Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor swasta dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan seluruh wilayah kabupaten/kota di dalamnya. Penegasan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa struktur fiskal pemerintah daerah (Pemda) di Sultra masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD belum optimal.
"Intinya, dari profil yang kita lihat, Sulawesi Tenggara secara keseluruhan masih didominasi oleh transfer dari pusat. PAD yang cukup signifikan hanya terlihat di tingkat provinsi dan Kota Kendari," ungkap Mendagri Tito Karnavian kepada awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra 2025 di Hotel Claro, Kota Kendari, pada Rabu (27/8/2025).
Mendagri Tito menjelaskan bahwa ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah. Sebagian besar dana transfer tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional, serta untuk memenuhi standar pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, ruang fiskal untuk investasi dan pengembangan sektor produktif menjadi terbatas.
"Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa kunci utama untuk memajukan Sulawesi Tenggara adalah dengan menghidupkan sektor swasta, UMKM, baik yang mikro, kecil, maupun menengah, serta memberikan kemudahan bagi investor besar. Saya berani menjamin, Sulawesi Tenggara tidak akan pernah bisa melompat maju jika PAD-nya tidak mampu melampaui transfer dari pusat," tegas Mendagri Tito.
Menurutnya, capaian PAD yang lebih tinggi dari transfer pusat akan menjadi indikator kemajuan signifikan bagi Sultra. Sebaliknya, rendahnya PAD mencerminkan bahwa sektor swasta belum berkembang optimal dan perlu diakselerasi. Untuk itu, Pemda harus proaktif menjalin komunikasi yang intensif dengan Kadin, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan para pelaku usaha, serta berdiskusi mengenai potensi daerah yang dapat dikembangkan secara optimal.
"Kuncinya adalah menghidupkan sektor swasta. Para pengusaha memiliki insting bisnis yang kuat, mereka memiliki saluran dan organisasi yang solid, yaitu Kadin. Manfaatkan Kadin semaksimal mungkin, berikan kemudahan bagi mereka untuk berdialog dan menyampaikan ide-ide," imbuhnya.
Mendagri Tito menekankan bahwa Pemda harus membuka diri untuk mendengarkan ide-ide inovatif dari para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Berbagai potensi yang dimiliki Sultra, baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, maupun jasa, perlu diidentifikasi dan dikembangkan secara terintegrasi. Selanjutnya, hal ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang kondusif dan memberikan ruang tumbuh bagi dunia usaha.
"Setelah itu, dukung dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pengambil keputusan. Berikan insentif, kemudahan perizinan secepat mungkin, dan apa pun yang diminta pengusaha sepanjang sesuai dengan aturan dan koridor hukum, berikan dengan cepat. Kuncinya ada di situ, jika sektor swastanya hidup, maka ekonomi daerah akan menggeliat," tandasnya.
Lebih lanjut, Mendagri Tito menguraikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemda di Sultra untuk meningkatkan PAD melalui pemberdayaan UMKM dan sektor swasta:
-
Peningkatan Kapasitas UMKM: Pemda perlu memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan kepada UMKM agar mereka dapat meningkatkan kualitas produk, mengembangkan inovasi, dan memperluas pasar. Program-program pelatihan dapat difokuskan pada peningkatan keterampilan manajemen, pemasaran, keuangan, dan produksi. Selain itu, Pemda dapat memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi produk dan standar kualitas yang diperlukan untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
-
Penyederhanaan Perizinan: Proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi hambatan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Pemda perlu menyederhanakan proses perizinan, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu penyelesaian. Implementasi sistem perizinan online yang terintegrasi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ini.
-
Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif: Pemda perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif fiskal, kemudahan lahan, dan jaminan keamanan bagi investor. Selain itu, Pemda perlu mempromosikan potensi investasi daerah secara aktif, baik di tingkat nasional maupun internasional.
-
Pengembangan Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemda perlu memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, terutama di sektor-sektor unggulan daerah.
-
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemda perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Selain itu, Pemda perlu mendorong pengembangan riset dan inovasi untuk menghasilkan produk dan teknologi yang bernilai tambah tinggi.
-
Pengembangan Sektor Pariwisata: Sultra memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik wisata alam, budaya, maupun sejarah. Pemda perlu mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, promosi, dan pelayanan. Pengembangan ekowisata dan wisata berbasis masyarakat dapat menjadi alternatif yang menarik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
-
Penguatan Kemitraan dengan Sektor Swasta: Pemda perlu membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Kemitraan ini dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), outsourcing, dan penyediaan layanan publik.
-
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Pemda perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan PAD harus diimbangi dengan pengelolaan belanja yang efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
-
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mempermudah akses informasi, dan mendorong inovasi. Pemda perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
-
Pengembangan Produk Unggulan Daerah: Setiap daerah di Sultra memiliki produk unggulan yang berbeda-beda. Pemda perlu mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan daerah secara terfokus untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Pengembangan produk unggulan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan pemasaran.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah strategis ini secara konsisten dan terkoordinasi, Mendagri Tito yakin bahwa Pemda di Sultra dapat meningkatkan PAD secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan PAD akan memungkinkan Pemda untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Mendagri Tito juga mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat marginal dan merusak lingkungan hidup.
"Peningkatan PAD harus menjadi momentum untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," pungkas Mendagri Tito Karnavian.