Kathmandu, Nepal – Di tengah gejolak politik dan sosial yang melanda Nepal, Sushila Karki, seorang mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, telah dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Pelantikannya pada Minggu, 14 September 2025, menjadi babak baru bagi negara yang terletak di pegunungan Himalaya ini. Karki berjanji untuk memenuhi tuntutan utama para demonstran yang didominasi oleh Generasi Z (Gen Z): memberantas korupsi yang telah lama mengakar dalam sistem pemerintahan.
Kenaikan Karki ke tampuk kekuasaan terjadi setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang diinisiasi dan digerakkan oleh Gen Z, yang berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Aksi protes ini dipicu oleh kemarahan mendalam terhadap korupsi yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, dan kurangnya akuntabilitas dari para pemimpin politik. Demonstrasi ini merupakan yang terburuk yang pernah terjadi di Nepal sejak dihapuskannya sistem monarki pada tahun 2008, dengan korban jiwa mencapai 72 orang dan ratusan lainnya luka-luka.
Sebagai Perdana Menteri sementara, Karki memiliki tugas berat untuk memulihkan stabilitas negara dan memenuhi tuntutan para demonstran dalam waktu enam bulan, sebelum pemilihan umum digelar. Pemilu tersebut dijadwalkan pada 5 Maret 2026, dan diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang definitif dan representatif bagi seluruh rakyat Nepal.
"Kami harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z," kata Karki dalam pernyataan publik pertamanya setelah menjabat, seperti dikutip dari AFP. "Apa yang kelompok ini mau adalah mengakhiri korupsi, good governance, dan kesetaraan ekonomi."
Pernyataan Karki mencerminkan kesadaran akan kekuatan dan pengaruh Gen Z dalam membentuk masa depan politik Nepal. Generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an ini dikenal sebagai generasi digital yang melek teknologi, berani menyuarakan pendapat, dan memiliki idealisme tinggi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.
Korupsi: Akar Masalah Nepal
Korupsi telah menjadi masalah kronis di Nepal selama bertahun-tahun, menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Nepal berada di peringkat 107 dari 180 negara yang disurvei. Peringkat ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Nepal masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Korupsi di Nepal terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap dan pemerasan hingga nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik-praktik korupsi ini meresap ke dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan peradilan. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak efisien, investasi asing terhambat, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Salah satu dampak paling merugikan dari korupsi adalah tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan kaum muda. Menurut berbagai laporan, seperlima dari kelompok usia 15 hingga 24 tahun di Nepal tidak memiliki pekerjaan. Korupsi menghalangi penciptaan lapangan kerja baru dan menghambat akses kaum muda ke peluang ekonomi.
Selain itu, korupsi juga memperlebar jurang antara kaya dan miskin di Nepal. Sebagian kecil elit politik dan bisnis menikmati kekayaan yang berlimpah, sementara sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa GDP per kapita Nepal hanya USD 1,447, menjadikannya salah satu negara termiskin di Asia.
Kesenjangan ekonomi yang mencolok ini telah memicu kemarahan dan frustrasi di kalangan Gen Z, yang merasa bahwa sistem yang ada tidak adil dan tidak memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berhasil. Mereka menuntut perubahan radikal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Peran Gen Z dalam Perubahan Politik Nepal
Aksi protes yang dipimpin oleh Gen Z di Nepal merupakan contoh nyata bagaimana generasi muda dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan politik. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya, mereka berhasil mengorganisir demonstrasi besar-besaran, menyebarkan informasi tentang korupsi dan ketidakadilan, dan memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
Gen Z juga menunjukkan kecerdasan dan kreativitas dalam menggunakan teknologi untuk mengatasi tantangan politik. Misalnya, mereka menggunakan platform Discord untuk berdiskusi dan mengambil keputusan tentang strategi aksi, tuntutan politik, dan kandidat pemimpin yang mereka dukung. Nama Sushila Karki muncul sebagai kandidat Perdana Menteri sementara setelah melalui proses diskusi yang intensif di antara ribuan aktivis di Discord.
Keberhasilan Gen Z dalam menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan menempatkan Karki sebagai Perdana Menteri sementara menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk mengubah wajah politik Nepal. Namun, tantangan yang dihadapi Karki dan Gen Z masih sangat besar. Mereka harus mengatasi resistensi dari para koruptor yang telah lama berkuasa, membangun institusi yang kuat dan transparan, serta menciptakan budaya politik yang bersih dan akuntabel.
Harapan dan Tantangan di Depan
Pelantikan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri sementara telah membangkitkan harapan baru di kalangan rakyat Nepal, terutama di kalangan Gen Z. Mereka berharap bahwa Karki, dengan pengalaman dan integritasnya, dapat memimpin negara menuju era baru yang bebas dari korupsi, adil, dan sejahtera.
Namun, Karki juga menghadapi tantangan yang sangat besar. Ia harus bekerja keras untuk memulihkan stabilitas negara, mengatasi krisis ekonomi, dan memenuhi tuntutan para demonstran dalam waktu yang terbatas. Selain itu, ia juga harus membangun koalisi yang kuat di antara berbagai kelompok politik dan sosial untuk memastikan keberhasilan transisi politik.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Karki adalah mengatasi resistensi dari para koruptor yang telah lama berkuasa. Mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka, termasuk dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi. Karki harus memiliki keberanian dan ketegasan untuk melawan mereka dan menegakkan hukum.
Selain itu, Karki juga harus membangun institusi yang kuat dan transparan untuk mencegah korupsi di masa depan. Ini termasuk memperkuat lembaga anti-korupsi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Terakhir, Karki juga harus menciptakan budaya politik yang bersih dan akuntabel. Ini berarti mendorong nilai-nilai kejujuran, integritas, dan pelayanan publik di kalangan para pemimpin politik dan pejabat pemerintah. Selain itu, ia juga harus mempromosikan pendidikan anti-korupsi di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam memerangi korupsi.
Masa depan Nepal berada di tangan Sushila Karki dan Generasi Z. Jika mereka berhasil bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada, Nepal dapat mencapai potensi penuhnya sebagai negara yang demokratis, makmur, dan adil. Namun, jika mereka gagal, Nepal dapat terperosok kembali ke dalam siklus korupsi, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik.
Profil Nepal: Negara di Jantung Himalaya
Nepal, secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Federal Nepal, adalah negara yang terkurung daratan di Asia Selatan. Terletak di sepanjang Pegunungan Himalaya, berbatasan dengan Tiongkok di utara dan India di selatan, timur, dan barat. Nepal memiliki luas sekitar 147.181 kilometer persegi, hampir empat kali lipat luas Provinsi Jawa Barat.
Negara ini memiliki populasi sekitar 31 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk menganut agama Hindu, diikuti oleh Buddha. Nepal dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk Gunung Everest, puncak tertinggi di dunia. Selain itu, Nepal juga memiliki warisan budaya yang kaya, dengan banyak kuil, stupa, dan situs bersejarah yang menarik wisatawan dari seluruh dunia.
Nepal memiliki sejarah panjang dan kompleks, dengan kerajaan-kerajaan kuno dan dinasti yang berkuasa selama berabad-abad. Negara ini mengalami perubahan politik yang signifikan pada tahun 2008 ketika sistem monarki dihapuskan dan Nepal menjadi republik demokratik federal.
Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, Nepal masih menghadapi banyak tantangan pembangunan, termasuk kemiskinan, korupsi, dan infrastruktur yang kurang memadai. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari masyarakat internasional, Nepal dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai masa depan yang lebih cerah.