Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengumumkan delapan agenda prioritas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun 2026. Namun, absennya sektor teknologi dalam daftar prioritas tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya transformasi digital Indonesia. Para ahli dan pelaku industri menilai bahwa keputusan ini dapat berdampak signifikan pada daya saing bangsa di era digital yang semakin kompetitif.
Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengungkapkan kekecewaannya atas tidak masuknya sektor teknologi sebagai prioritas utama. Menurutnya, di era yang didominasi oleh teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan penguasaan teknologi.
"Padahal, ini masa-masa krusial transformasi digital dilakukan menuju 2030. Kalau tidak ada perhatian, ya mungkin penguasaan teknologi, pertumbuhan ekonomi 8% serta Indonesia jadi negara maju di 2045, sulit dicapai jika tidak ada alokasi anggaran cukup untuk pembangunan infrastruktur digital, ekosistem digital, masyarakat dan pemerintah digital maupun talenta digital," ujarnya kepada detikINET, Selasa (19/8/2025).
Heru menambahkan bahwa ketidakadaan sektor teknologi dan informasi dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026 berpotensi memperlambat kemajuan digital Indonesia. Minimnya alokasi anggaran khusus dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi, dan literasi digital.
"Padahal, sektor ini menyumbang 8% PDB pada 2016 dan berpotensi mencapai 20% pada 2045 jika didukung konsisten," tegasnya.
Mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini juga mengingatkan bahwa tanpa prioritas yang jelas, investasi di bidang-bidang krusial seperti AI, big data, dan cybersecurity akan terhambat. Hal ini berisiko membuat Indonesia stagnan dan melemahkan daya saing global.
Meskipun sektor teknologi tidak menjadi prioritas utama, Heru berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetap dapat mendorong kebijakan-kebijakan progresif untuk menjaga momentum transformasi digital. Ia juga berharap agar anggaran besar tetap dialokasikan untuk membangun infrastruktur digital yang masih minim dan belum merata, serta untuk digitalisasi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L), termasuk sektor-sektor prioritas seperti pertanian, energi, dan pertahanan.
"Semoga meski tidak jadi prioritas, tetap ada anggaran besar digelontorkan untuk membangun infrastruktur digital kita yang masih minim dan belum merata, dan ada anggaran digitalisasi yang masuk ke K/L lain untuk transformasi digital, termasuk ke sektor prioritas di pertanian, energi dan pertahanan," jelasnya.
Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa tanpa prioritas eksplisit, digitalisasi di Indonesia berisiko tertinggal, terutama dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa transformasi digital dapat terintegrasi dalam agenda-agenda lain, seperti pendidikan (e-learning) atau ekonomi kerakyatan (digitalisasi UMKM).
Ia mencontohkan program-program seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Satu Data Indonesia yang menunjukkan adanya potensi lintas sektoral. Kolaborasi dengan pihak swasta dan kebijakan dari kementerian lain juga dapat menutupi celah yang ada, meskipun efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasinya.
"Walaupun tidak dikonsentrasi di Komdigi, kita harapkan anggaran digital tersebar di seluruh K/L untuk mentransformasikan digital tiap K/L, walaupun memang kadarnya dan hasilnya pasti berbeda-beda. Idealnya terkonsentrasi di Komdigi sebagai leading sektor digital karena bisa menggerakkan transformasi digital nasional dan ekosistemnya seperti infrastruktur digital, talenta digital, mensinergikan pemerintahan digital dan sebagainya," pungkasnya.
Kekhawatiran yang diungkapkan oleh Heru Sutadi mencerminkan sentimen yang berkembang di kalangan pelaku industri teknologi dan para ahli. Mereka berpendapat bahwa investasi di sektor digital bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan daya saing bangsa.
Transformasi digital merupakan fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tanpa dukungan yang memadai, Indonesia berisiko kehilangan momentum dan tertinggal dari negara-negara lain yang lebih fokus pada pengembangan teknologi.
Beberapa pengamat ekonomi juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka berpendapat bahwa absennya sektor teknologi sebagai prioritas utama dapat menghambat inovasi dan kreativitas, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2026. Investasi di sektor digital harus dipandang sebagai investasi strategis yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa.
Selain alokasi anggaran yang memadai, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Regulasi yang jelas dan transparan, insentif pajak, dan dukungan untuk riset dan pengembangan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor digital.
Penting juga untuk mengembangkan talenta-talenta digital yang berkualitas. Program-program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri perlu ditingkatkan. Selain itu, kerja sama antara perguruan tinggi dan industri juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja global.
Transformasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi digital untuk mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang. Namun, tanpa prioritas yang jelas dan dukungan yang memadai, Indonesia berisiko tertinggal dan kehilangan peluang emas untuk menjadi pemain utama di era digital.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekhawatiran yang diungkapkan oleh para ahli dan pelaku industri. Investasi di sektor digital harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam perlombaan global di era digital.
Keputusan yang diambil oleh pemerintah saat ini akan menentukan masa depan digital Indonesia. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi digital untuk mencapai kemajuan yang signifikan di berbagai bidang dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa tindakan yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan momentum dan tertinggal dari negara-negara lain yang lebih fokus pada pengembangan teknologi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera bertindak untuk memastikan bahwa sektor digital mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai. Investasi di sektor digital harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam perlombaan global di era digital.