Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer di London pada hari Kamis, 18 September 2025, mengungkap perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua pemimpin terhadap isu pengakuan negara Palestina. Sementara Starmer menekankan kesepakatan penuh dengan Trump mengenai perlunya peta jalan perdamaian Israel-Palestina, perbedaan pendapat mencuat terkait pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari solusi tersebut. Penolakan Trump untuk menyetujui pengakuan ini menandai potensi keretakan dalam konsensus internasional yang berkembang mengenai solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian abadi di kawasan tersebut.
Ketidaksepakatan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan global untuk mencapai resolusi yang adil dan komprehensif terhadap konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Banyak negara dan organisasi internasional percaya bahwa pengakuan negara Palestina adalah langkah penting menuju pencapaian perdamaian yang berkelanjutan dan stabil. Dukungan untuk solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dalam perbatasan yang aman dan diakui, telah menjadi landasan diplomasi internasional selama bertahun-tahun. Namun, dengan sikap Trump yang berbeda, prospek perdamaian di kawasan tersebut menjadi semakin tidak pasti.
Penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina sejalan dengan kebijakan pemerintahannya sebelumnya yang condong ke Israel. Selama masa jabatannya, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut, dan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, yang dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk melemahkan Palestina. Kebijakan-kebijakan ini menuai kecaman luas dari masyarakat internasional dan dianggap sebagai penghalang bagi proses perdamaian.
Posisi Starmer yang mendukung pengakuan negara Palestina mencerminkan pandangan yang lebih umum di kalangan pemimpin Eropa dan internasional. Banyak negara Eropa telah secara resmi mengakui negara Palestina, dan Uni Eropa secara konsisten menyerukan solusi dua negara sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Dukungan Starmer terhadap pengakuan ini menunjukkan komitmen Inggris untuk memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.
Perbedaan pendapat antara Trump dan Starmer mengenai pengakuan negara Palestina menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam mencapai konsensus internasional mengenai isu ini. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu masalah yang paling sulit dan memecah belah di dunia, dengan sejarah panjang kekerasan, ketidakpercayaan, dan klaim yang bersaing atas tanah dan sumber daya. Tidak ada solusi mudah, dan setiap upaya untuk mencapai perdamaian harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi kedua belah pihak.
Penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina kemungkinan akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina dan mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan damai. Palestina telah lama berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional atas negara mereka, dan dukungan dari negara-negara besar seperti Inggris akan menjadi dorongan yang signifikan bagi perjuangan mereka. Namun, dengan Amerika Serikat yang menentang pengakuan tersebut, prospek kemajuan dalam proses perdamaian menjadi semakin suram.
Implikasi dari ketidaksepakatan ini meluas di luar hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini juga dapat mempengaruhi dinamika regional dan global yang lebih luas. Konflik Israel-Palestina memiliki dampak yang mendalam pada stabilitas Timur Tengah, dan setiap perubahan dalam kebijakan AS terhadap wilayah tersebut dapat memiliki konsekuensi yang luas. Penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina dapat mendorong negara-negara lain untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Israel, sementara juga memberikan amunisi kepada kelompok-kelompok ekstremis yang berusaha untuk menggagalkan proses perdamaian.
Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina dapat memberikan tekanan pada Palestina untuk kembali ke meja perundingan dan terlibat dalam negosiasi yang berarti dengan Israel. Mereka berpendapat bahwa pengakuan negara Palestina tanpa adanya kesepakatan damai dengan Israel hanya akan memperpanjang konflik dan memperburuk situasi di lapangan.
Namun, pandangan ini tidak banyak dianut. Banyak analis percaya bahwa penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina hanya akan memperkuat posisi Israel dan melemahkan Palestina. Mereka berpendapat bahwa Israel tidak mungkin membuat konsesi yang signifikan dalam negosiasi jika mereka tahu bahwa Amerika Serikat mendukung posisi mereka secara penuh.
Konflik Israel-Palestina adalah isu yang kompleks dan sensitif, dan tidak ada solusi mudah. Namun, sebagian besar masyarakat internasional percaya bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil. Solusi ini membutuhkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Israel dalam perbatasan yang aman dan diakui.
Pengakuan negara Palestina adalah langkah penting menuju pencapaian solusi ini. Hal ini akan memberikan Palestina legitimasi internasional dan membantu mereka untuk membangun lembaga-lembaga negara yang diperlukan untuk memerintah wilayah mereka secara efektif. Hal ini juga akan mengirimkan pesan yang kuat kepada Israel bahwa masyarakat internasional serius untuk mencapai perdamaian dan bahwa mereka bersedia untuk mendukung hak-hak Palestina.
Penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina adalah kemunduran bagi proses perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berkomitmen untuk solusi dua negara dan bahwa mereka lebih memilih untuk mendukung posisi Israel. Kebijakan ini kemungkinan akan memperburuk ketegangan antara Israel dan Palestina dan mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan damai.
Penting bagi masyarakat internasional untuk terus menekan Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan dan terlibat dalam negosiasi yang berarti. Masyarakat internasional juga harus terus mendukung hak-hak Palestina dan bekerja untuk menciptakan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hanya dengan begitu kita dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil di Timur Tengah.
Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi dan dialog berkelanjutan dalam mengatasi konflik yang mendalam seperti konflik Israel-Palestina. Perbedaan pendapat antara Trump dan Starmer menunjukkan bahwa bahkan di antara sekutu dekat pun, ada pandangan yang berbeda mengenai cara terbaik untuk memajukan perdamaian.
Masa depan proses perdamaian Israel-Palestina tetap tidak pasti. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui negosiasi dan kompromi. Kedua belah pihak harus bersedia untuk melepaskan tuntutan mereka yang paling ekstrim dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Masyarakat internasional juga harus memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi proses ini dan memberikan dukungan bagi perdamaian.
Penolakan Trump untuk mengakui negara Palestina merupakan tantangan bagi masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bersedia untuk memimpin dalam upaya untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Namun, masyarakat internasional tidak boleh menyerah pada perdamaian. Kita harus terus bekerja untuk menciptakan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Israel dalam perbatasan yang aman dan diakui. Hanya dengan begitu kita dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan stabil di Timur Tengah.