Presiden Prabowo Subianto secara resmi membatalkan undangan kunjungan kenegaraan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan ini diambil di tengah situasi domestik yang dinamis dan gelombang demonstrasi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada hari Sabtu (31/8), yang menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok atas ketidakmampuan Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan tersebut.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya.
Keputusan ini mencerminkan prioritas utama Presiden Prabowo saat ini, yaitu fokus pada stabilitas dan penyelesaian masalah dalam negeri. Prasetyo Hadi menegaskan komitmen Prabowo untuk secara langsung memantau, memonitor, dan memimpin upaya mencari solusi terbaik atas dinamika yang terjadi di Indonesia.
"Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, ingin memimpin secara langsung mencari penyelesaian terbaik," jelasnya.
Sejatinya, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk menghadiri parade militer di Beijing pada tanggal 3 September mendatang, sebuah acara penting yang mengundang kehadiran 26 kepala negara dan pemerintahan dari berbagai negara. Parade ini juga direncanakan akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting lainnya seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un.
Namun, situasi dalam negeri yang memanas memaksa Presiden Prabowo untuk menunda kunjungan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang demonstrasi telah melanda berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh berbagai isu, termasuk insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan yang diduga akibat kelalaian aparat kepolisian.
Demonstrasi tersebut berujung pada kerusuhan di beberapa titik. Massa dilaporkan menyerang Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Polda Metro Jaya di Kwitang, Jakarta Pusat, sebagai bentuk protes atas insiden tewasnya Affan Kurniawan. Selain itu, massa juga melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan merusak sejumlah kantor polisi di Jakarta. Beberapa fasilitas publik, seperti halte bus Transjakarta, juga menjadi sasaran perusakan dan pembakaran.
Di berbagai daerah lainnya, aksi demonstrasi juga berujung pada tindakan anarkis. Massa dilaporkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merusak kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan merusak berbagai fasilitas umum lainnya.
Menanggapi situasi yang berkembang, Presiden Prabowo telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah.
"Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," kata Prabowo dalam video yang diterima publik pada hari Jumat (29/8).
Pembatalan kunjungan kenegaraan ini menjadi sorotan berbagai pihak. Pengamat politik menilai bahwa keputusan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani masalah dalam negeri. Selain itu, pembatalan ini juga dapat diartikan sebagai sinyal bahwa pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan stabilitas domestik dibandingkan dengan agenda diplomasi luar negeri.
Namun, sebagian pihak juga menyayangkan pembatalan kunjungan ini. Mereka berpendapat bahwa kunjungan kenegaraan ke China memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo dalam parade militer di Beijing juga dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan.
Terlepas dari berbagai tanggapan, keputusan Presiden Prabowo untuk membatalkan kunjungan kenegaraan ke China merupakan langkah yang berani dan menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dalam situasi yang sulit ini, prioritas utama seorang pemimpin adalah menjaga stabilitas dan keamanan negara serta melindungi kepentingan rakyatnya.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk meredam gejolak sosial dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi pemicu demonstrasi. Dialog dengan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan untuk mencari titik temu dan mencapai kesepahaman bersama.
Selain itu, aparat keamanan juga telah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan dan tindakan anarkis. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi fasilitas publik dari tindakan perusakan.
Pembatalan kunjungan kenegaraan ke China ini diharapkan tidak akan mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua negara memiliki hubungan yang erat di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, dan investasi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok demi kepentingan bersama.
Meskipun demikian, insiden demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi baru-baru ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Pemerintah perlu lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan meningkatkan komunikasi publik untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang menjadi akar masalah. Dengan demikian, diharapkan stabilitas dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik dan pembangunan nasional dapat berjalan lancar.
Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Namun, untuk kepentingan bersama, demonstrasi sebaiknya dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.