Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh sejumlah isu kontroversial, mulai dari revisi Undang-Undang Pilkada, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, hingga dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Negara, Minggu (31/8/2025), Prabowo menyampaikan serangkaian pesan penting yang ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari demonstran, DPR, aparat keamanan, hingga masyarakat luas.
Minta Suarakan Aspirasi Secara Damai
Prabowo mengawali pernyataannya dengan mengakui hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum. Namun, ia menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi tersebut secara damai dan tidak anarkis. "Saya memahami betul bahwa ada berbagai macam kekecewaan dan ketidakpuasan di masyarakat. Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, tetapi mari kita lakukan dengan cara yang damai, tertib, dan tidak merugikan kepentingan umum," ujarnya. Prabowo juga mengingatkan bahwa tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum justru akan merugikan masyarakat sendiri.
Waspada Terhadap Kelompok Tak Ingin RI Sejahtera
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adanya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memanfaatkan situasi demonstrasi untuk kepentingan politik mereka. Ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi dan memperkeruh suasana demi mencapai tujuan tertentu. "Kita harus waspada terhadap kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia maju dan sejahtera. Mereka akan memanfaatkan segala cara untuk menciptakan kekacauan dan menghambat pembangunan," tegasnya. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik kelompok mana yang ia maksud, namun ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
DPR Harus Peka
Salah satu poin penting dalam pernyataan Prabowo adalah seruannya kepada DPR untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta para wakil rakyat untuk mendengarkan dengan seksama keluhan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, terutama terkait isu-isu yang menjadi pemicu demonstrasi. "Saya meminta kepada seluruh anggota DPR untuk lebih peka terhadap suara rakyat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru menimbulkan gejolak dan ketidakpuasan di masyarakat," kata Prabowo. Ia juga menyarankan agar DPR lebih transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi kinerja para wakilnya.
Rusak Fasilitas Hamburkan Uang Rakyat
Prabowo juga menyoroti aksi perusakan fasilitas umum yang terjadi selama demonstrasi. Ia menyayangkan tindakan tersebut karena selain merugikan masyarakat, juga menghambur-hamburkan uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan. "Fasilitas umum itu dibangun dengan uang rakyat, jadi kalau dirusak, yang rugi juga rakyat sendiri. Ini sangat disayangkan," ujarnya. Prabowo meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku perusakan fasilitas umum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Minta Aparat Lindungi Warga
Terkait dengan tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran, Prabowo menegaskan bahwa aparat keamanan harus bertindak profesional dan proporsional dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Ia meminta agar aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk memastikan bahwa aparat kepolisian bertindak sesuai dengan prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lindungi warga, jangan sampai ada yang menjadi korban," tegasnya. Prabowo juga meminta agar kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian diusut tuntas dan pelaku ditindak tegas.
Minta DPR Undang Tokoh Berdialog
Untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi terbaik, Prabowo menyarankan agar DPR mengundang tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif. Ia berharap melalui dialog tersebut, dapat ditemukan titik temu dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. "Saya kira penting untuk membuka ruang dialog antara DPR dengan masyarakat. Dengan berdialog, kita bisa saling memahami dan mencari solusi yang terbaik untuk bangsa ini," kata Prabowo.
Cabut Kebijakan Kontroversial
Sebagai bentuk respons terhadap tuntutan demonstran, Prabowo secara tegas meminta DPR untuk mencabut kebijakan-kebijakan kontroversial yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa. Salah satu kebijakan yang secara spesifik ia sebut adalah kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. "Saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini, saya kira kebijakan tersebut kurang tepat dan dapat menimbulkan sentimen negatif di masyarakat," ujarnya. Selain itu, Prabowo juga meminta agar revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap kontroversial untuk dikaji ulang dan disempurnakan.
Perintahkan Pemeriksaan 7 Brimob Pelindas Affan Dibuka ke Publik
Menanggapi insiden tewasnya seorang mahasiswa bernama Affan yang diduga akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Yogyakarta, Prabowo menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ia juga memerintahkan agar proses pemeriksaan terhadap tujuh anggota Brimob yang diduga terlibat dalam insiden tersebut dilakukan secara transparan dan hasilnya diumumkan kepada publik. "Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya," tegas Prabowo. Ia juga berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah.
Ada Gejala Tindakan Hukum Mengarah ke Makar-Terorisme
Di akhir pernyataannya, Prabowo menyinggung adanya indikasi bahwa aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini telah disusupi oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda tersembunyi dan bahkan mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Ia meminta kepada aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kita tidak boleh memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang ingin merusak negara ini. Tindakan makar dan terorisme adalah ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan nasional," pungkasnya.
Pernyataan Prabowo ini disambut beragam oleh berbagai pihak. Sebagian mengapresiasi respons cepat dan tegas Prabowo terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Namun, sebagian lainnya mengkritik Prabowo karena dianggap kurang spesifik dalam memberikan solusi dan tidak secara langsung mengecam tindakan represif aparat kepolisian.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arbi Sanit, menilai bahwa pernyataan Prabowo tersebut merupakan upaya untuk meredam gejolak politik yang semakin memanas. Namun, ia mengingatkan bahwa pernyataan saja tidak cukup. "Pernyataan Prabowo ini memang penting, tapi yang lebih penting adalah implementasinya di lapangan. DPR harus benar-benar peka terhadap aspirasi masyarakat, aparat kepolisian harus bertindak profesional, dan pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi pemicu demonstrasi," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyatakan bahwa mereka akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai tuntutan mereka dipenuhi. "Kami tidak akan berhenti berjuang sampai kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat dicabut dan pelaku kekerasan terhadap demonstran diadili," tegas juru bicara AMI, Sarah.
Situasi politik di Indonesia diperkirakan akan terus memanas dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan responsif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan meredakan ketegangan di masyarakat. Dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, DPR, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kunci untuk mencari solusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia.