Gelombang kemarahan rakyat terus membara, menjadikan Gedung DPR sebagai pusat perhatian dan perdebatan sengit di dunia maya. Selama sepekan terakhir, tagar terkait Gedung DPR terus menduduki puncak trending topic di berbagai platform media sosial, mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap kinerja dan respons para wakil rakyat. Ungkapan ‘buta hati dan nurani’ menjadi narasi yang kerap disuarakan, menggambarkan persepsi publik bahwa para anggota DPR telah mengabaikan aspirasi dan penderitaan rakyat.
Pemicu utama gelombang protes ini adalah serangkaian demonstrasi yang semakin membesar, mencapai puncaknya pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa ini bukan hanya sekadar ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga diwarnai dengan tragedi yang menyayat hati. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, menjadi korban meninggal dunia akibat insiden yang melibatkan kendaraan taktis (rantis) milik Brimob. Video yang merekam detik-detik kejadian tersebut dengan cepat menyebar luas di media sosial, memicu amarah yang lebih besar dan memicu tuntutan keadilan yang lebih keras.
Di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), keyword ‘Gedung DPR’ terus bertengger di puncak trending topic Indonesia, dengan lebih dari 80 ribu cuitan yang membahas isu ini. Selain itu, tagar-tagar lain seperti #janganterprovokasi, #PolisiPembunuhRakyat, Bersuara, dan Kalian juga menjadi bagian dari perbincangan yang intens, mencerminkan kompleksitas isu yang tengah dihadapi.
Berbagai komentar pedas dan kritik tajam membanjiri media sosial, mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap para wakil rakyat. Salah satu akun dengan nama pengguna @jxxxxxxxxa menulis, "Kekacauan diawali dari gedung dpr, berlanjut kericuhan di jalanan, jatuhnya korban jiwa, ada yg dirawat dan ada yg meninggal, apakah budaya ini terus dilestarikan dan apakah perubahan itu memerlukan korban jiwa dan raga??" Ungkapan ini mencerminkan kekhawatiran tentang siklus kekerasan dan ketidakstabilan yang terus berulang, serta pertanyaan mendasar tentang harga sebuah perubahan.
Komentar yang lebih keras juga bermunculan, seperti yang ditulis oleh akun @cxxxxxxxt, "1 gedung dpr isinya orang sakit jiwa semua anjing." Ungkapan ini, meskipun kasar, mencerminkan tingkat frustrasi dan kemarahan yang tinggi terhadap para anggota DPR yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat. Bahkan, ada pula yang menyarankan tindakan ekstrem, seperti yang diungkapkan oleh akun @txxxxxxh, "Saran aja buat Polri, mending gabung sama warga kita bongkar gedung DPR." Usulan ini, meskipun mungkin hanya ungkapan emosi sesaat, menunjukkan betapa dalamnya kekecewaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut.
Kritik juga ditujukan kepada aparat kepolisian, khususnya terkait dengan insiden yang menewaskan pengemudi ojek online. Akun @yxxxxxxxe menulis, "#PolisiPembunuhRakyat yang harusnya kalian lawan itu mereka yang berada didalam gedung DPR. bukan rakyat yang tertindas. rakyat bayar pajak rakyat dibunuh scr membabi buta menggunakan alat2 yang dibeli dari pajak. oleh orang2 yang digaji dari uang rakyat. #dprbebannegara." Komentar ini menyoroti ironi situasi di mana aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru terlibat dalam tindakan kekerasan, menggunakan sumber daya yang berasal dari pajak rakyat.
Gelombang protes diperkirakan akan terus berlanjut pada hari Jumat, 29 Agustus 2025. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan dan memprotes brutalitas yang dilakukan oleh Brimob. Aksi unjuk rasa ini direncanakan akan terpusat di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Selatan, pada pukul 13.00 WIB. Selain itu, berbagai kampus di daerah lain juga akan menggelar demonstrasi di kawasan polda masing-masing, menunjukkan bahwa gerakan protes ini telah meluas ke berbagai wilayah di Indonesia.
Kemarahan rakyat yang meluap-luap ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, praktik korupsi yang merajalela, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Insiden yang menewaskan pengemudi ojek online menjadi katalis yang memicu kemarahan yang selama ini terpendam, serta memperkuat tuntutan akan keadilan dan perubahan yang lebih baik.
Pemerintah dan DPR dihadapkan pada tantangan besar untuk meredam kemarahan rakyat dan memulihkan kepercayaan publik. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi akar masalah yang memicu gelombang protes ini, termasuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberantas korupsi, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan juga menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Insiden yang menewaskan pengemudi ojek online harus diusut tuntas, dan para pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi pesan yang jelas bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku kekerasan, serta menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara.
Dialog yang konstruktif antara pemerintah, DPR, dan perwakilan masyarakat juga sangat penting untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Aspirasi dan keluhan masyarakat harus didengarkan dengan seksama, dan berbagai pihak harus bersedia untuk berkompromi demi mencapai kepentingan bersama.
Namun, dialog saja tidak cukup. Perubahan nyata harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasar yang memicu kemarahan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat harus ditinjau ulang dan diperbaiki, praktik korupsi harus diberantas secara sistematis, dan transparansi serta akuntabilitas harus ditingkatkan di semua tingkatan pemerintahan.
Selain itu, pendidikan politik dan kesadaran hukum juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi kekuatan pengawas yang efektif, serta memastikan bahwa pemerintah dan DPR bekerja untuk kepentingan rakyat.
Kemarahan rakyat yang meluap-luap ini merupakan momentum penting untuk melakukan perubahan yang lebih baik di Indonesia. Pemerintah dan DPR harus mengambil langkah-langkah konkret untuk merespons tuntutan rakyat, serta memastikan bahwa Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan demokratis. Kegagalan untuk merespons tuntutan rakyat hanya akan memperburuk situasi, serta meningkatkan risiko terjadinya ketidakstabilan sosial dan politik.
Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana hak-hak seluruh warga negara dihormati dan dilindungi, dan di mana pemerintah dan DPR bekerja untuk kepentingan rakyat. Hanya dengan demikian, kemarahan rakyat dapat diredam, dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan tidak boleh dilupakan. Namanya harus dikenang sebagai simbol perjuangan rakyat untuk keadilan dan perubahan. Insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, bahwa kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi, dan bahwa dialog serta penegakan hukum yang adil adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan dan perdamaian.
Masa depan Indonesia berada di tangan kita semua. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana kemarahan rakyat tidak lagi menjadi berita utama, tetapi menjadi sejarah masa lalu yang kelam.