pembunuhan. Ia memang diincar." Pernyataan Nasr menyoroti dampak pribadi dari konflik Israel-Palestina terhadap karyawan Microsoft dan bagaimana hal itu memotivasi mereka untuk mengambil tindakan.
Aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas yang menuntut perusahaan teknologi untuk bertanggung jawab atas bagaimana teknologi mereka digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Google, dan Amazon telah menghadapi tekanan yang meningkat dari karyawan, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil untuk menghentikan kerja sama dengan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia atau terlibat dalam konflik bersenjata.
Para kritikus berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa teknologi mereka tidak digunakan untuk tujuan yang berbahaya atau merugikan. Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan ini harus melakukan uji tuntas yang ketat untuk memastikan bahwa pelanggan mereka mematuhi hukum dan standar etika, dan bahwa mereka harus bersedia untuk menghentikan kerja sama dengan pelanggan yang melanggar prinsip-prinsip ini.
Di sisi lain, para pendukung kerja sama perusahaan teknologi dengan pemerintah berpendapat bahwa kerja sama ini penting untuk keamanan nasional dan bahwa perusahaan-perusahaan teknologi memiliki kewajiban untuk mendukung pemerintah dalam melindungi warga negara mereka. Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi tidak boleh dipaksa untuk memilih antara keuntungan dan prinsip, dan bahwa mereka harus diizinkan untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Aksi demonstrasi di kantor pusat Microsoft ini menyoroti dilema yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan teknologi dalam menavigasi isu-isu politik dan etika yang kompleks. Perusahaan-perusahaan ini harus menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Mereka juga harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan mereka dan memastikan bahwa mereka bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan etis.
Aksi protes ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran karyawan dalam perusahaan teknologi. Apakah karyawan memiliki hak untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang kebijakan perusahaan? Sejauh mana perusahaan harus mempertimbangkan pandangan karyawan dalam pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang mudah, dan perusahaan-perusahaan teknologi harus terus bergulat dengan isu-isu ini seiring dengan perubahan lanskap politik dan sosial.
Dampak dari aksi demonstrasi ini terhadap kebijakan Microsoft masih belum jelas. Namun, aksi ini telah berhasil meningkatkan kesadaran tentang isu ini dan menekan Microsoft untuk mengambil tindakan. Microsoft akan menghadapi tekanan yang meningkat dari karyawan, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil untuk menghentikan kerja sama dengan pemerintah Israel dan untuk memastikan bahwa teknologinya tidak digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.
Pada akhirnya, keputusan tentang bagaimana Microsoft akan menanggapi aksi demonstrasi ini akan memiliki implikasi yang luas bagi perusahaan dan bagi industri teknologi secara keseluruhan. Keputusan ini akan menunjukkan apakah perusahaan-perusahaan teknologi bersedia untuk bertanggung jawab atas bagaimana teknologi mereka digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat, atau apakah mereka akan terus memprioritaskan keuntungan di atas prinsip. Aksi demonstrasi ini merupakan pengingat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi memiliki kekuatan yang besar dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Masa depan akan menunjukkan bagaimana Microsoft akan menanggapi tantangan ini dan bagaimana hal itu akan membentuk industri teknologi di masa depan.