Politisi PDIP, Kris Tjantra, menyampaikan pandangannya mengenai demonstrasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus di depan gedung DPR RI. Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi tersebut merupakan sebuah alarm keras yang dikirimkan oleh masyarakat kepada para anggota dewan. Masyarakat, menurut Kris Tjantra, semakin kehilangan kepercayaan terhadap para wakil rakyat yang selama ini diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan mereka.
"Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap mampu menerjemahkan keinginan masyarakat umum," ujar Kris Tjantra kepada awak media melalui pesan singkat pada hari Rabu, 27 Agustus 2025. Pernyataan ini menggarisbawahi kekecewaan publik yang mendalam terhadap kinerja DPR.
Kris Tjantra menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, di mana angka kemiskinan masih tinggi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi di berbagai sektor. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, DPR justru dikabarkan menaikkan tunjangan bagi para anggotanya. Hal ini, menurut Kris Tjantra, semakin memperburuk citra DPR di mata masyarakat.
"Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan di tengah PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, tapi muncul berita terkait tunjangan fantastis untuk anggota dewan," tegasnya. Kenaikan tunjangan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dinilai sebagai tindakan yang tidak sensitif dan melukai hati rakyat.
Sebagai Ketua Umum Ganjarist, sebuah organisasi relawan pendukung Ganjar Pranowo, Kris Tjantra menilai bahwa fenomena kenaikan gaji di tengah kondisi masyarakat yang sulit adalah bentuk nyata dari ketidakpekaan elit politik terhadap realitas yang dihadapi oleh rakyat kecil. Ia menyayangkan sikap para politisi yang lebih mementingkan diri sendiri daripada memikirkan nasib rakyat.
"Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politisi malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi. Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan," ungkap Kris Tjantra dengan nada kecewa. Ia menilai bahwa para elit politik telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
Menurut Kris Tjantra, apa yang dipertontonkan oleh sejumlah elit politik saat ini semakin memperlebar jurang antara rakyat dan pemimpin. Masyarakat membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis atau pencitraan semata. Ia mencontohkan, saat rakyat antre minyak goreng, para elit justru antre kursi jabatan. Hal ini, menurutnya, merupakan pelecehan terhadap akal sehat publik.
"Masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan pesta pora di tengah krisis. Rakyat antre minyak goreng, tapi elite antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik," imbuhnya. Kris Tjantra mengecam keras perilaku para elit politik yang dianggap tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.
Kritik serupa juga bermunculan di media sosial, di mana warganet ramai-ramai menyuarakan kekecewaan atas perilaku elite yang dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Tagar-tagar yang berisi kecaman terhadap DPR dan pemerintah menjadi trending topic di berbagai platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kekecewaan publik sudah mencapai titik didih.
Kris Tjantra menegaskan, jika fenomena ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap politik dan demokrasi akan terkikis habis. Ia mengingatkan bahwa politik seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan panggung pertunjukan kepentingan pribadi. Jika para elit terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara.
"Politik seharusnya alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan panggung pertunjukan kepentingan pribadi. Jika para elit terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara," tegasnya. Kris Tjantra meyakini bahwa rakyat akan memberikan hukuman yang setimpal kepada para politisi yang telah mengkhianati kepercayaan mereka.
Lebih lanjut, Kris Tjantra menjelaskan bahwa demonstrasi 25 Agustus bukan hanya sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah simbol perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan dan ketidakpedulian elit politik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPR dan pemerintah, serta tidak ragu untuk menyuarakan aspirasi dan kritik.
"Demonstrasi 25 Agustus adalah momentum bagi kita semua untuk bersatu dan memperjuangkan perubahan. Kita tidak boleh lagi membiarkan para elit politik bertindak semena-mena dan mengabaikan kepentingan rakyat," serunya. Kris Tjantra berharap agar demonstrasi tersebut menjadi titik awal bagi perubahan yang lebih baik di Indonesia.
Ia juga mengimbau kepada seluruh anggota DPR untuk segera berbenah diri dan lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. DPR harus menjadi lembaga yang representatif dan mampu mewujudkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu.
"Saya berharap agar para anggota DPR dapat mengambil hikmah dari demonstrasi 25 Agustus. Mereka harus menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil partai atau kelompok tertentu. Mereka harus bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri," pesannya.
Kris Tjantra juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia meminta agar DPR dan pemerintah lebih terbuka kepada publik mengenai penggunaan anggaran negara, sehingga masyarakat dapat mengetahui ke mana uang pajak mereka digunakan.
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kita harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tegasnya.
Selain itu, Kris Tjantra juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ia mengajak masyarakat untuk tidak apatis dan terus memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
"Partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Kita harus memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik," ujarnya.
Kris Tjantra juga mengkritik kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Ia menilai bahwa pemerintah belum memiliki strategi yang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
"Pemerintah harus lebih serius dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Mereka harus menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan," katanya.
Ia juga menyoroti masalah ketimpangan sosial yang semakin lebar di Indonesia. Ia menilai bahwa pemerintah belum mampu mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan potensi konflik.
"Ketimpangan sosial adalah ancaman bagi stabilitas bangsa. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang adil dan merata, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan," tegasnya.
Kris Tjantra juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Ia meyakini bahwa dengan kerja keras dan gotong royong, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur.
"Mari kita tinggalkan segala perbedaan dan bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan kerja keras dan gotong royong, kita pasti bisa mencapai cita-cita bangsa," ajaknya.
Kris Tjantra juga mengapresiasi peran media massa dalam mengawal demokrasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia berharap agar media massa dapat terus menjalankan fungsinya secara profesional dan independen, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
"Media massa adalah pilar keempat demokrasi. Saya berharap agar media massa dapat terus menjalankan fungsinya secara profesional dan independen, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan berimbang," ujarnya.
Terakhir, Kris Tjantra mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak pada pemilihan umum mendatang. Ia berharap agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen untuk melayani rakyat.
"Pemilihan umum adalah momen penting bagi kita untuk menentukan arah bangsa. Mari kita gunakan hak pilih kita secara bijak dan memilih pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyat," pungkasnya. Kris Tjantra berharap agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik di masa depan.