Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melontarkan respons keras terhadap gelombang kritik publik yang menyerukan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gelombang desakan ini mencuat di berbagai platform media sosial, dipicu oleh sorotan terhadap besaran gaji dan tunjangan anggota legislatif yang dianggap fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Menanggapi hal ini, Sahroni menilai bahwa desakan pembubaran DPR adalah sebuah kekeliruan fundamental, bahkan menyebut pandangan tersebut mencerminkan "mental orang tolol sedunia."
Pernyataan kontroversial ini dilontarkan Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8). "Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," tegas Sahroni dengan nada tinggi.
Lebih lanjut, politisi dari Partai NasDem ini menambahkan, "Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan." Ia menekankan bahwa meskipun kritik dan komplain dari masyarakat diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, penyampaiannya harus tetap memperhatikan norma dan etika yang berlaku.
Sahroni menjelaskan bahwa wacana pembubaran DPR justru akan menciptakan masalah yang lebih kompleks dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Tanpa adanya DPR, fungsi-fungsi krusial seperti legislasi (pembuatan undang-undang), pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan representasi aspirasi rakyat tidak akan dapat berjalan efektif.
"Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR," urainya, menyiratkan bahwa orang-orang yang menyerukan pembubaran DPR umumnya tidak memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.
Meskipun demikian, Sahroni mengklaim bahwa anggota DPR tidak anti terhadap kritik. Ia justru mengharapkan kritik yang konstruktif, yang dapat memberikan ruang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. "Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan," ungkapnya, menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai bentuk kritik, namun tetap menggarisbawahi pentingnya menjaga batasan dan etika dalam menyampaikan pendapat.
Sahroni juga mengingatkan bahwa anggota DPR adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. "Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya," katanya, mengakui bahwa DPR masih memiliki banyak kekurangan dan perlu terus berbenah diri, namun tetap menegaskan komitmen untuk bekerja sebaik mungkin dalam mewakili kepentingan masyarakat.
Pernyataan keras Sahroni ini tentu saja menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian pihak mengkritik balik Sahroni karena dianggap arogan dan tidak menghargai aspirasi rakyat. Mereka menilai bahwa desakan pembubaran DPR adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPR yang dinilai kurang memuaskan, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, pembuatan undang-undang yang berpihak pada rakyat, dan pengawasan terhadap pemerintah.
Namun, ada juga sebagian pihak yang mendukung pernyataan Sahroni. Mereka berpendapat bahwa pembubaran DPR bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Mereka meyakini bahwa DPR tetap dibutuhkan sebagai lembaga perwakilan rakyat dan bahwa perbaikan kinerja DPR harus dilakukan secara bertahap melalui mekanisme yang ada, seperti pemilihan anggota DPR yang lebih berkualitas dan penguatan sistem pengawasan internal.
Selain menanggapi kritik terhadap DPR, Sahroni juga memberikan respons terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, terkait dugaan pemerasan.
Berbeda dengan sikapnya sebelumnya yang mengkritik OTT terhadap kadernya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Sahroni kali ini justru memuji OTT terhadap Noel. Ia menilai bahwa OTT tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar, karena disertai dengan adanya transaksi dan alat bukti yang kuat.
"Saya juga apresiasi KPK karena kali ini tegas menyebut OTT, dan memang sesuai faktanya: ada orangnya, ada transaksinya, dan ada buktinya. Jadi memang sesuai dengan definisi OTT yang sesungguhnya," kata Sahroni dalam keterangannya.
Sahroni juga memuji KPK karena tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Menurutnya, KPK harus siap bertindak jika menemukan bukti tindak pidana korupsi, tanpa memandang siapa pun pelakunya.
Dalam kasus Bupati Kolaka Timur, Sahroni sebelumnya mengkritik KPK dalam rapat kerja di Komisi III DPR. Ia bahkan meminta agar istilah OTT didefinisikan ulang. "Kalau memang orangnya sudah berpindah tempat, dinamakan OTT Plus, atau sekalipun kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mending namanya diganti, jangan OTT lagi," kata dia, Rabu (20/8), menunjukkan ketidakpuasannya terhadap prosedur OTT yang dilakukan KPK dalam kasus tersebut.
Sahroni mengaku juga diminta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar fraksinya di DPR mengambil sikap atas kasus tersebut. Perbedaan sikap Sahroni dalam menanggapi dua kasus OTT ini menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda mengenai prosedur dan substansi OTT yang dilakukan KPK. Ia mendukung OTT yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang kuat, namun mengkritik OTT yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang benar atau tidak memiliki dasar yang kuat.
Secara keseluruhan, pernyataan Ahmad Sahroni mengenai desakan pembubaran DPR dan OTT terhadap Wamenaker menunjukkan bahwa ia adalah sosok politisi yang berani menyampaikan pendapatnya secara terbuka, meskipun pendapat tersebut kontroversial dan menuai berbagai reaksi. Ia juga menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan yang kritis terhadap kinerja DPR dan KPK, serta komitmen untuk mendorong perbaikan dalam kedua lembaga tersebut. Namun, gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dan penggunaan kata-kata yang kasar dalam menanggapi kritik publik juga menjadi sorotan dan menuai kritik dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa seorang politisi perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan bijak dalam menyampaikan pendapat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu.