Ribuan aparat kepolisian dari berbagai satuan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penyiagaan personel ini merupakan langkah antisipatif Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan penyampaian aspirasi tersebut. Koordinasi intensif telah dilakukan antara Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga jajaran Polsek untuk memastikan pengamanan berjalan optimal.
"Total 1.145 personel gabungan dari Polda, Polres, hingga Polsek yang diterjunkan ke lapangan," jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, Kamis (21/8/2025). Jumlah personel ini dinilai cukup memadai untuk mengawal aksi unjuk rasa, mengantisipasi potensi gangguan keamanan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tersebut.
Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa kehadiran polisi dalam pengamanan aksi unjuk rasa ini bukan untuk menghadapi massa sebagai musuh, melainkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya secara konstitusional. Polri memahami bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, Polri berkewajiban untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi tersebut dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.
"Pengamanan ini adalah bentuk polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan melayani masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat," ujar Kombes Pol. Susatyo. Pernyataan ini mencerminkan komitmen Polri untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat mengimbau kepada para peserta aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. Ia meminta agar tidak ada tindakan provokatif yang dapat memicu kericuhan atau mengganggu ketertiban umum. "Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum," tegasnya.
Polri telah menyiapkan strategi pengamanan yang komprehensif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan. Personel kepolisian akan ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar Gedung DPR/MPR RI dan jalur-jalur yang dilalui oleh massa pengunjuk rasa. Selain itu, tim negosiator juga disiagakan untuk melakukan komunikasi dan mediasi dengan para koordinator aksi apabila terjadi situasi yang memerlukan penanganan khusus.
Dalam pelaksanaan pengamanan, Polri akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Petugas kepolisian di lapangan akan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, namun diinstruksikan untuk menghindari penggunaan kekerasan kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polri juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban umum.
Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI selama aksi unjuk rasa berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi kepadatan lalu lintas dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi akan bersifat situasional dan menyesuaikan dengan eskalasi massa di lapangan. Warga diminta menggunakan jalur alternatif agar mobilitas tetap lancar.
"Unjuk rasa hendaknya menjadi ruang penyampaian aspirasi, bukan ajang kericuhan. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik," imbau Kapolres. Polri berharap agar aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri menyadari bahwa dinamika sosial dan politik di Indonesia seringkali memicu berbagai aksi unjuk rasa. Oleh karena itu, Polri terus berupaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personelnya dalam mengelola dan mengamankan aksi unjuk rasa agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan negara.
Selain pengamanan fisik di lapangan, Polri juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas di media sosial dan platform daring lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran informasi hoaks atau provokatif yang dapat memicu kericuhan atau polarisasi di masyarakat. Polri juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Polri akan terus berupaya untuk menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya, serta mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi ini.
Dalam menghadapi aksi unjuk rasa, Polri juga mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Namun, Polri juga tidak akan mentolerir tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
Polri berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif selama aksi unjuk rasa berlangsung. Polri mengajak para peserta aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan santun dan menghormati hak-hak orang lain. Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya dan selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan.
Keberhasilan pengamanan aksi unjuk rasa ini akan menjadi cermin dari kedewasaan demokrasi di Indonesia. Polri akan terus berupaya untuk menjadi bagian dari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Polri percaya bahwa dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, Indonesia dapat menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera.
Pengamanan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI ini juga menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menghadapi berbagai agenda politik. Polri akan terus berupaya untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kelompok dan kepentingan politik, serta fokus pada tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Polri menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri merupakan modal utama dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Oleh karena itu, Polri akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Polri juga membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja.
Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, Polri siap mengamankan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dengan sebaik-baiknya. Polri berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, serta memberikan manfaat bagi kemajuan Indonesia.