Bandar Lampung, Lampung Geh – Penantian warga Jalan Umbul Kunci, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, untuk memiliki jembatan yang layak tampaknya masih akan berlangsung lebih lama. Pasalnya, rencana perbaikan jembatan yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah tersebut terhambat masalah klasik: izin penggunaan lahan. Jembatan yang ada saat ini, hanya bermodalkan kerangka baja ringan yang ditutupi papan kayu tanpa pengaman memadai, kondisinya semakin memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga yang setiap hari melintasinya.
Jembatan Umbul Kunci, sebuah infrastruktur vital bagi masyarakat setempat, menghubungkan Kelurahan Sukamaju, khususnya wilayah Cempaka dan Cirawas. Keberadaannya sangat krusial karena menjadi satu-satunya aksesibilitas utama bagi warga untuk beraktivitas, bekerja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa jembatan yang memadai, mobilitas warga menjadi terbatas, aktivitas ekonomi terhambat, dan potensi risiko kecelakaan meningkat secara signifikan.
Kondisi jembatan yang memprihatinkan ini bukan tanpa perhatian dari masyarakat. Ketua RT 12 LK 2 Kelurahan Sukamaju, Heirudin (45), mengungkapkan bahwa jembatan tersebut awalnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Mengingat keterbatasan sumber daya dan kebutuhan mendesak, pembangunan jembatan dilakukan dengan material seadanya. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya frekuensi penggunaan, kondisi jembatan semakin memburuk dan memerlukan perbaikan yang lebih permanen.
Upaya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah telah dilakukan berulang kali. Heirudin menjelaskan bahwa proposal perbaikan jembatan telah diajukan kepada pemerintah daerah, bahkan hingga rencana anggaran tahun depan. Namun, realisasi perbaikan jembatan tersebut terkendala masalah izin penggunaan lahan. Lahan di sekitar jembatan diketahui milik pihak swasta, dan izin dari pemilik lahan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat melakukan perbaikan secara legal dan berkelanjutan.
"Sudah pernah kami ajukan ke pemerintah, bahkan sampai tahun depan. Masalahnya, untuk pembuatan harus ada izin dari pemilik tanah. Nah, pemilik tanah ini sampai sekarang sulit dihubungi," ujar Heirudin saat diwawancarai oleh Lampung Geh, Jumat (5/9).
Kesulitan menghubungi pemilik lahan menjadi batu sandungan utama dalam upaya perbaikan jembatan. Tanpa izin dari pemilik lahan, pemerintah daerah tidak dapat melakukan perbaikan secara permanen karena berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hal ini menciptakan situasi yang dilematis bagi warga, di mana mereka sangat membutuhkan jembatan yang layak, namun terhambat oleh masalah birokrasi dan kesulitan komunikasi.
Warga telah berupaya mencari solusi dengan melakukan musyawarah beberapa kali. Salah satu opsi yang diusulkan adalah agar pemilik lahan bersedia menghibahkan sebagian lahannya untuk pembangunan jembatan. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran dan melaksanakan perbaikan jembatan secara permanen.
"Kalau si pemiliknya bisa dihubungi, bisa musyawarah, kita minta lahan itu supaya pembangunan cepat. Bahkan ada yang siap bawa pengajuan langsung ke wali kota," jelas Heirudin.
Namun, upaya mediasi dan negosiasi dengan pemilik lahan belum membuahkan hasil. Pemilik lahan sulit dihubungi, sehingga komunikasi menjadi terhambat. Hal ini semakin memperpanjang penantian warga untuk memiliki jembatan yang aman dan nyaman.
Jembatan Umbul Kunci bukan hanya sekadar infrastruktur penghubung, tetapi juga simbol harapan dan kemajuan bagi masyarakat setempat. Jembatan ini menjadi akses utama bagi warga untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Keberadaan jembatan yang layak akan meningkatkan kualitas hidup warga, mempermudah akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Kondisi jembatan yang memprihatinkan saat ini memaksa warga untuk mengambil risiko setiap kali melintasinya. Kerangka jembatan yang rapuh dan tanpa pengaman memadai sangat membahayakan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Risiko kecelakaan selalu mengintai, dan warga merasa was-was setiap kali menggunakan jembatan tersebut.
"Kalau jalan lain tidak ada, hanya lewat sungai ini. Jadi mau tidak mau warga tetap melintas meskipun kondisinya rawan," ujar Heirudin.
Jembatan Umbul Kunci memiliki sejarah panjang dan telah beberapa kali berpindah lokasi. Menurut Heirudin, jembatan yang ada saat ini baru berdiri sekitar tiga tahun. Namun, sejak banjir terakhir, kondisi jembatan semakin memburuk. Rangka jembatan mulai patah dan semakin membahayakan keselamatan warga.
"Belum ada korban, tapi risikonya besar. Apalagi kalau dilewati motor," jelasnya.
Kondisi jembatan yang semakin memprihatinkan ini memicu kekhawatiran di kalangan warga. Mereka berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jembatan tersebut. Warga menyadari bahwa masalah izin lahan menjadi kendala utama, namun mereka berharap agar ada solusi yang dapat ditemukan agar perbaikan jembatan dapat segera direalisasikan.
Heirudin berharap agar persoalan lahan dapat segera diselesaikan agar pembangunan jembatan dapat dipercepat. Ia yakin bahwa jika status lahan sudah jelas, pemerintah daerah akan lebih mudah mengalokasikan anggaran dan melaksanakan perbaikan jembatan secara permanen.
"Kalau tanah sudah jelas, saya yakin pembangunan jembatan bisa dipercepat," ujarnya.
Perbaikan Jembatan Umbul Kunci bukan hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan memperbaiki jembatan tersebut, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan memberikan pelayanan publik yang memadai.
Selain itu, perbaikan jembatan juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan aksesibilitas yang lebih baik, aktivitas ekonomi akan meningkat, lapangan kerja akan tercipta, dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Jembatan yang layak akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah izin lahan dan mempercepat perbaikan Jembatan Umbul Kunci. Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya, perlu ditingkatkan agar solusi yang komprehensif dapat ditemukan.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan opsi-opsi alternatif, seperti pembebasan lahan atau relokasi jembatan, jika negosiasi dengan pemilik lahan tidak membuahkan hasil. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.
Jembatan Umbul Kunci adalah cermin dari kondisi infrastruktur di banyak daerah di Indonesia. Masalah izin lahan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi seringkali menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan infrastruktur akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perbaikan Jembatan Umbul Kunci adalah momentum bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warga dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, masalah izin lahan dapat diselesaikan dan perbaikan jembatan dapat segera direalisasikan.
Warga Jalan Umbul Kunci berharap agar penantian mereka tidak sia-sia. Mereka berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jembatan tersebut dan memberikan mereka aksesibilitas yang aman dan nyaman. Jembatan yang layak adalah hak mereka, dan mereka berharap agar hak tersebut dapat segera dipenuhi.
(Taufik/Put)