Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia mengalami pertumbuhan eksponensial, merambah berbagai sektor mulai dari korporasi, perbankan, hingga pelayanan publik. Di balik potensi transformatif dan efisiensi yang ditawarkan AI, muncul kekhawatiran signifikan terkait keamanan data, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Perkembangan AI yang pesat menuntut perhatian serius terhadap mitigasi risiko dan implementasi kerangka kerja keamanan yang komprehensif.
Anthony Amni, Country Manager AWS Indonesia, menekankan bahwa keamanan dan kepatuhan adalah fondasi utama dalam penyediaan layanan AI oleh AWS. Ia menegaskan bahwa seluruh infrastruktur AWS, termasuk pusat data dan unit pemroses grafis (GPU) yang berlokasi di Indonesia, dirancang untuk memenuhi standar keamanan tertinggi. Standar ini bahkan diadopsi oleh lembaga-lembaga keamanan terkemuka seperti FBI dan Departemen Pertahanan Singapura.
"Platform yang kami bangun dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan yang paling ketat dari institusi seperti pemerintahan dan militer. Oleh karena itu, AWS memiliki jumlah sertifikasi kepatuhan dan keamanan terbanyak, mulai dari ISO hingga PCI DSS," jelas Anthony dalam forum Detik Leaders. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen AWS dalam menyediakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pelanggan mereka, terutama dalam mengadopsi teknologi AI.
Selain aspek keamanan, AWS juga menekankan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Sejak tahun 2022, seluruh operasional pusat data AWS di Indonesia telah sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Hal ini dicapai melalui kerja sama strategis dengan PLN untuk pembelian 20 MW tenaga surya. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pengembangan AI dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan upaya mengurangi jejak karbon.
AWS tidak hanya menyediakan infrastruktur yang aman, tetapi juga menawarkan praktik terbaik dan alat keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan, termasuk sektor perbankan, untuk memenuhi regulasi lokal seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hal ini sangat penting mengingat sektor perbankan merupakan salah satu pengguna utama teknologi AI dalam berbagai aplikasi seperti deteksi penipuan, analisis risiko kredit, dan personalisasi layanan pelanggan.
"Kami juga didukung oleh mitra lokal seperti eCloudValley, yang membantu meramu postur keamanan sesuai dengan kebutuhan regulasi di Indonesia," tambah Anthony. Kemitraan strategis dengan penyedia layanan lokal memungkinkan AWS untuk memberikan solusi yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik pasar Indonesia, termasuk pemahaman mendalam tentang regulasi dan kepatuhan lokal.
Rudi Rusdiah, Ketua Asosiasi Big Data dan AI Indonesia (ABDI), menyoroti bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan tantangan krusial dalam adopsi AI di Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, banyak perusahaan di Indonesia mengadopsi standar GDPR Uni Eropa sebagai acuan dalam pengelolaan data pribadi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data, meskipun regulasi lokal belum sepenuhnya terbentuk.
"Saat ini, memang belum ada UU khusus yang mengatur AI secara komprehensif. Namun, sudah ada surat edaran dari Kominfo tentang etika AI, dan OJK juga telah mengeluarkan tata kelola AI untuk sektor perbankan. Dokumen-dokumen ini cukup komprehensif dan wajib dipatuhi," ujar Rudi. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun belum ada regulasi yang menyeluruh, pemerintah dan otoritas terkait telah mengambil langkah-langkah awal untuk mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Rudi juga memprediksi bahwa regulasi AI di Indonesia kemungkinan besar akan mengacu pada praktik global, terutama standar yang telah ditetapkan di Eropa. Uni Eropa telah menjadi pemimpin dalam pengembangan kerangka kerja regulasi untuk AI, dengan fokus pada etika, keamanan, dan akuntabilitas. Adopsi standar global akan membantu memastikan bahwa pengembangan dan penerapan AI di Indonesia sejalan dengan praktik terbaik internasional.
Lebih lanjut, Rudi menekankan pentingnya mekanisme self-assessment bagi pelaku usaha dan pengembang AI. Mekanisme ini memungkinkan mereka untuk secara proaktif memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan aman, dapat dipercaya, dan memenuhi prinsip-prinsip keselamatan, keamanan, dan kepercayaan. Self-assessment merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, menegaskan bahwa penyusunan regulasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia akan mengedepankan aspek etika, keamanan, literasi, dan pendidikan. Keempat aspek ini dianggap krusial dalam memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Keberadaan aturan AI yang lebih komprehensif akan memperkuat regulasi yang ada saat ini, yang masih berlandaskan surat edaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mempersiapkan roadmap AI yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berencana untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan selesai pada September 2025. Penetapan Perpres akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi pengembangan dan penerapan AI di Indonesia.
Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah meluncurkan Buku Putih AI sebagai pijakan awal dalam merumuskan kebijakan nasional. Dokumen ini telah melalui proses uji publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, kementerian, dan lembaga pemerintah. Proses uji publik yang inklusif ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.
"Awalnya, uji publik kami rencanakan selesai di tanggal 20-an Agustus, tetapi karena aspirasi masyarakat cukup tinggi dan ada permintaan perpanjangan, akhirnya kami buka hingga 29 Agustus. Jadi, masih ada beberapa hari lagi bagi publik yang ingin memberikan masukan," jelas Meutya. Keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dari publik menunjukkan komitmen untuk mengembangkan regulasi AI yang partisipatif dan responsif.
Meutya menambahkan bahwa Buku Putih AI disusun bersama dengan lebih dari 40 kementerian dan lembaga. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan pedoman yang komprehensif dan relevan bagi berbagai bidang, serta membantu mengantisipasi perkembangan teknologi AI di masa depan.
Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa aturan turunan dari Buku Putih AI akan dibuat secara bertahap. Pendekatan bertahap ini memungkinkan pemerintah untuk secara fleksibel menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi AI yang dinamis, serta memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan efektif dan tidak menghambat inovasi.
"Yang pertama akan kami dorong adalah terkait etika dan safety (keamanan), serta literasi dan pendidikan. Untuk sektor industri akan menyusul," pungkasnya. Fokus awal pada etika, keamanan, literasi, dan pendidikan menunjukkan prioritas pemerintah dalam membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Regulasi untuk sektor industri akan menyusul kemudian, setelah fondasi yang kuat telah dibangun.
Secara keseluruhan, narasi ini menekankan pentingnya keamanan dan kepatuhan dalam pengembangan dan penerapan AI di Indonesia. Perkembangan AI yang pesat menawarkan peluang besar, tetapi juga membawa risiko yang perlu dikelola secara proaktif. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam membangun ekosistem AI yang aman, etis, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu segera menyelesaikan penyusunan regulasi yang komprehensif, sementara pelaku industri perlu mengadopsi praktik terbaik dalam keamanan dan kepatuhan. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara optimal, sambil meminimalkan risiko dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama.