Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah memberikan izin resmi agar kawasan Monumen Nasional (Monas) dapat digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan acara keagamaan bagi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Keputusan ini merupakan wujud komitmennya bersama Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Doel, untuk menjadikan Monas sebagai ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan keyakinan.
"Ya, Monas terbuka untuk acara keagamaan bagi semua agama. Jadi, bagi semua agama. Dan itu sudah menjadi komitmen saya dan Bang Doel ya," ujar Pramono Anung saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu, 6 September 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dari berbagai agama di Monas, sebagai simbol persatuan dan keberagaman bangsa.
Sebagai langkah awal dari realisasi komitmen tersebut, Pramono Anung dan Rano Karno secara bersama-sama menghadiri acara "Jakarta Bersholawat" yang diselenggarakan oleh Majelis Nurul Mustafa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran keduanya dalam acara tersebut menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan dan menjadi momentum penting bagi Monas untuk kembali menjadi tempat yang memfasilitasi acara-acara keagamaan.
"Jadi, hari ini saya dan Pak Wagub menghadiri acara Jakarta Bersholawat yang diadakan oleh Majelis Nurul Mustafa, ini adalah setelah sekian lama nggak pernah ada izin di Monas," ungkap Pramono Anung. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sebelum kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, Monas mengalami pembatasan dalam penyelenggaraan acara keagamaan. Namun, dengan izin yang diberikan saat ini, Monas diharapkan dapat kembali menjadi ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi seluruh kegiatan keagamaan.
Pramono Anung juga menambahkan bahwa momentum penyelenggaraan acara "Jakarta Bersholawat" sangat tepat, mengingat kebutuhan masyarakat Jakarta untuk memperkuat batin dan menjaga Jakarta dari berbagai potensi konflik dan perpecahan. "Dan menurut saya Nurul Mustafa ini momentumnya tepat banget, ketika memang ya kita lagi membutuhkan untuk memperkuat batin masyarakat Jakarta dengan menjaga Jakarta," imbuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya peran agama dalam membangun karakter masyarakat dan menjaga stabilitas sosial.
Keputusan Pramono Anung untuk mengizinkan Monas sebagai lokasi acara keagamaan bagi seluruh agama juga didasari oleh situasi Jakarta yang telah kembali normal pasca-serangkaian kerusuhan yang terjadi pada 25-31 Agustus 2025. Menurutnya, aktivitas masyarakat Jakarta telah berjalan seperti biasa, dan penyelenggaraan acara-acara keagamaan maupun acara lainnya dapat dilanjutkan dengan pengamanan yang akan diberikan oleh pihak berwenang.
"Jadi, sekarang ini Jakarta sudah aktivitasnya sudah normal. Semua yang menyelenggarakan acara keagamaan atau acara apa pun silakan aja. Kami akan menjaganya," tegas Pramono Anung. Pernyataan ini memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Jakarta bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, dan akan memastikan keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung.
Keputusan Pramono Anung ini disambut baik oleh berbagai tokoh agama dan masyarakat Jakarta. Mereka menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang inklusif dan toleran.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Prof. Dr. KH. Ahmad Syafii Mufid, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Gubernur Pramono Anung. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan keberagaman.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Gubernur Pramono Anung yang telah memberikan izin agar Monas dapat digunakan sebagai lokasi acara keagamaan bagi seluruh agama. Ini adalah langkah yang sangat positif dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Jakarta," ujar Prof. Syafii.
Senada dengan Prof. Syafii, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DKI Jakarta, Ir. Nengah Wirawan, juga menyambut baik keputusan Pramono Anung. Ia berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi seluruh agama.
"Kami berharap bahwa kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi seluruh agama. Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia yang lebih harmonis dan toleran," kata Ir. Nengah Wirawan.
Selain dari tokoh agama, masyarakat Jakarta juga memberikan respons positif terhadap kebijakan Pramono Anung. Mereka menilai bahwa kebijakan ini akan semakin mempererat tali persaudaraan antarumat beragama dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih nyaman dan damai.
"Saya sangat senang dengan kebijakan ini. Monas adalah tempat yang sangat strategis dan simbolik bagi seluruh masyarakat Jakarta. Dengan diizinkannya acara keagamaan dari berbagai agama di Monas, kita dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan membangun Jakarta yang lebih harmonis," ujar Rina, seorang warga Jakarta Pusat.
Dengan adanya izin dari Gubernur Pramono Anung, Monas diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan dari berbagai agama di Jakarta. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi umat beragama untuk saling berinteraksi, mengenal, dan memahami perbedaan keyakinan masing-masing. Selain itu, Monas juga dapat menjadi tempat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial dan budaya yang bernafaskan keagamaan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan karakter masyarakat Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk memastikan kelancaran dan keamanan penyelenggaraan acara keagamaan di Monas. Pihak kepolisian dan Satpol PP akan diterjunkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar Monas.
Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Monas diharapkan dapat menjadi simbol persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Monas harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat Jakarta, tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan golongan.
Keputusan Pramono Anung untuk mengizinkan Monas sebagai lokasi acara keagamaan bagi seluruh agama merupakan langkah yang berani dan visioner. Kebijakan ini tidak hanya akan mempererat tali persaudaraan antarumat beragama, tetapi juga akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih inklusif, toleran, dan harmonis. Diharapkan, kebijakan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk menciptakan ruang publik yang terbuka dan ramah bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan keyakinan.
Pramono Anung dan Rano Karno telah menunjukkan komitmen mereka untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Dengan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada seluruh masyarakat, mereka telah membuktikan bahwa Jakarta adalah kota untuk semua, tanpa terkecuali.