Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dengan berencana membentuk tim reformasi kepolisian. Langkah ini diumumkan setelah pertemuan penting antara Prabowo dan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 11 September 2025. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan kesepahaman tentang urgensi reformasi di tubuh Polri.
Tokoh-tokoh agama terkemuka yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain adalah Sinta Nuriyah Wahid, seorang tokoh Muslim yang dikenal dengan komitmennya terhadap pluralisme dan hak asasi manusia; Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka dan mantan Menteri Agama; Romo Magnis Suseno, seorang teolog Katolik dan filsuf yang dihormati; serta Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama yang memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan dan dialog antaragama. Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat terhadap upaya reformasi kepolisian.
Pendeta Gomar Gultom, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), menyampaikan kepada media setelah pertemuan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik usulan pembentukan tim reformasi kepolisian. "Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," ujar Pendeta Gomar dalam konferensi pers di Istana Negara. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pembentukan tim reformasi kepolisian merupakan respons langsung terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan positif dalam kinerja dan citra Polri.
Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memberikan keterangan serupa, menegaskan bahwa Prabowo memiliki visi yang sejalan dengan harapan Gerakan Nurani Bangsa terkait reformasi kepolisian. "Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi," kata Nasaruddin. Ia menambahkan bahwa terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Presiden Prabowo dan Gerakan Nurani Bangsa, menunjukkan adanya keselarasan tujuan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme kepolisian.
Rencana pembentukan tim reformasi kepolisian ini merupakan langkah signifikan dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera. Reformasi kepolisian menjadi salah satu prioritas utama karena institusi ini memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Keberhasilan reformasi kepolisian akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk iklim investasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek kinerja Polri, termasuk struktur organisasi, sistem rekrutmen dan pelatihan, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta penegakan hukum. Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi yang komprehensif untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan efektivitas Polri. Tim reformasi kepolisian juga diharapkan dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, antara lain melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat.
Selain itu, tim reformasi kepolisian juga perlu memperhatikan isu-isu strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan dan teknologi, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi penting untuk memastikan bahwa anggota Polri memiliki kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Modernisasi peralatan dan teknologi juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Polri dalam mencegah dan memberantas kejahatan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, juga penting untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam menghadapi kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan siber. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan operasi gabungan. Selain itu, tim reformasi kepolisian juga perlu memperhatikan isu-isu internal di tubuh Polri, seperti kesejahteraan anggota, promosi jabatan, dan penegakan disiplin. Kesejahteraan anggota Polri perlu ditingkatkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Promosi jabatan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi, sehingga anggota Polri yang berprestasi memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir. Penegakan disiplin harus dilakukan secara tegas dan adil, sehingga anggota Polri yang melanggar aturan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan reformasi kepolisian juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, parlemen, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memberikan dukungan politik dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan reformasi kepolisian. Parlemen perlu membuat undang-undang yang mendukung reformasi kepolisian dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Polri. Lembaga swadaya masyarakat perlu memberikan masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan kinerja Polri. Media massa perlu memberitakan secara objektif dan berimbang tentang kinerja Polri. Masyarakat sipil perlu berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja Polri dan memberikan masukan kepada Polri.
Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan reformasi kepolisian dapat berjalan sukses dan menghasilkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Polri yang profesional akan mampu menegakkan hukum secara adil dan melindungi hak-hak warga negara. Polri yang modern akan mampu mencegah dan memberantas kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih. Polri yang terpercaya akan mampu mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.
Pembentukan tim reformasi kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mewujudkan Polri yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kinerja dan citra Polri, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan reformasi kepolisian akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, aman, dan sejahtera.
Sebagai tambahan informasi, beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian tim reformasi kepolisian antara lain adalah:
- Peningkatan Profesionalisme: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota Polri, serta mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi untuk memastikan bahwa anggota Polri memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja Polri, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya Polri.
- Peningkatan Kesejahteraan Anggota: Meningkatkan gaji dan tunjangan anggota Polri, serta memberikan fasilitas kesehatan dan perumahan yang layak.
- Penegakan Disiplin dan Pemberantasan Korupsi: Menegakkan disiplin secara tegas dan adil terhadap anggota Polri yang melanggar aturan, serta memberantas korupsi di semua tingkatan.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Polri, serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kepolisian.
- Peningkatan Kerjasama dengan Masyarakat: Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta membangun kemitraan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.
- Peningkatan Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Polri, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kepolisian.
Dengan memperhatikan isu-isu penting ini, diharapkan tim reformasi kepolisian dapat merumuskan rekomendasi yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kinerja dan citra Polri.