Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara mengenai insiden penjarahan yang menimpa kediamannya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Minggu (31/8) lalu. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (1/9), Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas segala bentuk dukungan dan simpati yang diterimanya dari berbagai pihak.
"Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulis Sri Mulyani, yang akrab disapa Ani, dalam unggahannya.
Ani memahami betul bahwa kejadian yang menimpanya merupakan bagian dari risiko yang harus dihadapi sebagai pejabat negara. Ia menyadari bahwa tidak semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mendapatkan persetujuan dari seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan pendapat dan kritik adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi.
"Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara, saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi," tegasnya.
Menurut Ani, setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia disusun melalui proses panjang yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga partisipasi aktif dari masyarakat. Proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya.
Oleh karena itu, Ani menekankan bahwa jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah, mekanisme yang tersedia dalam sistem demokrasi Indonesia adalah melalui pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, jika pelaksanaan undang-undang dianggap menyimpang dari ketentuan yang berlaku, pihak yang merasa dirugikan dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
"Bila pelaksanaan UU menyimpang, dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi, serta represi," imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha untuk menjalankan tugas negara dengan penuh amanah, kejujuran, integritas, kepantasan, kepatutan, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanpa korupsi. Baginya, jabatan sebagai Menteri Keuangan adalah sebuah kehormatan sekaligus tugas yang sangat mulia.
"Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," terangnya.
Ani menyadari bahwa tugas yang diembannya sebagai Menteri Keuangan sangatlah kompleks dan tidak mudah. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan, serta harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia selalu berusaha untuk mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat, serta menerima kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Lebih lanjut, Ani menyampaikan bahwa segala kritik, sindiran, bahkan makian yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan diri, terutama bagi Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan. Ia menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, dan selalu ada ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan.
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ani juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas segala kekurangan yang mungkin masih terdapat dalam kinerja Kementerian Keuangan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan, menjaga persatuan dan kesatuan, serta membangun Indonesia yang lebih baik.
"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik. Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus," pungkasnya.
Ani juga menyinggung soal demonstrasi yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang beradab dan tidak melanggar hukum. Ia mengutuk segala bentuk tindakan anarkis, seperti penjarahan, pembakaran, dan kekerasan, yang dapat merugikan masyarakat dan merusak citra demokrasi Indonesia.
Insiden penjarahan yang menimpa rumah Sri Mulyani ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi. Banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut dan menyatakan solidaritasnya kepada Sri Mulyani. Mereka menilai bahwa penjarahan tersebut merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan, dan merupakan bentuk intimidasi terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, ada juga pihak yang mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan menganggap bahwa penjarahan tersebut merupakan ekspresi dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, mereka tetap tidak membenarkan tindakan penjarahan tersebut, dan menyerukan agar masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang lebih konstruktif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pakar politik dan pengamat sosial menilai bahwa insiden penjarahan ini merupakan sinyalemen bahwa masih ada masalah dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu lebih aktif dalam mendengarkan dan memahami aspirasi masyarakat, serta memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya penegakan hukum, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindakan anarkis dan kriminal.
Insiden penjarahan rumah Sri Mulyani ini menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk merenungkan kembali makna demokrasi dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kesadaran untuk menghormati hak-hak orang lain. Persatuan dan kesatuan adalah modal utama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, dan kita tidak boleh membiarkan perbedaan pendapat dan kepentingan memecah belah bangsa.
Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi para pejabat negara untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi ancaman dan risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan tugasnya. Pejabat negara harus memiliki integritas yang tinggi, serta mampu menjaga diri dari segala bentuk godaan dan tekanan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, pejabat negara juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta selalu terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif.
Dengan kerja keras, kerjasama, dan semangat persatuan, kita dapat mengatasi segala tantangan dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Insiden penjarahan rumah Sri Mulyani ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, dan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial.