Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan mengendalikan inflasi dengan menggagalkan upaya pengiriman gabah kering panen ke luar wilayah Lampung. Melalui operasi gabungan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait, sebanyak 15 kendaraan pengangkut gabah berhasil dicegah meninggalkan Lampung sejak Mei hingga pertengahan Agustus 2025.
Total gabah yang berhasil diamankan dalam operasi ini mencapai lebih dari 128 ton. Sebagian besar gabah tersebut rencananya akan dikirim ke Banten, sementara sisanya ditujukan ke Jawa Barat dan Indramayu. Setiap kendaraan rata-rata membawa muatan gabah seberat 9 hingga 10 ton.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setda) Lampung, Mulyadi Irsan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan inflasi di Lampung.
"Pemerintah daerah Provinsi Lampung berkewajiban melakukan pengendalian inflasi. Artinya, ini menjadi hal penting agar masyarakat bisa mengakses harga kebutuhan dasar. Lampung adalah lumbung pangan dengan target produksi gabah kering panen tahun 2025 sebesar 3,5 juta ton. Maka, proses dari hulu hingga hilir harus dijaga di daerah," ujar Mulyadi usai Rapat Pembahasan Pengawasan Gabah di Kantor Gubernur Lampung, Senin (15/9).
Mulyadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya mendorong hilirisasi gabah di Lampung. Dengan mengolah gabah di dalam daerah, diharapkan akan tercipta nilai tambah bagi petani, membuka lapangan kerja baru, dan menekan harga beras agar lebih terjangkau oleh masyarakat.
"Kalau pengolahannya dilakukan di Lampung, harga beras bisa lebih ringan dan manfaat ekonominya langsung dirasakan petani serta masyarakat," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menyadari bahwa beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya hadir untuk memastikan masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus melindungi petani dari potensi kerugian.
Peran Bulog dalam Penyerapan Gabah dan Stabilisasi Harga
Dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 171 ribu ton gabah dari petani Lampung. Jumlah ini setara dengan 111 persen dari target penyerapan yang ditetapkan. Penyerapan gabah dilakukan melalui kerja sama dengan mitra maklun dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka kesempatan bagi siapapun untuk membeli gabah dari petani Lampung, asalkan pengolahannya dilakukan di dalam daerah dan sesuai dengan HPP.
"Siapapun boleh membeli gabah asalkan pengolahannya dilakukan di daerah dan sesuai HPP. Tujuan pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan segelintir pihak," jelasnya.
Bulog melalui unit pengolahan yang tersebar di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pangan di Lampung.
Daftar Upaya Pengiriman Gabah yang Berhasil Digagalkan
Berdasarkan data Satpol PP Provinsi Lampung, berikut adalah daftar upaya pengiriman gabah ke luar daerah yang berhasil digagalkan di Pelabuhan Bakauheni:
- 8 Mei 2025 – 10 ton tujuan Banten
- 14 Mei 2025 – 10 ton tujuan Banten
- 15 Mei 2025 – Tujuan Banten (Jumlah tidak disebutkan)
- 21 Mei 2025 – 10 ton masing-masing tujuan Jawa Barat dan Banten
- 4 Juni 2025 – 10 ton tujuan Banten
- 13 Juni 2025 – 10 ton tujuan Banten
- 9 Juli 2025 – 9 ton tujuan Banten
- 18 Juli 2025 – Dua kendaraan, masing-masing 9 ton tujuan Banten
- 7 Agustus 2025 – 10 ton tujuan Banten
- 12 Agustus 2025 – Tujuan Banten (Jumlah tidak disebutkan)
- 13 Agustus 2025 – Dua kendaraan, masing-masing 10 ton tujuan Indramayu
- 15 Agustus 2025 – Dua kendaraan, masing-masing 10 ton tujuan Banten
Dampak Positif Pengendalian Pengiriman Gabah ke Luar Daerah
Dengan pengendalian pengiriman gabah ke luar daerah, Pemprov Lampung berharap gabah tetap diolah di dalam daerah sehingga nilai tambah ekonomi, ketersediaan beras, serta stabilitas harga pangan bagi masyarakat dapat terjamin. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, antara lain:
- Petani: Petani dapat memperoleh harga gabah yang lebih stabil dan menguntungkan karena permintaan gabah di dalam daerah tetap terjaga.
- Pengusaha penggilingan padi: Pengusaha penggilingan padi di Lampung dapat memperoleh pasokan gabah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi beras.
- Konsumen: Konsumen dapat menikmati harga beras yang lebih terjangkau karena pasokan beras di pasar lokal tetap terjaga.
- Pemerintah daerah: Pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.
Tantangan dan Upaya Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Meskipun telah berhasil menggagalkan sejumlah upaya pengiriman gabah ke luar daerah, Pemprov Lampung menyadari bahwa pengawasan gabah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:
- Keterbatasan sumber daya: Jumlah personel pengawas yang terbatas menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara optimal di seluruh wilayah Lampung.
- Modus operandi yang beragam: Para pelaku usaha yang ingin mengirim gabah ke luar daerah terus berupaya mencari cara untuk menghindari pengawasan.
- Koordinasi antar instansi: Koordinasi antar instansi terkait perlu terus ditingkatkan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan gabah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:
- Penambahan personel pengawas: Pemerintah daerah berupaya menambah jumlah personel pengawas agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas dan intensif.
- Peningkatan kemampuan personel pengawas: Personel pengawas diberikan pelatihan dan pembekalan agar memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pengawasan.
- Pemanfaatan teknologi: Pemerintah daerah berupaya memanfaatkan teknologi, seperti CCTV dan sistem informasi, untuk memantau pergerakan gabah di wilayah Lampung.
- Peningkatan koordinasi antar instansi: Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, dan kepolisian, agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif.
- Sosialisasi kepada masyarakat: Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketahanan pangan daerah dan dampak negatif dari pengiriman gabah ke luar daerah.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Menjaga Ketahanan Pangan Lampung
Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus berupaya menjaga ketahanan pangan daerah dan menstabilkan harga pangan bagi masyarakat. Pengendalian pengiriman gabah ke luar daerah merupakan salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan produksi pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, dan memberikan dukungan kepada petani agar dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemprov Lampung berharap dapat mewujudkan Lampung sebagai daerah yang mandiri pangan dan memiliki ketahanan pangan yang kuat. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Lampung dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Tambahan Informasi:
- Data Produksi Gabah Lampung: Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Lampung, target produksi gabah kering panen di Lampung pada tahun 2025 adalah 3,5 juta ton. Lampung merupakan salah satu daerah lumbung padi nasional yang memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan beras di tingkat nasional.
- Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Lampung: Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Lampung. Sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja di Lampung dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
- Program Pemerintah Daerah dalam Mendukung Sektor Pertanian: Pemprov Lampung memiliki berbagai program untuk mendukung sektor pertanian, antara lain program peningkatan produksi pertanian, program pengembangan infrastruktur pertanian, program pemberian bantuan kepada petani, dan program pelatihan dan penyuluhan bagi petani.
- Tantangan Sektor Pertanian Lampung: Sektor pertanian Lampung juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, keterbatasan lahan pertanian, dan fluktuasi harga komoditas pertanian.
- Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Tantangan Sektor Pertanian: Pemprov Lampung terus berupaya mengatasi tantangan sektor pertanian dengan berbagai cara, antara lain pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim dan serangan hama penyakit, pengembangan sistem irigasi yang efisien, pemberian subsidi pupuk dan benih kepada petani, dan pengembangan sistem informasi pasar untuk membantu petani dalam memasarkan hasil pertaniannya.
Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, diharapkan sektor pertanian Lampung dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.