Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan imbauan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk lebih memperhatikan konsumsi makanan ringan atau snack yang disajikan selama berlangsungnya rapat-rapat. Imbauan ini disampaikan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan atau mubazir terhadap makanan yang telah disediakan.
Puan Maharani menyoroti fenomena di mana snack yang disajikan dalam rapat-rapat anggota DPR seringkali berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ia menekankan pentingnya penyesuaian jumlah dan jenis snack yang disajikan agar tidak terjadi sisa makanan yang terbuang percuma.
"Ya, saya selalu mengimbau agar setiap rapat makanan yang disajikan itu jangan kemudian berlebihan, namun bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan," ujar Puan Maharani kepada awak media, Jumat (22/8/2025).
Lebih lanjut, Puan Maharani memberikan saran mengenai jumlah ideal snack yang sebaiknya disajikan dalam setiap rapat. Ia berpendapat bahwa tiga macam snack sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para anggota DPR selama rapat berlangsung. Puan Maharani juga tidak mempermasalahkan jika jenis snack yang disajikan berbeda-beda setiap rapat, mengingat peserta rapat yang hadir pun berbeda-beda.
"Seharusnya, dalam setiap rapat, makanan yang disiapkan itu, snack-nya itu biasanya terdiri atas tiga macam saja. Dan kalau kemudian setiap rapat diganti ya karena memang orangnya kan berbeda. Tidak bisa kemudian tidak diganti," jelasnya.
Puan Maharani juga mengajak seluruh anggota DPR untuk lebih peduli terhadap snack yang telah disajikan. Ia meminta agar snack yang ada dihabiskan, sehingga tidak ada makanan yang terbuang sia-sia.
"Iya, kalau tidak dimakan, ya jangan kemudian menjadi mubazir, dan kalau dimakan sebaiknya dihabiskan supaya tidak mubazir," tegasnya.
Imbauan Puan Maharani ini muncul di tengah sorotan publik terhadap berbagai tunjangan yang diterima oleh para anggota DPR. Salah satu tunjangan yang menjadi perhatian adalah tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta setiap bulan.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, telah memberikan penjelasan terkait tunjangan-tunjangan yang diterima oleh para anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
"Saya kira make sense-lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas," kata Adies Kadir kepada wartawan, Selasa (19/8).
Adies Kadir menjelaskan bahwa tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan diberikan dengan mempertimbangkan harga sewa kontrakan di sekitar kawasan Senayan yang mencapai sekitar Rp 3 juta per bulan. Menurutnya, banyak anggota DPR yang merasa tidak nyaman jika harus tinggal di kos-kosan.
"Mereka rata-rata nggak nyaman (ngekos), jadi kontrak. Kalau kontrak rumah kalau daerah sini Rp 40 sampai 50 jutaan juga. Mereka harus kontrak rumah, jadi harus ada parkirnya untuk mobilnya. Garasi," ungkapnya.
Imbauan Puan Maharani terkait konsumsi snack saat rapat ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan di lingkungan DPR RI. Hal ini juga sejalan dengan semangat untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran negara secara bijaksana.
Namun, imbauan ini juga menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung imbauan Puan Maharani dan berharap agar para anggota DPR dapat lebih menghargai makanan yang telah disediakan. Mereka juga berharap agar imbauan ini dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi pemborosan anggaran di DPR RI.
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang mengkritik imbauan Puan Maharani. Mereka berpendapat bahwa masalah utama di DPR RI bukanlah soal snack yang tidak habis, melainkan masalah kinerja dan integritas para anggota DPR. Mereka berharap agar para anggota DPR lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, daripada hanya memikirkan soal snack.
Selain itu, ada juga masyarakat yang menyoroti kontradiksi antara imbauan Puan Maharani dengan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh para anggota DPR. Mereka berpendapat bahwa tunjangan-tunjangan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka berharap agar tunjangan-tunjangan tersebut dapat dikurangi dan dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
Terlepas dari berbagai tanggapan yang muncul, imbauan Puan Maharani terkait konsumsi snack saat rapat ini menjadi momentum untuk kembali menyoroti kinerja dan integritas DPR RI. Masyarakat berharap agar para anggota DPR dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan lebih memperhatikan kepentingan rakyat.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi para anggota DPR untuk memiliki integritas yang tinggi, kinerja yang baik, dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Dengan demikian, DPR RI dapat menjadi lembaga yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk terus mengawasi kinerja DPR RI dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, DPR RI dapat menjadi lembaga yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Imbauan Puan Maharani terkait konsumsi snack saat rapat ini hanyalah salah satu aspek kecil dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI. Namun, imbauan ini dapat menjadi pengingat bagi para anggota DPR untuk lebih memperhatikan hal-hal kecil yang dapat berdampak besar terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja lembaga tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan DPR RI dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada komitmen dan integritas para anggotanya. Masyarakat berharap agar para anggota DPR dapat menjadi wakil rakyat yang amanah dan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.
Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik, DPR RI dapat menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa.