Presiden Prabowo Subianto, di tengah gelombang aksi demonstrasi buruh yang memadati kawasan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada hari ini, 28 Agustus 2025, memilih untuk menghadiri peresmian pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025. Acara bergengsi ini diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Kehadiran Prabowo di acara APKASI ini menjadi sorotan, mengingat isu-isu ketenagakerjaan tengah memanas dan menjadi perhatian utama bagi kalangan buruh.
Tepat pukul 10.10 WIB, Prabowo tiba di lokasi acara dengan mengenakan setelan safari berwarna cokelat yang dipadukan dengan peci hitam. Kedatangannya disambut hangat oleh para hadirin yang telah menantinya. Sembari melempar senyum, Prabowo menyalami satu per satu tamu undangan yang menyambutnya, menunjukkan sikap ramah dan hangat seperti yang selama ini dikenal dari sosoknya.
Agenda utama kedatangan Prabowo adalah untuk meresmikan pembukaan APKASI Otonomi Expo yang akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2025. Pameran ini merupakan platform penting bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk mempromosikan potensi daerah masing-masing, baik di bidang perdagangan, pariwisata, maupun investasi. Tahun sebelumnya, acara serupa juga dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, menunjukkan kesinambungan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi daerah.
Di sisi lain, ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Awalnya, mereka juga berencana untuk melakukan aksi di depan Istana Merdeka, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan dengan alasan efisiensi waktu dan tenaga.
Kahar Cahyono, Ketua Departemen Media dan Komunikasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), menjelaskan bahwa aksi buruh hari ini hanya difokuskan di Gedung DPR RI. "Mobilisasi ribuan orang dari DPR ke Istana dalam pertimbangan kami butuh waktu yang lumayan lama," ujarnya kepada awak media. Pertimbangan logistik dan efektivitas menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut.
Senada dengan Kahar, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, juga mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu menjadi alasan utama pembatalan aksi di Istana Kepresidenan. "Aksi di DPR saja karena keterbatasan waktu. Buruh harus masuk shift dua," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa para buruh juga mempertimbangkan kepentingan pekerjaan dan produktivitas mereka.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh mengerahkan ribuan massa dari wilayah Jabodetabek untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa di kompleks parlemen. Aksi ini juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan skala dan cakupan isu yang diperjuangkan oleh para buruh.
Menurut Said Iqbal, setidaknya 3.000 buruh dari berbagai konfederasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan akan berlangsung damai dan tertib. Ia mengimbau seluruh peserta aksi untuk menghindari tindakan anarkis dan provokatif. "Saya menyerukan dalam aksi 28 Agustus harus damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan," tegasnya dalam keterangan pers yang disampaikan sehari sebelumnya.
Adapun enam tuntutan utama yang dibawa oleh massa aksi buruh adalah: penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), reformasi pajak perburuhan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan RUU perampasan aset, dan revisi RUU Pemilu. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan isu-isu krusial yang dihadapi oleh para pekerja di Indonesia saat ini.
Selain aksi buruh, terdapat juga aksi unjuk rasa dari kelompok yang mengatasnamakan Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim 2025 di depan Gedung DPR RI. Massa aksi yang berjumlah sekitar 200 orang ini membawa tuntutan terkait keadilan iklim dan mendesak pengesahan RUU Keadilan Iklim. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan juga menjadi perhatian penting bagi masyarakat sipil.
Dari kalangan mahasiswa dan pemuda, hadir pula perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Forum Nasional Anti Korupsi (FANATIK). Total massa dari kelompok ini mencapai sekitar 420 orang.
Tuntutan yang mereka bawa lebih beragam, meliputi pembubaran DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemerintah yang bersih dari korupsi, oligarki, dan politik dinasti, penolakan komersialisasi pendidikan, pencabutan tunjangan anggota DPR, penghentian segala bentuk kriminalisasi, serta pemeriksaan dan pemecatan Sufmi Dasco dari jabatan Wakil Ketua DPR dan kader Partai Gerindra atas dugaan skandal bisnis judi online dan kasino di Kamboja. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan kekecewaan dan aspirasi perubahan yang kuat dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
Kehadiran Presiden Prabowo di acara APKASI di tengah aksi demonstrasi buruh menimbulkan berbagai spekulasi dan interpretasi. Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran Prabowo menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan daerah dan peningkatan investasi, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun, ada juga yang mengkritik bahwa Prabowo kurang responsif terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang sedang hangat diperbincangkan.
Penting untuk dicatat bahwa Prabowo, sebagai seorang pemimpin negara, memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan di berbagai sektor. Kehadirannya di acara APKASI dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga momentum pembangunan daerah dan menarik investasi, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja.
Namun demikian, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para buruh. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh perlu ditingkatkan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Isu-isu seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap PHK perlu dibahas secara mendalam dan dicari jalan keluarnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap isu-isu lain yang menjadi perhatian masyarakat, seperti keadilan iklim, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil tindakan yang tepat, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, kepemimpinan Prabowo diuji untuk mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan harapan dari berbagai kelompok masyarakat. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, berdialog secara terbuka, dan mengambil keputusan yang bijaksana akan menjadi kunci keberhasilan Prabowo dalam memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik.
Penting bagi semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memprovokasi atau memperkeruh suasana. Dialog dan musyawarah adalah cara terbaik untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan dan meraih kemajuan yang berkelanjutan.
Kehadiran Prabowo di acara APKASI dan aksi demonstrasi buruh di Gedung DPR RI menjadi potret dinamika sosial dan politik di Indonesia saat ini. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menarik investasi. Di sisi lain, masyarakat sipil, termasuk buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan, terus menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Keseimbangan antara kedua hal ini menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan bangsa.
Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dialog dan komunikasi dengan masyarakat sipil. Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat perlu didengarkan dan dipertimbangkan secara serius. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pada akhirnya, tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus berjalan seiring dan saling mendukung. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya.